Media Sosial VAZnews.com

News

7 Alasan Buruh Demo Dan Mogok Nasional Menolak RUU Cipta Kerja

Diterbitkan

|

7 Alasan Buruh Demo Dan Mogok Nasional Menolak RUU Cipta Kerja
7 Alasan Buruh Demo Dan Mogok Nasional Menolak RUU Cipta Kerja (foto:detiknews)

VAZNEWS.COM – Sejumlah poin dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang akan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada waktu dekat dinilai sangat merugikan para buruh.


7 Alasan Buruh Demo Dan Mogok Nasional Menolak RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, Dewan dan Pemerintah telah menyepakati RUU tersebut dalam Rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di DPR pada Sabtu (3/10) malam.

[the_ad id=”3605″]

Dalam pembahasan RUU Kontroversial ini, ada sebanyak tujuh fraksi yang setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut  ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (8/10) mendatang, sementara ada dua fraksi lainnya yang menolak.


Baca Juga:


Tujuh fraksi yang menyetujui RUU ini dibahas pada tingkat selanjutnya yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolakan pengesahan RUU Ciptaker itu adalah Partai Demokrat dan PKS.

Bahkan, beragam protes dan aksi muncul sebagai reaksi atas kesepakatan ini, telah disebutkan bahwa sebanyak dua juta buruh dari sekitar 10 ribu perusahaan di 25 Provinsi yang akan melakukan aksi demo dan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyampaikan alasannya mengapa beberapa poin dalam RUU Ciptaker ini ditolak sebab dinilai merugikan para kaum buruh.

Adapun poin dalam RUU Ciptaker tersebut adalah sebagai berikut:

  1. RUU Ciptaker menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda.
  2.  Pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.
  4. Karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.
  5. Jam kerja yang eksploitatif atau tanpa batas jelas dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh .
  6. penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Protes ini juga disampaikan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh.
  7. Terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup.

Namun, kekhawatiran para buruh itu langsung ditepis oleh pemerintah yang menegaskan dengan adanya Omnibus Law justru mendorong para buruh lebih produktif dan untuk melindungi pekerja.

Baca Juga: Busyro Menilai ‘Dinasti Politik Episentrum Istana, Dominasi Pilkada 2020’/

[the_ad id=”1235″]

“Pekerja harus memikirkan produktivitas, bukan pekerja memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota,” papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Airlangga Hartarto sangat menyayangkan pemikiran sekelompok organisasi buruh yang masih terus saja berpikir negatif menanggapi adanya perubahan aturan ketenagakerjaan didalam RUU Cipta Kerja. Akan lebih produktif bagi buruh dan perusahaan untuk lebih memandang manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam RUU tersebut.

Comments

Trending