Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, GNB Sarankan Pajak Tinggi untuk Orang Kaya
Kredit: TEMPO/Imam Sukamto
VAZNEWS.COM - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyarankan pemerintah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari orang-orang kaya daripada menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Langkah ini dinilai lebih bijaksana untuk menambah pendapatan negara tanpa menambah beban masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tokoh GNB dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, menilai kebijakan menaikkan tarif PPN di tengah lemahnya daya beli masyarakat justru kontraproduktif.
"Bocoran-bocoran soal ini kan sudah banyak dan sebetulnya pemerintah bisa melakukan ini," ujarnya dalam konferensi pers daring yang digelar Sabtu (28/12/2024).
Menurut Erry, kenaikan PPN yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini diterapkan di tengah masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat banyak kehilangan pekerjaan.
"Mengapa tidak dicari sumber-sumber lain, misalnya memajaki orang-orang kaya dengan lebih besar," imbuhnya.
GNB, yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan agama seperti Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, dan Romo Frans Magnis Suseno, menilai bahwa kenaikan PPN akan memperburuk inflasi dan memperumit masalah ekonomi masyarakat. Alissa Wahid, salah satu tokoh GNB, menegaskan bahwa kebijakan ini dapat melemahkan daya tahan bangsa.
"Pada gilirannya kebijakan ini akan melemahkan daya tahan bangsa," ungkapnya.
GNB juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut secara holistik dengan melibatkan masukan dari masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Menurut mereka, pengambilan keputusan yang berdampak luas seperti ini membutuhkan pendekatan inklusif agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
Selain itu, GNB mengusulkan agar pemerintah mengganti potensi hilangnya pendapatan negara sebesar Rp75 triliun akibat pembatalan kenaikan PPN dengan kreativitas dalam mencari sumber pendapatan lain. Penghematan dan efisiensi anggaran juga menjadi salah satu solusi yang diusulkan.
"Dengan mengevaluasi kembali kebijakan ini, kita dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan memperkuat ketahanan bangsa," ujar Alissa.
GNB berharap pemerintah lebih sensitif terhadap krisis yang sedang dihadapi masyarakat dan mengambil langkah kebijakan fiskal yang mendukung ketahanan ekonomi bangsa secara keseluruhan.
