VAZNEWS.COM – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang membawahi BPJS Kesehatan mengusulkan agar iuran peserta BPJS dinaikkan. DJSN menganggap hal itu perlu dilakukan karena rasio klaim yang semakin membesar.

Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 Diusulkan Naik Jadi Rp 120.000. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang membawahi BPJS Kesehatan mengusulkan kenaikan iuran untuk para peserta.

Kenaikan ini terdiri atas beberapa lapisan dari penerima bantuan iuran hingga peserta yang bukan penerima upah.

“Dari simulasi dan analisis yang kami laksanakan, rasio klaim semakin besar dan kalau kita lihat dari pembiayaan manfaat dan pembayaran iuran terdapat kecenderungan membesar.

Baca Juga:

• Ditanya Rencana China Bantu BPJS, Luhut: Itu Urusan Puan Maharani
• Kemungkinan Aset Negara di DKI Jakarta Akan Dijual Untuk Bangun Ibu Kota Baru
• Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Fahri: Sekitaran Presiden Banyak Penjilat

Ada beberapa yang kita usulkan untuk kenaikan iuran,” kata Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni di Gedung DPR, Selasa (27/8/2019).

Besarnya iuran ini, sambung Tubagus ada dalam surat kepada Presiden RI dan memberikan masukan kepada Menteri terkait. Berikut angkanya :

– Iuran penerima bantuan iuran (PBI) : Rp 42.000 (sebelumnya Ro 23.000)

– Iuran peserta penerima upah – Badan Usaha : 5% dengan batas atas upah Rp 12 juta (sebelumnya Rp 8 juta)

– Iuran peserta penerima upah – Pemerintah : 5% dari take home pay (sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga)

– Iuran peserta bukan penerima upah :
a. Kelas 1 : Rp 120.000 (sebelumnya Rp 80.000)
b. Kelas 2 : Rp 75.000 (sebelumnya Rp 51.000)
c. Kelas 3 : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 25.500)

Baca Juga: Jokowi Akui Pemindahan Ibu Kota Bukan Salah Gubernur DKI Jakarta

“Jika usulan iuran berlaku mulai 2020, maka dapat dicapai sustainabilitas dana JKN hingga akhir 2021, dengan asumsi pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir 2019,” kata Tubagus.

Source: Artikel asli

VAZNEWS.COM – Eks cawapres 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah memiliki cerita yang tidak mengenakkan saat berbisnis dengan pengusaha asal Cina. Ia mengatakan semua tenaga kerja didatangkan dari China.

Cerita Pengalaman Buruk Sandi Berbisnis Dengan Pengusaha Cina. Di balik kisah suksesnya, ternyata pengusaha nasional Sandiaga Uno memiliki pengalaman buruk terkait berbisnis dengan pengusaha China.

Pengalaman itu terjadi saat dirinya bekerja sama dengan pihak Cina dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di wilayah Indonesia.

“Saya pernah mengalami sewaktu membangun pembangkit listrik, awal-awalnya berjalan baik, senang-senang saja tapi ternyata begitu selesai dibangun, sewaktu pengoperasian, semua tenaga kerja didatangkan dari China.

Baca Juga:

• Elite Sibuk Jaga Kekuasaan dan Jabatan, Sandi: lebih baik jaga harga
• Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi
• Tanggapi Rekonsiliasi, Sandi Sebut Parpol Koalisi Jokowi Sudah Gemuk

Bahkan tukang masaknya juga dari China,” ujar Sandiaga dalam diskusi “Indonesia Menanggapi Mega Proyek Cina One Belt One Road (OBOR)” di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu berharap kejadian yang sama tidak terulang lagi. Indonesia, lanjut dia, harus belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya.

“Kita jangan hanya jadi penonton, kita coba jadi pemain inti. Jangan juga jadi pemain cadangan, harus jadi pemain inti,” kata Sandiaga.

Ketika investasi tidak berhasil dijalankan, dampaknya tentu tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Menurut Sandiaga, hal itu jelas sangat merugikan.

