Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

15 Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEW.COM – Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 resmi digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (14/6).


15 Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK. Sidang perdana ini berisi pembacaan gugatan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemohon. Dalam pembacaan gugatan, Prabowo-Sandi diwakili oleh para kuasa hukum yang dipimpin mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto.

Sebanyak lima belas petitum disampaikan Bambang cs ke kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang tersebut. Petitum dibacakan oleh Bambang setelah fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat pilpres diuraikan oleh anggota tim secara bergantian.

BW, sapaan Bambang memastikan petitum yang disampaikan tidak asal. Ada bukti-bukti kuat yang dilampirkan dalam petitum tersebut.

Adapun 15 petitum yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandi itu adalah sebagai berikut:


Baca Juga:


1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08- KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan calon nomor urut 01 Ir. H. Joko Widodo – KH. Maruf Amin yakni 63.573.169 (48 persen). Kemudian, untuk paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 68.650.239 (52 persen). Total jumlahnya 132.223.408 atau 100,00 persen

4. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Maruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif.

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Maruf Amin, MA sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

6. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto Subianto dan Sandiaga Saahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau,

8. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Maruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).


Baca Juga:


9. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau,

11. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Atau,

12. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


15 Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK. [rml]

Komentar

Hukum

Digugat Kivlan 1 Triliun, Wiranto Merespon: Ganti Rugi Apa?

Diterbitkan

|

Oleh

Digugat Kivlan 1 Triliun, Wiranto Ganti Rugi Apa
Photo: © Disediakan oleh Suaracom

VAZNEWS.COM – Wiranto menanggapi gugatan Rp 1 Triliun Kivlan Zen terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) pada tahun 1998. Berikut respon Wiranto.


Digugat Kivlan 1 Triliun, Wiranto Merespon: Ganti Rugi Apa?. Menko Polhukam Wiranto menanggapi gugatan eks Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen terkait pembentukan Pam Swakarsa 1998. Wiranto mempersilakan siapapun pihak yang ingin menggugatnya.

“Saya digugat dari banyak orang silakan, yang penting kita kan profesional, kerja bener, kerja untuk negara, untuk kebaikan, untuk keamanan. Digugat siapapun silakan,” ujar Wiranto saat dimintai tanggapan, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Wiranto digugat oleh Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Dalam petitumnya, Kivlan meminta pengadilan menghukum Wiranto untuk membayar kerugian materiel dan imateriel sejumlah Rp 1 triilun.


Baca Juga:


Terkait gugatan Rp 1 Triliun, Wiranto lantas merespon dan mempertanyakan ganti rugi tersebut. Namun demikian, dia mengatakan akan mengikuti perkembangan gugatan tersebut.

“Ganti rugi apa? Loh gugatan ini kan nanti berjalan, tunggu aja,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, gugatan terkait pembentukan Pam Swakarsa dilayangkan Kivlan pada Senin (5/9). Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta menyebut sidang perdana gugatan tersebut rencananya akan digelar pekan ini.

“Sidangnya tanggal 15 Agustus nomor 354,” kata Tonin saat dimintai konfirmasi, Senin (12/8).

Berdasarkan isi gugatan yang disampaikan Tonin, perkara tersebut bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 2019. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto saat itu menduduki posisi sebagai Panglima ABRI.

Kivlan mendapat perintah dari Wiranto untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998.

Baca Juga: Semakin Panas, Farhat Abbas Polisikan Hotman Paris Hutapea

Di awal pembentukannya, Kivlan diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi. Namun dana itu dinilai tak cukup memenuhi kebutuhan akomodasi anggota Pam Swakarsa.

Kivlan mengaku harus meminjam dari sana-sini untuk menutupi kebutuhan akomodasi tersebut. Akibat hal itu, Kivlan merasa dirugikan baik secara materiel maupun imateriel.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen

Diterbitkan

|

Oleh

Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen

VAZNEWS.COM –  Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menggugat Menko Polhukam Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998. Dalam petitumnya, Kivlan meminta Wiranto membayar kerugian materil dan imateril senilai Rp 1 Triilun.


Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen. Gugatan itu diajukan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/9). Sidang perdana rencananya digelar Kamis (15/9).

Berdasarkan gugatan yang diperoleh dari detikcom Senin (12/8/2019), perkara tersebut bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998.

Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI.


Baca Juga:


Berikut ini isi petitum gugatan Kivlan Zen

Dalam Provisi

(1) Melepaskan PENGGUGAT dari penahanan dalam perkara tindak pidana pasal 1 ayat 1 UU Drt nomor 12 tahun 1951 yang sekarang di tahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya

(2) Membebastugaskan TERGUGAT sebagai Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan guna mencegah intervensi kekuasaan

(3) Memberikan perlindungan saksi kepada Penggugat dan keluarganya

DALAM SITA JAMINAN

(1) Rumah dan tanah terletak di Jalan Palem Kartika nomor 21, Bambu Apus, Jakarta Timur 
(2) Rumah dan tanah di Jalan Cineru nomor 8, Jakarta Selatan 
(3) Bangunan, Kantor dan Tanah terletak di Jalan Baturaja, Jakarta Pusat 
(4) Bangunan dan tanah dengan fungsi Pendidikan dan Latihan Partai Hanura Jalan Raya Hamkam, Cilangkap 
(5) Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang dimiliki TERGUGAT 
(6) Rekening Bank, Deposito dan Surat Berharga milik TERGUGAT 
(7) Kepemilikan Saham yang dimiliki TERGUGAT di beberapa perusahaan

