Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tuding Jokowi Otak Kriminalisasi Anies
VAZnews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang bertajuk "Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies." Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa praktik kriminalisasi sangat kuat diera pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hasto menyebutkan beberapa kasus yang menurutnya melibatkan tekanan politik melalui lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyinggung situasi yang dialami oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, serta sejumlah kader PDIP di berbagai daerah.
Menurut Hasto, intervensi politik juga terlihat dalam upaya prakondisi untuk menjegal Anies Baswedan. Ia secara eksplisit menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam kasus ini, terutama terkait penyelidikan kasus Formula E yang menurutnya merupakan bentuk kriminalisasi.
"Kita ingat kasus mohon maaf Ketum Golkar Airlangga Hartarto itu kan juga menggunakan pressure dari Kejaksaan kemudian KPK juga digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan, di Sulawesi Utara itu 'Partai Cokelat' yang bermain," kata Hasto, Sabtu (23/11/2024).
"Sama dengan di Jakarta, Jawa Timur, Sumut 'Partai Cokelat' itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi," ungkapnya lagi.
Selain itu, Hasto menyinggung revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan bertepatan dengan persiapan pilkada di mana Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mencalonkan diri. Ia mengaitkan revisi tersebut dengan kepentingan politik untuk memuluskan langkah mereka.
Hasto juga membandingkan gaya kepemimpinan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia memuji sikap Prabowo yang menurutnya lebih terbuka dan ksatria, khususnya dalam mendukung calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Lebih jauh, Hasto menyinggung kerusakan sistem hukum yang ia nilai terjadi secara terencana. Ia mengaitkan hal tersebut dengan konflik antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kasus Anies Baswedan.
Hasto menegaskan bahwa meskipun Pilpres 2024 telah usai, isu-isu ini tetap relevan untuk diungkapkan. Ia juga mengungkapkan adanya ancaman yang diterimanya terkait status hukum dirinya, yang disebutnya sebagai bagian dari tekanan politik.
Pernyataan Hasto ini memicu perhatian publik, terutama karena melibatkan tuduhan serius terhadap presiden terdahulu. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun para pihak yang disebutkan dalam pernyataannya.
