Terhubung dengan kami

Politik

Banyak Kecurangan, Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tandatangani Rekapitulasi Suara di Jatim

Diterbitkan

pada

Banyak Kecurangan, Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tandatangani Rekapitulasi Suara di Jatim

VAZNEWS.COM – Banyak Kecurangan, Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tandatangani Rekapitulasi Suara di Jatim. Saksi dari Capres dan Cawapres 02, Prabowo-Sandi melayangkan keberatan dalam rekapitulasi Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Timur yang berakhir Sabtu (11/5).

Keberatan itu dilayangkan saksi Abdul Halim kepada pihak KPU Jatim lantaran permintaannya terkait sejumlah dokumen tidak dipenuhi oleh KPU.


Baca Juga:


“Kami sudah meminta dokumen C7 (daftat hadir peserta pemilu di TPS) dan dokumen A5 (surat pindah), tapi tidak digubris oleh KPU. Kami meyakini dokumen ini dihilangkan atau akan direkayasa,” tegas Halim.

Beberapa keberatan lainnya yakni meningkatnya jumlah pemilih gangguan jiwa dan penyandang disabilitas yang baru diketahui saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

“Banyaknya orang gila dan disabilitas yang jumlahnya baru diketahui pada saat perhitungan di kabupaten. Banyaknya migrasi peserta pemilu yang tidak dilengkapi surat pindah,” imbuhnya.

Masalah lain yang diutarakan Halim adalah dugaan pergantian kotak suara dengan surat suara, C1 Plano dan daftar hadir yang diduga akan dibuang atau diganti baru.

Kemudian adanya perubahan hasil rekap yang terjadi pada saat perpindahan dari TPS menuju ke rekap di tingkat kecamatan.

“Ada juga beberapa kabupaten malah terjadi dari hasil rekap di kecamatan menuju ke kabupaten,” terangnya.

Yang lebih disayangkan, kata Halim, yakni rekomensasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan suara ulang di 8.146 TPS tidak dilakukan sepenuhnya karena adanya intimidasi.

“Kalau di Kota Surabaya saja terjadi penggelembungan suara, bagaimana dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur,” sesalnya.

Atas dasar itu, pihaknya telah meyepakati untuk tidak menandatangani berkas DC 1 dalam rekapitulasi di KPU Jatim.

“Kami saksi Paslon 02 tidak menandatangi berkas DC 1 Sebagai bentuk protes kami,” tandasnya. [rm]


Banyak Kecurangan, Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tandatangani Rekapitulasi Suara di Jatim.

Komentar

Nasional

KPU Umumkan Hasil Pilpres Tengah Malam, Tengku Zulkarnain: Aneh Bin Ajaib

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM KPU Umumkan Hasil Pilpres Tengah Malam, Tengku Zulkarnain: Aneh Bin Ajaib. Pemilu 2019 bukanlah satu hal yang sepele. Ini merupakan tonggak bangsa Indonesia dan penentu kepemimpinan bangsa ini serta Anggota Legeslatif 5 tahun ke depan.

Biaya pelaksanaannya pun tidak tanggung tanggung karena memakan uang negara alias uang rakyat lebih dari 25 Trilyun Rupiah. Sejak awal sebelum pelaksanaan, seluruh stake holder bangsa ini sudah mengingatkan agar Pemilu ini dilaksanakan secara JUJUR dan ADIL. Tidak ada intrik apalagi kecurangan sedikitpun.

Bagaimanapun hidup di zaman ini segalanya menjadi transparan. Sulit menyembunyikan kenyataan dari manusia akan semua hal. Hidup di akhir zaman ini kata orang bagaikan hidup di dalam aquarium yang semua orang bisa melihat dengan nyata keadaan sebenarnya dari berbagai arah dan penjuru. Sehingga kecurangan sekecil apapun akan sulit disembunyikan.

