Menterinya Prabowo Ini Diperiksa Polisi, Diduga Terkait Kasus Judi Online?
VAZNEWS.COM - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Budi Arie Setiadi yang tergabung dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah diperiksa oleh Polisi pada Kamis, 19 Desember 2024.
Informasi ini dibenarkan oleh Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas Tipidkor) Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Arief Adiharsa. "Betul (lagi diperiksa)," ujar Brigjen Arief saat dikonfirmasi awak media.
Namun, Arief tidak merinci kasus apa yang sedang diselidiki terkait pemeriksaan Budi Arie. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya. "Tanyakan ke Dirkrimsus PMJ ya," katanya.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sejumlah pihak menduga pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Kasus ini diungkap oleh Polda Metro Jaya, dan pegawai yang ditangkap tersebut bekerja di kementerian saat Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.
Pemeriksaan Budi Arie dilaporkan berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia mulai diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, kedatangannya ke lokasi luput dari pantauan awak media.
Kasus judi online yang diduga menjadi latar belakang pemeriksaan ini sebelumnya menjadi sorotan publik. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan judi online yang melibatkan oknum pegawai pemerintah, termasuk dari kementerian yang saat itu dipimpin oleh Budi Arie.
Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan rinci mengenai keterkaitan Budi Arie dalam kasus tersebut.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM belum memberikan komentar resmi mengenai pemeriksaan menteri mereka. Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, terutama mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Kasus ini menjadi perhatian besar karena melibatkan nama seorang menteri aktif. Hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai integritas pejabat negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah sorotan masyarakat.
