Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

14.520 Lansia di Jakarta Mulai Terima Rp 600 Ribu per Bulan

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh poskotanews

VAZNEWS.COM – Gubernur Jakarta Anies Baswedan secara simbolis membagikan 12.141 Kartu Lansia Jakarta (KLJ) di RPTRA Pulo Gundul Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.


14.520 Lansia di Jakarta Mulai Terima Rp 600 Ribu per Bulan.  Pembagian akan dilakukan bertahap hingga ditargetkan tersalurkan ke yang berhak sebanyak 14.520 KLJ tahun ini.

“Para lansia ini akan menerima Rp 600 ribu per bulan, dan yang dibagikan sekarang ini dirapel dua bulan. April dan bulan Mei. Mereka menerima Rp 1,2 juta bulan ini,” kata dia, Selasa (8/5).

Anies mengatakan, ada beberapa kriteria penerima program KLJ ini. Mereka yang menerima KLJ harus berusia di atas 60 tahun, harus tinggal di Jakarta, dan tidak memiliki penghasilan tetap atau miskin sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain itu, lanjut Anies, mereka yang memiliki penyakit menahun juga berhak mendapat KLJ, serta tidak bisa melakukan kegiatan, dan juga warga telantar. Program ini merupakan salah satu dari janji kampanye dan program prioritas Anies-Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta lalu.


Baca Juga:


“Saya sampaikan pada semua bahwa nomor satu layani orang tua ini dengan sepenuh hati, dengan baik hati dan pastikan mereka semua bahagia dalam prosesnya,” ujar dia.

Pendistribusian KLJ hari ini, Selasa (8/5), diperuntukkan bagi 2.903 penerima yang dilaksanakan serentak di 13 titik lokasi Jakarta Pusat. Untuk wilayah lainnya akan didistribusikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sebanyak 919 KLJ akan dibagikan di Jakarta Barat dan 658 KLJ di Jakarta Utara pada Rabu (9/5). Sebanyak 3.894 KLJ akan dibagikan di Jakarta Selatan. Sementara itu, di Jakarta Timur sebanyak 3.531 KLJ dibagikan pada Selasa dan Rabu pekan depan.

Jumlah penerima KLJ tahap I sebanyak 12.141 lansia yang disalurkan mulai 8 Mei 2018. Sementara itu, tahap II akan disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri kepada 2.379 lansia sehingga jumlah keseluruhan mencapai 14.520 lansia.

Lansia penerima KLJ merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) pada desil dengan kondisi status sosial-ekonomi terendah (desil 1) serta bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk lansia yang merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta, tetapi belum terdaftar dan ditetapkan dalam BDT, dapat secara aktif mendaftarkan diri atau didaftarkan melalui lurah atau SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran BDT.

KLJ berbentuk kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank DKI yang dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu, terkait dengan program bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi DKI Jakarta.


Baca Juga:


Para pemegang KLJ telah dibukakan rekening Tabungan Monas Bank DKI secara massal dan dapat digunakan secara tunai dan nontunai melalui ATM dan EDC, untuk berbagai pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, KLJ juga berfungsi untuk mengakses program subsidi Pemprov DKI Jakarta, yaitu subsidi pangan murah dan transportasi Transjakarta gratis.

Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi mengatakan, dana yang diterima setiap lansia terhitung bulan April 2018. Berikutnya, kata dia, dana KLJ dicairkan setiap tanggal 5 per bulannya. Pada saat lansia melakukan pengambilan KLJ, Bank DKI akan menyerahkan kartu ATM beserta PIN dengan persyaratan setiap lansia membawa undangan dari Dinas Sosial, KTP, dan KK asli dan foto kopi.

“Kita memang enggak memberikan buku tabungan. Tapi kalau dibutuhkan catatan print out-nya itu bisa,” ujar dia.

Namun, saat ini belum semua kartu diaktivasi pada saat pendistribusian. Untuk penerima KLJ yang telah melengkapi berkas, kartu tersebut akan aktif selambat-lambatnya satu pekan setelahnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Para penerima KLJ disarankan melakukan penarikan melalui ATM Bank DKI sebab penarikan dana KLJ di mesin ATM bank lain akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku. Penerima KLJ diimbau senantiasa berhati-hati dan waspada serta tidak memberikan PIN kepada orang lain yang tidak berkepentingan.


Source: Artikel asli

Komentar

Ekonomi

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina

Diterbitkan

|

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina

VAZNEWS.COM – Eks cawapres 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah memiliki cerita yang tidak mengenakkan saat berbisnis dengan pengusaha asal Cina. Ia mengatakan semua tenaga kerja didatangkan dari China.


Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina. Di balik kisah suksesnya, ternyata pengusaha nasional Sandiaga Uno memiliki pengalaman buruk terkait berbisnis dengan pengusaha China.

Pengalaman itu terjadi saat dirinya bekerja sama dengan pihak Cina dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di wilayah Indonesia.

“Saya pernah mengalami sewaktu membangun pembangkit listrik, awal-awalnya berjalan baik, senang-senang saja tapi ternyata begitu selesai dibangun, sewaktu pengoperasian, semua tenaga kerja didatangkan dari China.