Dini hari malam ini tanggl 21 Mei 2019 KPU telah melakukan satu peristiwa yang sangat mengejutkan dan aneh bin ajaib. Melanggar janjinya KPU sendiri yang akan mengumumkan hasil Pemilu pada tanggal 22 Mei 2019. Selain itu, pengumuman dilakukan pada dini hari pukul 02. wibb. Satu hal yang sangat janggal.


Baca Juga:


Bagaimana tidak? PENGUMUMAN adalah sesuatu yang dimaksudkan agar didengar dan dilihat banyak orang. Sehingga sesuai dengan asal katanya, yakni UMUM…

Nah, jika pengumuman dilakukan pukul 02 dini hari, bagaimana bisa banyak orang yg mendengar dan mengetahuinya? Padahal di dalam al Qur’an dikatakan malam itu adalah saat istirahat dan tidur bagi manusia. Hanya PENCURI, JIN, dan SYAITAN saja yang bekerja tengah malam.

Ya Allah rahmatilah semua orang yang telah bekerja JUJUR dan ADIL dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dan, jika Pemilu ini dirancang curang, maka laknat serta azablah dengan sepedih pedihnya azab kepada semua yang terlibat di dalam kecurangan itu.

Kemudian Engkau perlihatkanlah ya Allah azab itu di mata kami dan seluruh dunia agar menjadi pelajaran yang pahit dan akan dikenang manusia lama setelah masa kami ini berlalu. amin ya Jabbar. Kabulkanlah doa kami ini dengan keberkatan bulan Ramadhan dan kesusah payahan umat Nabimu yang berpuasa di bulan Agung ini…
Amin… [em]

(Kepada seluruh kaum muslimin mari sebarkan dan aminkanlah doa kami seluas luasnya…)

Jakarta 22 Mei 2019,
Tengku Zulkarnain

Lanjutkan Membaca

Hukum

Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh ANTARA News

VAZNEWS.COM – Menkopolhukam, Wiranto memperingatkan semua pihak agar tidak melanggar koridor hukum. Ia berjanji akan menangkap siapapun dan menjadikan tersangka jika melanggar hukum.


Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bingung dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Padahal, kata Wiranto, selama ini dia terus berupaya menegakkan hukum.

Bahkan, Wiranto mengatakan, dia sempat disebut lebih berat dari kolonial oleh pihak-pihak tertentu.

“Pak Wiranto lebih berat dari kolonial, mau dimasukin ke Mahkamah Internasional. Kok saya kok bingung? Memperbaiki hukum, menjaga hukum, menjaga kedamaian masyarakat kok malah diajukan ke Mahkamah Internasional, ya gimana?” ujar Wiranto saat berbuka puasa bersama pimpinan media massa, di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.


Baca Juga:


Meski begitu, dia mengaku tak akan menyerah. Jika ada pihak yang nekat melanggar hukum maka pihaknya tidak akan pandang bulu.

“Kami dengan tegas saya katakan, tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep menjaga tegaknya hukum. Siapa pun yang melanggar hukum, kami usut, kami tangkap, lantas kami jadikan tersangka dalam pelanggaran hukum,” kata mantan Panglima ABRI.

Untuk itu, dia meminta sejumlah pihak agar tidak membuat opini bahwa pemerintah saat ini berlaku sewenang-wenang. “Ini jangan sampai di balik-balik seakan-akan pemerintah sewenang-wenang,” ucap dia.

Di bulan Ramadan ini, Wiranto berharap semua pihak tidak melakukan kegiatan yang melanggar koridor hukum. Ia pun mengimbau pihak yang ingin menciptakan gangguan keamanan untuk mengurungkan niatnya.

