Tanggapi Hasto, Bahlil: Isu Tiga Periode Jokowi Murni Ide Saya
VAZNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan instruksi terkait isu perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Klarifikasi ini disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di kantor pusat Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.
"(Mengenai isu) perintah Bapak Jokowi menyangkut dengan tiga periode, saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul murni dari dirinya, bukan dari Presiden Jokowi. Ia mengaku bahwa pada masa pandemi Covid-19, dirinya mengusulkan penundaan pemilu sebagai bagian dari pertimbangan ekonomi
"Itu ide itu tidak pernah [diinstruksikan] Presiden. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi," tambahnya.
Menurut Bahlil, pada waktu itu ia berdiskusi dengan sejumlah pengusaha dan investor yang mengkhawatirkan dampak pandemi terhadap stabilitas ekonomi. Mereka mengusulkan opsi penundaan pemilu jika aturan memungkinkan.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya, kalau boleh, pilpres-nya ditunda; ditunda atau dibuat pemilu-nya mundur, itu soal lain," jelasnya.
Pernyataan Bahlil ini sekaligus menjadi tanggapan atas komentar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya mengkritik ambisi perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Hasto menyebut bahwa PDIP konsisten menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi.
Bahlil pun meminta agar isu lama terkait tiga periode ini tidak lagi dihembuskan karena sudah tidak relevan.
"Jadi enggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi, jangan diputar kaset kotor, dong. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu," katanya.
Sebelumnya, dalam sebuah video, Hasto menyinggung soal ambisi kekuasaan yang ingin memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode. Di tengah proses hukumnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku, Hasto menyebut PDIP tetap teguh menjaga supremasi hukum dan demokrasi di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
"Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan lainnya," kata Hasto dalam keterangannya.
Polemik ini kembali memanaskan diskursus politik nasional, terutama soal komitmen semua pihak terhadap konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
