Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

15 Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEW.COM – Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 resmi digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (14/6).


15 Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK. Sidang perdana ini berisi pembacaan gugatan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemohon. Dalam pembacaan gugatan, Prabowo-Sandi diwakili oleh para kuasa hukum yang dipimpin mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto.

Sebanyak lima belas petitum disampaikan Bambang cs ke kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang tersebut. Petitum dibacakan oleh Bambang setelah fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat pilpres diuraikan oleh anggota tim secara bergantian.

BW, sapaan Bambang memastikan petitum yang disampaikan tidak asal. Ada bukti-bukti kuat yang dilampirkan dalam petitum tersebut.

Adapun 15 petitum yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandi itu adalah sebagai berikut:


Baca Juga:


1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08- KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan calon nomor urut 01 Ir. H. Joko Widodo – KH. Maruf Amin yakni 63.573.169 (48 persen). Kemudian, untuk paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno 68.650.239 (52 persen). Total jumlahnya 132.223.408 atau 100,00 persen

4. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Maruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif.

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Maruf Amin, MA sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

6. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto Subianto dan Sandiaga Saahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau,

8. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Maruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).


Baca Juga:


9. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau,

11. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Atau,

12. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


15 Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK. [rml]

Komentar

Hukum

Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01

Diterbitkan

pada

Oleh

Saksi pemohon/Hairul Anas

VAZNEWS.COM – Calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hairul Anas memberikan kesaksian di sidang MK. Ia mengungkap ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi‘ ada dalam materi training TKN Jokowi-Ma’ruf.


Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi masih terus berlanjut hingga dinihari, Kamis (20/6).

Salah satu yang bersaksi pada dinihari tadi adalah Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) Hairul Anas.

Salah satu keterangan Hairul cukup mengejutkan. Pasalnya, ia menyebut ada materi di kubu 01 Jokowi-Maruf yang menyebut bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi.


Baca Juga:


Hairul menjelaskan, materi itu disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf kepada para saksi. Sementara ia mendengar pemaparan materi itu dari Wakil Ketua TKN, Moeldoko saat mengikuti pelatihan saksi pada 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale, Jakarta.

“Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01. Kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari. Saya hadir diutus wakil PBB,” ujar Hairul, Kamis (20/6).

Pada saat pelatihan itu, Hairul mengaku mendapatkan sejumlah materi. Salah satu materi yang disampaikan adalah soal kecurangan bagian dari demokrasi yang disampaikan Moeldoko.

“Saya mendapat materi di mana ingatan saya ada slide-nya. Pertama ada satu slide materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’. Materi ini diunggah ke suatu drive, dan ditayangkan pada saat Bapak Moeldoko kalu tidak salah,” papar Hairul.

Keterangan Hairul pun mengusik rasa ingin tahu dari Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Ia kemudian menanyakan maksud dari materi itu apakah menjelaskan bagaimana membuat kecurangan atau menjelaskan kecurang suatu yang wajar terjadi dalam demokrasi.


Baca Juga:


“Cenderung yang kedua, kecurangan itu adalah suatu kewajaran,” jawab Hairul.

Diketahui, Hairul juga menjadi salah satu relawan IT BPN Prabowo-Sandi usai hari pencoblosan 17 April. Ia juga membuat robot yang berhasil mengungkap dugaan kecurangan dalam Sistem Informasi Perhitungan (Situng) milik KPU.


Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01. [rml]

Prev post

Lanjut Baca

Hukum

Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno

Diterbitkan

pada

Oleh

Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Polemik posisi Cawapres 01 Maruf Amin terus berhembus. Ekonom senior Rizal Ramli dan mantan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut berkomentar


Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. Rizal dengan tegas menyebut jabatan Maruf di dua bank syariah itu masuk ke ranah etika yang tidak pantas dilakukan oleh sosok yang hendak menjadi orang nomor dua di republik ini.

Rizal mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.


Baca Juga:


“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyataan Rizal Ramli kemudian diamini oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Ia membandingkan langkah Maruf dengan keputusan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang rela melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demi etika, Pak Sandiaga Uno melepas jabatan Wagub, padahal tidak dilarang oleh Undang-Undang,” singkat Said Didu.

Sandiaga Uno diketahui menjadi pasangan Anies Baswedan saat Pilkada DKI tahun 2017 silam. Keduanya kemudian terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah mengalahkan kandidat petahana saat itu.


Baca Juga:


Namun, jabatan sebagai Wakil Gubernur direlakan begitu saja oleh Sandiaga Uno. Ia melepas jabatan itu saat resmi ditunjuk untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat itu Sandi diperkenankan oleh Undang-Undang untuk mengambil cuti ketimbang mengundurkan diri.


Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02 berjanji akan bongkar kecurangan pilpres 2019 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nanti. Saksi-saksi telah dikumpulkan, namun pihak BPN meminta jaminan perlindungan saksi mereka.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, ada sekitar 30 saksi yang dikumpulkan tim hukum 02 untuk membongkar bukti kecurangan dalam Pilpres 2019.

Namun, ia mengatakan, para saksi yang berasal dari sejumlah daerah itu meminta jaminan keselamatan untuk bersaksi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca Juga:


“Mereka (saksi) yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi,” kata Andre di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Andre mengatakan, tim hukum akan menyurati MK untuk meminta keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Ia mengatakan, demi keselamatan para saksi, pihaknya dapat menggunakan sejumlah metode yang disarankan LPSK. Misalnya, bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference.

“Berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi,” ujarnya.


Baca Juga:


Tak hanya bagi saksi, Andre mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga mendorong LPSK turut melindungi dan menjamin keselamatan seluruh hakim MK.

“Agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019,” jelasnya.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres [trs]

Lanjut Baca

Trending