DALAM POKOK PERKARA

(1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya 
(2) Menyatakan sita jaminan berharga 
(3) Menyatakan PENGGUGAT adalah warga negara yang perlu diberikan perlindungan hukum 
(4) Menyatakan TERGUGAT secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum 
(5) Menyatakan penugasan PAM SWAKARSA oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan 
(6) Menghukum TERGUGAT yang memberikan penugasan PAM SWAKARSA membayar seluruh biaya dan kerugian PENGGUGAT 
(7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebagaimana berikut ini

MATERIL

1.Menanggung biaya Pam Swakarsa dengan mencari pinjaman, menjual rumah, mobil dan mencari pinjaman total Rp.8.000.000.000,-
2. Menyewa rumah karena telah menjualnya sampai dengan mendapatkan rumah lagi pada tahun 2018 dari bantuan Jenderal Gatot Nurmantio, total biaya sewa Rp. 8.000.000.000,-

Baca Juga: PDIP Minta Menteri Lebih Banyak, Akbar Ingatkan Mega Hormati Jokowi

IMATERIL

3. Menanggung malu karena hutang Rp. 100.000.000.000,-
4. Tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan Rp. 100.000.000.000,-
5. Mempertaruhkan nyawa dalam PAM Swakarsa Rp. 500.000.000.000,-
6. Dipenjarakan sejak 30 Mei 2019 Rp. 100.000.000.000,-
7. Mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 sampai dengan sekarang Rp.184.000.000.000,-
(8) Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara seluruhnya


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Hukum

Terkait Pam Swakarsa 98, Kivlan Gugat Wiranto Rp 1 Triliun

Diterbitkan

|

Terkait Pam Swakarsa 98, Kivlan Gugat Wiranto Rp 1 Triliun
Mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen

VAZNEWS.COM – Mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen menggugat Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998. Melalui pengadilan, Kivlan meminta Wiranto membayar kerugian materil dan imateril senilai Rp 1 Triilun.


Terkait Pam Swakarsa 98, Kivlan Gugat Wiranto Rp 1 Triliun. Gugatan itu diajukan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/9). Sidang perdana rencananya akan digelar Kamis (15/9).

Berdasarkan gugatan yang diperoleh dari detikcom Senin (12/8/2019), perkara tersebut bermula saat Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998. Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Adapun Wiranto pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI.

Wiranto kemudian memerintahkan Kivlan untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Di awal pembentukannya, Kivlan diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi.

Uang Rp 400 juta tadi kemudian dibagi Kivlan menjadi 30 ribu orang yang akan menjadi anggota Pam Swakarsa. Uang itu diklaim sebagai uang transportasi dan makan malam 6 November 1998.


Baca Juga:


Namun uang Rp 400 juta itu ternyata tidak mencukupi untuk biaya akomodasi 30 ribu anggota Pam Swakarsa. Wiranto disebut Kivlan saat itu tidak memberikan dana tambahan lagi.

Dalam gugatannya, Kivlan menyebut telah berhasil menjaga sidang istimewa MPR dari serangan massa. Massa tidak dapat menembus DPR/MPR sampai selesai sidang.

“Bahwa, tugas pokok dari penggugat dari tergugat untuk menjaga Sidang Istimewa dari serangan masa telah dapat dijalankan dan tidak pernah dapat ditembus sampai selesainya Sidang Istimewa MPR tersebut tanggal 13 November 1998,” ujar dia.

Karena tidak ada uang untuk membiayai akomodasi 30 ribu anggota PAM Swakarsa, Kivlan meminjam ke sana-sini untuk memenuhi kebutuhan para anggota tersebut. Total Rp 8 miliar Kivlan mengeluarkan uang untuk kebutuhan akomodasi Pam Swakarsa.

“Dengan menggunakan koneksi dan hubungan baik penggugat maka dapat diberi pinjaman berupa nasi padang dari berbagai rumah makan Padang yang ada di Jakarta, membeli alat komunikasi (HT), membeli mobil PAM Swakarsa dan pembelanjaan lainnya total dana pembelanjaan sekitar ± Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar).

Bahwa, pembiayaan Pam Swakarsa sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebagaimana RENOP WASPADA tersebut belum pernah diganti oleh TNI in casu Negara/ Pemerintah terhadap biaya-biaya belanja yang telah dibayar oleh Pemohon,” ujarnya.

Baca Juga: Tindakan Wiranto Bentuk Tim Hukum Dinilai Bermasalah, Ini Alasannya

Kivlan mengaku sudah berusaha 2 kali bertemu dengan Wiranto terkait biaya Rp 8 M itu namun tak pernah berhasil. Baru pada November 1999, Kivlan bertemu dengan Wiranto namun mantan Panglima ABRI tersebut memerintahkan Kivlan untuk menagihnya kepada BJ Habibie.

Kivlan juga sempat menanyakan kepada Wiranto terkait ada atau tidaknya dana RP 10 M untuk biaya Pam Swakarsa. Itu didasarkan pada perkara korupsi Akbar Tanjung pada 2002.


Source: Artkel selengkapnya…

Lanjut Baca

Trending