Sandiaga paham bahwa setiap investor pasti mencari keuntungan. Caranya dengan menekan biaya serendah-rendahnya, kemudian pergunakan kekuatan modal yang dimiliki untuk mendapat peluang yang terbaik bagi investor.

Baca Juga: Sandiaga: Akan Lebih Terhormat Bila Saya Jadi Oposisi Pemerintah

Indonesia sebagai negara yang menerima investasi tersebut juga harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan cermat dan cerdas. Hal ini untuk memastikan agar tidak ditekan.

“Kita investasi bersama di sini, harus sama-sama untung investasinya,” kata Sandiaga.

Source: Artikel asli

VAZNEWS.COM – Petani pemulia benih padi IF8 asal Aceh, Tengku Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh. Ia diduga menjual bibit padi tak bersertifikat. Kasus ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan diskriminasi negara terhadap petani kecil.

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil. Koalisi Kedaulatan Benih Petani menilai negara masih melakukan diskriminasi terhadap benih rakyat. Penangkapan Munirwan petani pemulia benih padi IF8 di Aceh merupkan salah satu contoh diskriminasilasi terhadap rakyat.

“Kasus Munirwan ini menandakan bahwa benih rakyat itu masih mengalami diskriminasi oleh negara. Sehingga petani kecil masih rentan untuk dikriminalkan,” kata anggota koalisi yang juga Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya kasus kriminalisasi terhadap petani kecil seharusnya tidak boleh terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tahun 2013 menyebut petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanamannya sendiri.

“Artinya, kriminalisasi terhadap Munirwan ini adalah preseden yang buruk. Tidak hanya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya oleh petani, tetapi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena bertentangan dengan putusan MK,” ujarnya.

Baca Juga:

• Sri Mulyani ke CPNS: Kalau Kalian Tak Setuju dengan NKRI, Lebih Baik Keluar
• Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Minta Jokowi Stop Impor Garam
• Guru Honorer Bergaji Rp 350 Ribu/Bulan Tinggal di WC SD

Dewi merasa kriminalisasi terhadap Munirwan bertentangan dengan program pemerintah, yakni Desa Daulat Benih. Padahal Munirwan selaku Kepala Desa dan pemulia hendak mengembangkan benih di desanya.

“Ini sangat ironi,” ujar Dewi.

Dewi juga mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian yang menandatangani nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik.

Ia berpendapat MoU itu memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait pengembangan benih belum sejalan konstitusi dan putusan MK. Di sisi lain, konstitusi telah mengamanatkan bahwa petani memiliki hak untuk berdaulat atas benihnya.

“Pemerintah sekarang ketika sedang mengumandangkan program Desa Daulat Benih, kedaulatan pangan, dan reforma agraria justru mendorong ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar,” ujarnya.

Polda Aceh menangkap dan menetapkan Munirwan sebagai tersangka atas dugaan telah menjual bibit padi IF8 yang belum bersertifikat. Munirwan ditangkap dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Bumades Nisami Indonesia.

Dia dilaporkan karena benih yang ditemukan belum tesertifikasi. Munirwan dijerat Undang-undang No 12 Tahun 1992 juncto ayat 2 tentang sistem budidaya tanaman. Namun Polda Aceh mengabulkan penangguhan penahanan Munirwan atas jaminan Koalisi NGO HAM.

Dewi menyatakan penangguhan penahanan terhadap Munirwan belum menyelesaikan polemik. Sebab, ia berkata, kasus Munirwan bisa dilanjutkan ke tahap persidangan jika belum ditutup.

Baca Juga: KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

“Oleh karena itu kami ingin memastikan Kepolisian dari sejak Mabes Polri sampai ke bawah harus memastikan bahwa kasus ini segera ditutup dan dilakukan rehabilitasi pemulihan hak, nama baik terhadap Bapak Munirwan, termasuk petani-petani yang sampai sekarang masih banyak yang dikriminalkan,” ujar Dewi.

Dewi menyampaikan petani membutuhkan perlindungan dan proteksi dari ketidakadilan dan kesewenangan.

“Petani tidak butuh dikriminalkan lagi karena sudah banyak sebetulnya aturan yang menjamin petani atas benihnya,” ujarnya.

Source: Artikel asli