“Niat-niat untuk melakukan national disorder atau langkah-langkah konstitusional tapi dipaksakan, akhirnya inkonstitusional. Kami imbau untuk mengubah konsepnya menjadi konsep yang menghormati hukum demi kepentingan masyarakat, demi stabilitas nasional, demi masa depan bangsa,” katanya. [vv]

Lanjutkan Membaca

Opini

People Power, Barang Halal yang Diharamkan

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh hersubenoarief

VAZNEWS.COM – People Power, Barang Halal yang Diharamkan. Kalau mau iseng buka-buka kembali rekam jejak digital, kita akan menemukan Jokowi dan timnya sudah menggunakan kata itu pada Pilpres 2014 dengan membentuk relawan Satgas Pilpres anti curang. Dalam foto terlihat Jokowi bersama sejumlah orang mengenakan ikat kepala. Di belakangnya tertulis People Power 2014. “Jangan main-main dengan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat.


Mulai sekarang berhati-hati lah menggunakan kata-kata people power. Barang halal yang dijamin konstitusi ini sekarang sudah menjadi barang haram.

Jika masih ngotot, kita akan kena pasal makar. Melawan pemerintahan yang sah. Dalam agama disebut sebagai bughot. Melakukan pemberontakan. Melawan pemimpin yang sah.

Dua-duanya konsekuensi hukumnya sama. Sangat berat. Sel penjara yang dingin menanti. Kegiatan politik kita akan diberangus.

Para penguasa sudah mewanti-wanti. Jangan sampai melakukan people power. Ancaman ini tidak main-main. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas menyatakan akan mengenakan pasal makar terhadap pelaku people power yang berniat menjatuhkan pemerintah.


Baca Juga:


Pengacara dan aktivis senior Egi Sudjana adalah korban pertama. Egi Sudjana sudah ditahan polisi. Dia dilaporkan akan berbuat makar.

Dalam terminologi hukum, kata people power, sudah mengalami kriminalisasi ( criminalization ). Sebuah tindakan yang semula bukan bersifat pidana, namun kemudian digolongkan menjadi perbuatan pidana.

Tokoh sekelas Bapak Reformasi seperti Amien Rais bahkan sampai harus mengubahnya menjadi “perlawanan rakyat.” Melihat gelagatnya kita tinggal menunggu waktu, kata ini juga akan kembali dikriminalisasi.

Hegemoni makna

Berubahnya makna ini sebenarnya berkaitan dengan masalah tafsir. Hegemoni kata, dan kuasa. Tergantung siapa yang menafsirkan, dan dimana posisi kita.

Bila berada pada posisi sebagai penguasa. Kita boleh menafsirkan sesuka hati. Kapan disebut sebagai makar, dan kapan tidak. Kepada siapa tafsir ini kita sematkan, juga boleh pilih sesuka hati.

Kepada lawan penguasa maknanya jelas. Kalau kebetulan posisi kita oposisi, maka tidak ada ampun. Kita akan mendapat stigma sebagai pelaku makar. Sebaliknya kepada kawan, sekutu penguasa, maknanya bisa berbeda. Mereka bisa menggunakan kata itu kapan saja, dan untuk apa saja.

Namanya juga penguasa, dia bebas melakukan apa saja. Tidak boleh protes. Kalau tetap ngotot, kita bisa kembali dikriminalisasi: Makar karena melawan tafsir dan makna kata dari penguasa.

Jejak digital membuktikan, dalam lima tahun terakhir kata people power, dan “kecurangan pemilu” sudah mengalami perubahan tafsir dan makna yang sangat radikal.

Kalau mau iseng buka-buka kembali rekam jejak digital, kita akan menemukan Jokowi dan timnya sudah menggunakan kata itu pada Pilpres 2014.

Saat itu Jokowi belum menjadi penguasa Indonesia. Dia masih menjadi Gubernur DKI. Maju berpasangan dengan Jusuf Kalla melawan Prabowo-Hatta.

Jokowi membentuk relawan Satgas Pilpres anti curang. Dalam foto terlihat Jokowi bersama sejumlah orang mengenakan ikat kepala. Di belakangnya tertulis People Power 2014. “Jangan main-main dengan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat!”


Baca Juga:


Para pendukung Jokowi dengan lantang menyerukan dilakukan people power jika sampai ada yang mencurangi pilpres. Sebuah buku dengan judul “Jokowi people power” diterbitkan.

