Terhubung dengan VAZnews.com
[the_ad id="3299"]

Politik

Andre Rosiade: Jika Tak Mampu Urus Papua, Silahkan Jokowi Mundur

Diterbitkan

|

Andre Rosiade Jika Tak Mampu Urus Papua, Silahkan Jokowi Mundur
Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade

VAZNEWS.COM – Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade meminta, Presiden Jokowi menyelesaikan permasalahan Papua. Kerusuhan di Papua telah banyak memakan korban jiwa, termasuk 9 warga Sumatera Barat.


Andre Rosiade: Jika Tak Mampu Urus Papua, Silahkan Jokowi Mundur. Andre yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang itu menyoroti tragedi berdarah di Wamena, Papua. Tragedi yang menimbulkan banyak korban dan kerugian baik materi maupun immateril.

Andre sangat geram dengan sikap Jokowi selaku Presiden yang terkesan abai terkait meninggalnya sembilan orang perantau asal Minang akibat kerusuhan di Wamena.

“Sebagai Anggota DPR RI terpilih Dapil Sumbar 1 dan Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, saya infokan ke Pak Jokowi. Ada 9 warga perantauan Minang yang meninggal dunia karena kerusuhan di Wamena (Papua).” ujar Andre, Minggu (29/9/2019).


Baca Juga:


Andre coba menggambarkan situasi dan kondisi terkini terkait korban terdampak kerusuhan di Papua. Ada begitu banyak masyarakat yang harus mengungsi dan ketakutan. Menurutnya, situasi di Papua sudah sangat brutal.

“Ada 1500 warga kami (Minang) yang masih mengungsi, belum lagi warga perantauan dari daerah lain. Toko-toko mereka dijarah. Dan sekarang mereka berlindung di kantor Kodim dan Polres,” ungkap Andre.

Politisi dari Partai Gerindra itupun mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan di Wamena. Dengan nada kesal Andre mengatakan, jika Jokowi tidak mampu mengatasi persoalan Papua, lebih baik mundur saja.

Baca Juga: Akan Terbitkan Perpu, Fraksi PDIP Peringatkan Jokowi Hormati DPR

“Tugas pemerintah sesuai UUD 1945 melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Saya ingatkan Pemerintah Jokowi. Tolong Anda (Jokowi) jangan lalai dalam menjalankan amanat konstitusi. Segera bekerja lindungi Rakyat Anda. Kalau memang tidak mampu jangan jadi Presiden, silahkan mundur,” pungkasnya.

Komentar

Politik

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga

Diterbitkan

|

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga
Photo: © Disediakan oleh Medcom.id

VAZNEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui hadir dalam acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Ia mengaku mendapat undangan langsung dari pihak Istana.


Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga. Pelantikan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR MPR RI dihadiri banyak tokoh politik.

Ahok yang sebelumnya juga sempat menjadi wakil Jokowi di DKI Jakarta itu terlihat hadir di acara pelantikan tersebut berjejer dengan puluhan tokoh politik lainnya.

Sosok Ahok menjadi perhatian, namanya diketahiu tidak ada dalam daftar tamu. Namun menariknya, kader baru PDI Perjuangan itu hadir sebagai tamu undangan khuhsus.


Baca Juga:


Saat ditanya awak media terkait kapasitas dirinya menghadiri pelantikan Jokowi, Ahok malah mengaku tidak tahu. Dengan tertawa ia mengatakan, kemungkinan dirinya diundang sebagai bagian dari keluarga Jokowi.

“Aku datang sebagai .. enggak tahu, bagian keluarga kali ya,” kata Ahok sambil cengengesan di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.

Ahok Ngaku Diundang Istana

Namun demikian, Ahok mengaku bahwa ia mendapat undangan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf secara khusus dan langsung dari pihak Istana Negara.

“Ini yang ngundang beliau-beliau dari Istana.” Ujarnya.

Ahok juga mengaku tidak mengetahui secara persis perihal nama atau orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Saya enggak tahu (siapa yang mengundang), pokoknya saya dapat undangan (dari istana) saja,” sambungnya.

Ahok juga mengatakan, dirinya turut berbahagia atas dilantiknya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Baca Juga: Takut Gagal Dilantik, Relawan Alap-Alap Jokowi Siap Pasang Badan

Ia mengharapkan ada perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik di lima tahun kedepan di tangan Jokowi-Ma’ruf.

