Media Sosial VAZnews.com

Politik

Brigjen Awi Setiyono: Pasca Disahkan UU Ciptaker, Banyak Berita Hoax

Diterbitkan

|

Brigjen Awi Setiyono Pasca Disahkan UU Ciptaker, Banyak Berita Hoax
Brigjen Awi Setiyono, Pasca Disahkan UU Ciptaker, Banyak Berita Hoax. (foto: jatengdaily.com)

VAZNEWS.COM –  Pasca Disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja banyak pihak yang berjaga-jaga, serta mewaspadai banyaknya situs-situs atau media yang menyebarkan berita hoax. 


Brigjen Awi Setiyono, Pasca Disahkan UU Ciptaker, Banyak Berita Hoax. Brigjen Awi Setiyono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengatakan, semakin banyaknya berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial. Terutama pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI dan pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020.

[the_ad id=”3605″]

“Kasus terakhir ini terkait dengan penetapan Omnibus Law Cipta Kerja, bisa lihat di medsos bagaimana hoax,” kata Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri pada Rabu, 7 Oktober 2020.


Baca Juga: 


Oleh karena itu, Awi mengatakan kegiatan patroli siber selama 1×24 jam dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kerap kali dilakukan. Guna untuk menangkap situs-situs atau media yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax.

Namun, ia tidak bisa menyampaikan secara detail bagaimana cara kerja tim patroli siber. Menurutnya, patroli siber itu sama seperti patroli di dunia nyata.

“Tapi mereka itu patroli di dunia maya. Bahwasanya dunia maya itu terkait dengan hate speechhoax, itu luar biasa,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) guna mengantisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja yang akan dilakukan oleh kaum buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja.

Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 itu ditandatangani oleh Aspos Kapolri, Irjen Imam Sugianto per tanggal 2 Oktober 2020. Dalam telegram itu, tertulis unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.

Selain antisipasi adanya demonstrasi, surat telegram juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli cyber di media sosial terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoax terkait dengan isu Ombibus Law.

Baca Juga: 7 Alasan Buruh Demo Dan Mogok Nasional Menolak RUU Cipta Kerja

[the_ad id=”1235″]

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media tujuannya untuk mencegah berita berita hoax,” kata Argo.

Selain itu, Kapolri juga memerintahkan jajarannya  untuk melakukan kegiatan fungsi intelijen serta pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing.

Comments

Trending