Media Sosial VAZnews.com

Ekonomi

APBN Tekor, Pemerintah Harus Rogoh 677 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi

Diterbitkan

|

APBN Tekor, Pemerintah Harus Rogoh 677 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi
Photo: © Fajar

VAZNEWS.COM – Pandemi corona yang tak kunjung berakhir memaksa pemerintah untuk mengeluarkan sejumlah dana APBN untuk pemulihan ekonomi. Prediksi dana yang harus dirogoh pemerintah berkisar Rp. 677 Triliun.


[the_ad id=”1235″]

APBN Tekor, Pemerintah Harus Rogoh 677 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi. APBN tekor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 677,2 triliun sampai akhir 2020. Besaran angka tersebut juga sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna.

Dengan disetujuinya anggaran tersebut, Sri Mulyani sebut pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang sudah diterbitkan dan dikonsultasikan kepada DPR.

“Karena dalam Perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada masyarakat. Serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan tertuang dalam revisi perpres ini,” kata Sri Mulyani pada, Rabu 3 Juni 2020.


Baca Juga:


Anggaran PEN kali ini juga lebih besar jika dibandingkan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. Anggaran tersebut yaitu sekitar Rp 641,17 triliun. Dalam program PEN, Sri Mulyani menyebutkan ada 4 modalitas berbentuk belanja dalam menanggulangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi.

Modalitas pertama yaitu berbentuk penanaman modal negara (PMN) kepada 12 BUMN. Selain itu, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, serta penjaminan pemerintah.

Kedua, untuk BANSOS sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran itu diperuntukkan pada program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik.  Selain itu, untuk bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Pra Kerja. Kabarnya pemberian bansos ini ada yang diperpanjang hingga Desember 2020.

Ketiga, diperuntukkan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Sri Mulyani mengatakan dukungan di sini dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya di bawah Rp 10 miliar.

Keempat, diperuntukkan kepada dunia usaha sebesar Rp 120,61 triliun. Dukungan ini berbentuk insentif perpajakan.

Baca Juga: Haji Batal, Nasib Agen Travel Di Indonesia Terancam

[the_ad id=”1235″]

Kelima, diperuntukkan di bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp 44,57 triliun. Dukungan pada bagian ini pemerintah memberikan PMN, penalangan kredit modal kerja untuk non UMKM, padat karya yang pinjamannya dari Rp 10 miliar hingga 1 triliun.

Keenam, sebesar Rp 97,11 triliun yang digunakan sebagai dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga (K/L), serta pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19.

Comments

Trending