Media Sosial VAZnews.com

Politik

APBN Terpakai Untuk Covid-19, Bagaimana Nasib Pilkada 2020?

Diterbitkan

|

APBN Terpakai Untuk Covid-19, Bagaimana Nasib Pilkada 2020?
Photo: © Republika

VAZNEWS.COM – Dalam situasi pandemi ini, tidak mudah bagi Komisi II DPR RI bersama pemerintah serta KPU dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya, untuk memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Terutama, Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah defisit untuk penanggulangan covid-19.


[the_ad id=”1235″]

APBN Terpakai Untuk Covid-19, Bagaimana Nasib Pilkada 2020?. APBN terpakai hingga defisit untuk menganggulangi covid-19, membuat Pilkada 2020 terancam. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama protokol kesehatan hingga persiapan teknis lainnya harus dipikirkan matang-matang ditengah pandemi ini.

Mengutip dari Rmol, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pendapatnya saat mengisi diskusi daring yang diselenggarakan oleh Smart FM bertajuk “Pilkada Langsung Tetap Berlangsung”, Sabtu 13 Juni 2020.

“Nah inilah yang jadi salah satu pertimbangan bagi kami, sekali lagi memang ini sangat sulit. Sekali lagi saya katakan, ini pilihan yang tidak mudah,” ungkap Doli Kurnia.


Baca Juga:


Doli Kurnia yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memiliki alasan mendasar kenapa Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Ia beranggapan karena pandemik Covid-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, sekalipun diundur pada Maret 2021 mendatang, sebagaimana diusulkan beberapa elemen masyarakat, pandemi Covid-19 belum tentu berakhir.

“Jika misalnya kita pakai tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan yang kita diskusikan, belum ada juga jaminan situasi akan berubah. Terlebih lagi, salah satu yang menguatkan kita adalah bahwa WHO mengatakan virus ini akan terus ada sama kita 2-5 tahun. Kemudian dikoreksi, mungkin selamanya akan bersama-sama kita,” kata Doli.

“Nah jadi pilihannya adalah apakah kita harus menunggu situasi yang belum pasti. Alternatitnya, kita mengambil sikap keputusan, dengan ukuran-ukuran tertentu dan ada penanggung jawabnya. Sebenarnya, ini yang sebetulnya saya katakan tadi, pilihan yang tidak mudah. Belum lagi beberapa tahapan Pemilu yang telah dijalankan dan sejumlah anggaran bagi penyelenggara Pemilu yang telah didistribusikan ke berbagai daerah” tambah Doli.

Baca Juga: Peluang Haji 2020 Kecil, India Siap Kembalikan Dana Jamaah 100%

[the_ad id=”1235″]

“Kami juga mendapatkan masukan dari Kepala Daerah. Mereka mengatakan ‘Pak Doli kalau sekarang ini dana saya kira 60-90 persen NPHD itu sudah terdeliver ke KPU dan Bawaslu’. Jadi, ini artinya kalau kita setop Pilkada di 2020, dana hangus,” tutur Doli.

“Nah mereka bilang jika dana ini dianggap selesai, tidak ada, maka tahun depan. Sementara kita semua sama-sama tahu, tahun depan ini situasi tidak akan jauh lebih baik atau bahkan lebih buruk dari soal konteks ekonomi. Kami tidak tahu lagi mencari penganggarannya bagaimana nanti untuk Pilkada yang berikutnya. Sementara untuk yang ini (covid-19) sudah habis sekian,” pungkas Doli.

Comments

Trending