“Harapan untuk Pak Jokowi semua cita-cita apa yang ada dalam hasrat beliau untuk membangun negeri ini bisa terwujud dalam lima tahun ini,” tutup Ahok, melansir dari kompas.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Politik

Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati

Diterbitkan

|

Oleh

Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati

VAZNEWS.COM – Gurubesar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan mengingatkan Presiden Jokowi untuk konsisten terhadap RUU KPK. Ia mengatakan tak seharusnya Presiden bersikap mencla-mencle terkait apa yang telah ia putuskan sendiri.


Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati. Sikap tegas dan konsisten Presiden Jokowi kembali dipertaruhkan terkait polemik revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang sudah disahkan bersama DPR.

Pakar hukum Tata Negara, Muhammad Fauzan menyinggung momen dimana Jokowi mengirimkan surat presiden (supres) untuk membahas RUU KPK bersama DPR.

Saat itu, Jokowi mengaku setuju dengan revisi UU KPK tersebut. Jokowi juga sempat menyinggung terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK yang menurutnya perlu dibentuk.


Baca Juga:


Jokowi kala itu, cerita Fauzan, memandang perlu adanya Dewan Pengawas agar KPK dapat bekerja dalam prinsip check and balances. Dengan adanya Dewan Pengawas, maka KPK akan terhindar dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Fauzan juga mengaku sempat memuji langkah Jokowi ketika ia menyampaikan poin-poin yang dakan disetujui dalam RUU KPK.

“Saya berpikir inilah sikap tegas presiden (Jokowi) pilihan rakyat. Perkataan raja menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dilarang mencla-mencle kalau ingin dihormati,” ujar Fauzan, mengutip dari laman RMOL Senin (7/10/2019).

Pengesahan revisi UU KPK oleh DPR dan Pemerintah kemudian menuai polemik. Jokowi dinilai tidak kuasa menahan desakan publik untuk menerbitkan Perppu KPK. Jokowi kemudian melempar tiga opsi untuk RUU KPK, yakni melalui legislative review, judicial review dan mengeluarkan perppu.

“Presiden (Jokowi) memberikan keterangan akan mempertimbangkan dan mengkalkulasi kemungkinan diterbitkannya Perppu (KPK) jelas Fauzan.

“Itu adalah kewenangan presiden dan konstitutional. Tetapi saya hanya ingin presiden (Joko Widodo) konsisten dengan yang telah disampaikan pada konpres yang pertama,” tegasnya.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Lebih lanjut, Fauzan berharap agar Jokowi tidak mencla-mencle sebagai Presiden. Untuk pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU KPK, Fauzan menyarankan agar menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hal itu untuk mendidik masyarakat agar menempuh jalur hukum yang konstitusional,” tutup Fauzan.

Lanjut Baca

Politik

DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis?

Diterbitkan

|

Oleh

DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis
Photo: © Disediakan oleh lampungpro

VAZNEWS.COM – Pengamat politik, Jajat Nurjaman menilai terpilihnya ketua DPR dan MPR dari partai politik pengusung pemerintah dapat berakibat buruk. Menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak seharusnya terikat oleh pengaruh kekuasaan.


DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis?. Dua lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Mermusyawaratan Rakyat (MPR) akan kembali mengalami krisis kepercayaan jika tidak mampu melaksakan fungsi legislasi secara independen.

Seperti diketahui, ketua DPR RI terpilih merupakan kader PDI Perjuangan yang notabene adalah parpol utama pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma’ruf. Begitu juga dengan posisi ketua MPR yang diduduki oleh perwakilan dari partai Golkar.

Baik PDIP maupun Golkar adalah parpol pengusung Jokowi. Untuk periode 2019-2024, DPR akan dipimpin oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Sementara untuk ketua MPR akan dijabat oleh Bambang Soesatyo dari Partai Golkar.


Baca Juga:


Melihat fakta di atas, Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman berpendapat seharusnya baik DPR maupun MPR tidak boleh terikat oleh pengaruh kekuasaan politik manapun termasuk dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Jajat Nurjaman khawatir kedua lembaga tersebut menjadi tumpul dan tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Lembaga tersebut, terutama DPR diharapkan agar selalu melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan dan berani mengkritisi kebijakan-kebijan yang dirasa tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

“Lembaga ini (DPR dan MPR) harus mampu memaksimalkan perannya untuk melakukan check and balances terhadap roda pemerintahan.” kata Jajat, mengutip dari laman RMOL, Senin (7/10/2019).

“Kita semua tidak ingin lembaga legislasi (DPR) akan kehilangan wibawa dan terkesan tidak memiliki peran signifikan. Sebelum kepercayaan publik memburuk, saya pikir hal ini perlu jadi perhatian bersama,” sambungnya.

Lanjut Baca

Trending