Mereka semua aman-aman saja. Tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang ditangkap polisi. Para petinggi negara juga tidak mengancam dan menakut-nakuti.

Jokowi juga dikutip memperingatkan dengan tegas agar TNI, Polri dan PNS agar netral. ““Pokoknya kalau TNI, Polri, dan PNS tidak netral, ini saya sudah punya relawan-relawan ini nih,” tegasnya.

Dejavu! Sejarah memang selalu berulang. Pada saat itu sesungguhnya peringatan Jokowi tidak terlalu tepat. Namun toh tetap dia lakukan.

Kekhawatiran TNI, Polri, dan PNS bersikap tidak netral, tidak beralasan. Prabowo bukanlah seorang inkumben yang bisa menggerakkan aparat TNI, Polri dan PNS.

Yang menjadi penguasa saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Benar bahwa besannya, Hatta Radjasa berpasangan dengan Prabowo. Namun SBY dan Partai Demokrat memilih posisi netral. Tidak mendukung Prabowo-Hatta.

Berbeda dengan sekarang. Jokowi adalah penguasa. Tudingan kecurangan oleh aparat pemerintah sangat nyata. Jokowi juga mengerahkan semua sumber daya dan anggaran pemerintah untuk memenangkannya. Tudingan itu sangat mudah dibuktikan.

Nah ketika kemudian ada yang berteriak people power, mengapa kemudian diancam dengan tindakan makar?

People power, adalah ekspresi kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan, maupun tulisan. Semua dijamin konstitusi.


Baca Juga:


Dalam pengertian protes massa. Pengerahan jutaan massa sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Terbukti berkali-kali gerakan tidak menimbulkan anarki, maupun chaos.

Selama tidak diprovokasi, semuanya aman-aman saja. Ibarat kata satu helai rumputpun dijaga jangan sampai rebah terinjak. Hal itu sudah terbukti. Puncaknya ketika berlangsung Aksi 212 di lapangan Monas Tahun 2016.

Karena itu sebenarnya tidak perlu ditakuti, ditakut-takuti, didramatisir, atau dibuat seolah akan ada perang besar. Indonesia akan kiamat.

Jadi tidak perlu pengerahan pasukan besar-besaran termasuk di luar daerah. Polisi dan TNI tidak perlu dibekali senjata berat dengan peluru tajam.

Perlengkapan Polri dan TNI yang dibiayai dari pajak rakyat itu seharusnya digunakan tepat guna. Digunakan Polri untuk menumpas kejahatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Digunakan TNI untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman asing.

Bukan untuk mengancam dan menakut-nakuti rakyat yang menuntut kecurangan pilpres. Menuntut pemilu yang berlangsung secara jujur, bersih dan adil.

Indonesia justru akan hancur ketika keadilan tidak ditegakkan. Ketika seluruh instrumen dan sumber daya negara digunakan secara curang dan tidak sah untuk melanggengkan kekuasaan.

Lagi pula Jenderal Tito sepertinya lupa. Tiga tahun lalu, rakyat yang akan menggelar people power, melakukan Aksi Bela Islam (ABI), juga sempat ditakut-takuti. Dihadang di bebagai titik, termasuk Mereka yang berasal dari luar Jawa. Toh tidak mempan juga.

Mari pak Jokowi kembali buka-buka file lama. Mari kita kembalikan kata people power kepada makna sesungguhnya. Rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusinya. Masyarakat hanya menuntut keadilan. Tidak lebih.

Tidak ada yang ingin memberontak. Melawan pemerintahan yang sah. Tidak usah paranoid lah. Takut dengan bayangan sendiri. Rakyat Indonesia sangat cinta dengan negerinya. Kita ingin damai-damai saja.

Woles aja bro! end


Oleh : Hersubeno Arief (Wartawan senior dan pemerhati publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjutkan Membaca

Trending