PSI Bela Jokowi, Soroti Klaim OCCRP Sebagai Suara Barisan Sakit Hati
Kredit: tvOne/Didiet Cordiaz
VAZNEWS.COM - Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, angkat bicara mengenai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden Joko Widodo dalam daftar pemimpin korup dunia.
Andy menyebut langkah OCCRP ini sebagai representasi "suara barisan sakit hati" yang belum dapat menerima hasil pemilihan presiden sebelumnya.
"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," ujar Andy pada Rabu, 1 Januari 2025.
Menurut Andy, publikasi OCCRP tersebut tidak memiliki landasan metodologi yang jelas. Ia menekankan bahwa nama Jokowi tidak layak dicantumkan dalam daftar tersebut, mengingat selama masa jabatannya, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang tidak memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara tidak sah.
“Rilisan OCCRP tidak berdasar sama sekali. Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah, pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," jelas Andy lebih lanjut.
Andy juga menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jokowi tetap tinggi hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Ia mengklaim bahwa fakta ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat sebagai presiden.
"Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi," tambahnya.
PSI pun meminta OCCRP untuk lebih cermat dalam merilis laporan dan mencermati dinamika politik serta kepercayaan rakyat terhadap seorang pemimpin. Andy menegaskan bahwa kredibilitas sebuah publikasi harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan opini yang dimobilisasi oleh kelompok tertentu.
Menurut Andy, langkah OCCRP ini justru mencerminkan bias politik yang tidak sehat. "Rakyat Indonesia tahu betul siapa Jokowi. Keberpihakan beliau kepada rakyat kecil dan komitmen antikorupsi tidak perlu diragukan lagi," tutupnya.
Dengan polemik ini, PSI berkomitmen untuk terus membela nama baik Jokowi dari berbagai tuduhan tidak berdasar yang berpotensi merusak reputasinya di dalam dan luar negeri.