Baca Juga:


Bahkan tukang masaknya juga dari China,” ujar Sandiaga dalam diskusi “Indonesia Menanggapi Mega Proyek Cina One Belt One Road (OBOR)” di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu berharap kejadian yang sama tidak terulang lagi. Indonesia, lanjut dia, harus belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya.

“Kita jangan hanya jadi penonton, kita coba jadi pemain inti. Jangan juga jadi pemain cadangan, harus jadi pemain inti,” kata Sandiaga.

Ketika investasi tidak berhasil dijalankan, dampaknya tentu tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Sandiaga, hal itu jelas sangat merugikan.

Sandiaga paham bahwa setiap investor pasti mencari keuntungan. Caranya dengan menekan biaya serendah-rendahnya, kemudian pergunakan kekuatan modal yang dimiliki untuk mendapat peluang yang terbaik bagi investor.

Baca Juga: Sandiaga: Akan Lebih Terhormat Bila Saya Jadi Oposisi Pemerintah

Indonesia sebagai negara yang menerima investasi tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan cermat dan cerdas. Hal ini untuk memastikan agar tidak ditekan.

“Kita investasi bersama di sini, harus sama-sama untung investasinya,” kata Sandiaga.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Listrik Mati Massal, DPR Desak Jokowi Copot Menteri ESDM-BUMN

Diterbitkan

|

Oleh

Listrik Mati Massal, DPR Desak Jokowi Copot Menteri ESDM-BUMN

VAZNEWS.COM – Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menilai Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno pantas untuk dicopot. Ia mengatakan Peristiwa Listrik Mati Massal adalah tanggung jawab mereka.


Listrik Mati Massal, DPR Desak Jokowi Copot Menteri ESDM-BUMN. Gus Irawan Pasaribu menilai Ignasius Jonan dan Rini Soemarno adalah orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019)

Atas peristiwa tersebut, menurut Irawan kedua nama di atas layak untuk copot.

“Ini tanggung jawab Meneg BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti,” kata Irawan kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Menurut Irawan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menteri di kabinet.


Baca Juga:


Politisi Gerindra itu mendorong Jokowi segera melakukan reshuffle tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir pada Oktober 2019.

“Lagian kan presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir,” ujarnya.

Dia menyoroti soal kekosongan kursi Dirut PLN sejak Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK terkait suap PLTU Riau-1. Menurut Irawan, hal itu turut memengaruhi kinerja PLN.

“Persoalan ini sangat amat serius, presiden pun menaruh perhatian hingga datangi Direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif,” ucap Irawan.

“Jadi, bila ada pandangan Dirut PLN dipecat, pantas aja. Masalahnya dirutnya nggak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan, bahkan Plt-nya pun sebentar-sebentar diganti,” imbuh dia.

Irawan berharap kejadian serupa tak terulang lagi. Ia mendorong PLN membuat sistem yang mumpuni agar permasalahan di satu titik tidak berdampak luas.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN, ini kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi. Harus dibuat contingency plan dan system control agar bila ada masalah di satu titik lokasi dampaknya bisa dilokalisasi, sehingga tidak berdampak luas,” tegasnya.

Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa (6/8) besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga: Kasus Ikan Asin, Polisi Perpanjang Masa Tahanan Pablo Benua dan Rey Utami

“Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8). (Alf)


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Daerah

KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

Diterbitkan

|

Oleh

KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1
Photo: © Disediakan oleh Suara.com

VAZNEWS.COM – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengakui banyaknya permainan formuli C1 di tingkat bawah yang mengakibatkan situng tak kunjung rampung.


KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1. Komisioner KPU, Pramono Ubaid mengatakan Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 tak rampung karena permainan suara di tingkat bawah.

Pramono menjelaskan potensi manipulasi suara besar terjadi pada pemilihan legislatif.

“Kami mendeteksi daerah-daerah yang upload Situng-nya lambat di Pemilu 2019, itu terindikasi di daerah-daerah di mana memang C1 sudah berantakan karena banyak permainan-permainan itu,” ujar Pramono dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Pramono mengaku, petugas-petugas uploader tak berani mengunggah data ke Situng karena form C1-nya sudah banyak yang terkontaminasi sejak di tingkat bawah.


Baca Juga:


“Banyak permainan-permainan di tingkat bawah, jadi mereka mau upload enggak berani karena sudah diacak-acak,” jelas Pramono.

Pramono tak merinci secara jelas daerah mana yang dimaksud terkait formulir C1 yang berantakan sejak di tingkat bawah. Namun hingga Rabu (31/7/2019), Situng untuk Pileg 2019 baru selesai 98,74 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 di angka 99,42 persen.

Sementara untuk provinsi-provinsi yang belum merampungkan Situng pileg diantaranya adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian ada juga Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Pramono menegaskan potensi manipulasi suara sangat besar terjadi di pileg 2019. Sebaliknya, potensi itu kecil berlaku di pilkada dan pilpres. Oleh karenanya, KPU optomistis mampu menerapkan Situng alias e-rekap di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca Juga: Keputusan Berani Bawaslu: Quick count Melanggar, Situng KPU Salah!

“Situng ini kita jadikan mekanisme yang formal, maka dia bisa memangkas proses rekap berjenjang di atasnya yang berbelit-belit itu,” ujar Pramono.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending