Terhubung Dengan Kami

Nasional

Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T

Diterbitkan

|

Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T
Photo: © Disediakan oleh detikcom

VAZNEWS.COM – Pemerintah mengatakan miliki aset sekitar Rp 1.100 triliun di Jakarta saat ini.


Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T. Teka-teki akan dipindahkanya ibu kota Negara Indonesia mengundang banyak pertanyaan dari rakyat Indonesia. Dari mana anggaran dana yang akan digunakan Pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota Negara ini.

Pemerintah Indonesia mengklaim miliki aset sekitar Rp 1.123 T di Ibu Kota saat ini yaitu Jakarta. Aset ini dinilai bisa menjadi modal pendanaan dalam pemindahan ibu kota Negara Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan jika aset tersebut diperoleh berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan. Namun, jumlahya masih di proses oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Baca Juga:


“Revaluasi aset Negara di Jakarta hasil hitungan Ditjen Kekayaan Negara, hasil sementara di atas Rp 1.100 triliun. Tapi ini semua masih di proses oleh audit BPK”. Ungkap Bambang saat berada di kantornya, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Bambang menyatakan, aset-aset itu berbentuk fisik atau disebut juga Barang Milik Negara (BMN). BMN itu sendiri mulai dari gedung-gedung pusat pemerintahan seperti kantor-kantor kementerian, komplek MPR-DPR, hingga kompleks rumah dinas para pejabat Negara.

Bambang kembali menuturkan. “Ini tidak hanya kantor kementerian, DPR/MPR, rumah dinas saya saat ini di Jakarta pun aset pemerintah”. Kesemua aset itu nantinya akan dijadikan sebagai modal melalui kerja sama pengelolaan aset. Setidaknya ada sekitar Rp 600 triliun nilai aset yang bisa dikerjasamakan menurutnya.

“Sebagian dari aset itu sekitar Rp 500-600 triliun dapat dioptimalkan untuk dikerjasamakan pada kerja sama pengelolaan aset” ungkap Bambang.

“Jadi pembiayaan APBN diperoleh dari hasil kerja sama pemanfaatan aset. Serah guna bangunan, dan lain-lain sebagainya. Intinya pembiyayaan dari APBN didapat dari pengelolaan BMN, bukan dari penerimaan pajak” pungkas Bambang.

Trending