Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN

Diterbitkan

|

Arya Sinulingga / Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf

BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga membantah tudingan kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW)  yang menyebut Jokowi menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp 19,508,272. Ia menegaskan peryataan BW tersebut  hoax.

“Soal masalah kosong 02 yang mengadukan soal keuangan, itu Pak Jokowi enggak pernah nyumbang. Enggak ada itu, BW baca dimana itu, 02 itu baca laporan dimana. Dan kita sudah diaudit oleh akuntan dari KPU itu. Jadi sudah lolos,” kata Arya di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dirinya menilai BW dan pengacara 02 salah informasi dan tak baca detail mengenai itu semua.

“Sampai mengatakan itu sudah hoaks juga itu. Pak Jokowi itu tidak ada nyumbang. Itu hoaks itu,” tegasnya.


Baca Juga:


Sebelumnya, BW menyatakan dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye Jokowi pada 25 April 2019 sebesar Rp 19,508,272. Padahal, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 12 April 2019, kekayaan berupa kas Jokowi sebesar Rp 6 miliaran.

Pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang. Total sumbangan Rp 33,9 miliar. Menurut BW alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama.

“Di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704. Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja, harta kekayaan Ir Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326?” kata BW.(plt)


BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN. [trs]

Komentar

Hukum

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

Diterbitkan

|

Oleh

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi
Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menganggap Presiden Jokowi dan DPR terkesan menutup diri dan mengabaikan suara rakyat. Jokowi akhirnya mengesahkan revisi UU KPK.


Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi. Arif Maulana kesal terkait sikap Pemerintah dan DPR yang pada akhirnya mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya Jokowi dan DPR sudah mengkhianati amanat reformasi.

“Amanat reformasi sudah dikhianati oleh Presiden Jokowi dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Reformasi (sudah) dikorupsi, demokrasi dikorupsi, dan amanat reformasi kita juga (ikut) dikorupsi,” kata Arief, kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Selain mengatakan Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi, Arif Maulana juga menilai proses pengesahan revisi UU KPK sudah cacat secara formil sejak awal. Apalagi dalam prosesnya, menurut Arif pemerintah dan DPR seakan menutup diri.


Baca Juga:


Dengan disahkannya revisi UU KPK, hal ini menurut Arif telah membuktikan ada upaya nyata dalam pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Suara rakyat diabaikan, sengaja diabaikan bahkan, dan tidak dipedulikan oleh DPR yang katanya wakil rakyat, dan oleh Presiden (Jokowi) yang dipilih oleh rakyat.” ujar Arif.

“Kurang apalagi ketika ratusan (dosen) guru besar, kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan sipil yang lain menyampaikan pesan jangan lemahkan KPK,” katanya menambahkan.

“Mereka menolak revisi UU KPK, karena itu jelas akan memangkas berbagai kewenangan penting yang dimiliki lembaga antirasuah KPK. Dan juga akan mengebiri independensi KPK, kurang apa lagi sehingga mereka (Pemerintah-DPR) masih tutup mata dan mengesahkan RUU KPK,” katanya.

Baca Juga: Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam rapat paripurna DPR telah mengetuk palu sebagai penanda disahkannya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK .

Berbagai penolakan dari Rakyat tak mempengaruhi DPR dan pemerintah. Perubahan UU KPK ini tetap disahkan oleh Jokowi dan dipastikan akan menjadi undang-undang yang sah.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Diterbitkan

|

Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar
Photo: © Disediakan oleh vivanews

VAZNEWS.COM – Ahli Hukum Pidana, Kapitra Ampera menilai kelompok yang menolak usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan perbuatan makar.


Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar. Ahli Hukum Pidana, Kapitra Ampera mengatakan hak legislasi pembuatan Undang-undang ada pada DPR RI bersama dengan Presiden.

Sedangkan, KPK menurutnya lahir karena Undang-undang itu sendiri sehingga KPK harus tunduk pada UU tersebut.

“Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar,” ujar Kapitra di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurutnya apabila ada kelompok masyarakat yang menilai revisi UU KPK bertentangan dengan konstitusi, maka ada jalur tersendiri yang dapat ditempuh. Ada mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang untuk melakukan penolakan revisi uu tersebut.


Baca Juga:


Jalurnya, kata Kapitra, adalah mengajukan konstitusional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk sebagian maupun keseluruhan.

“Apabila UU dianggap bertentangan dengan Undang-undang lainnya, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Itulah jalan konstitusional dan demokratis dalam negara hukum dan demokrasi,” ujar Kapitra.

Menurutnya penggalangan massa merupakan bentuk subversif jaman kuno, tentu hal tersebut adalah preseden buruk yang menciderai hukum dan demokrasi.

“Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga/institusi negara menjalankan fungsinya,” sambungnya lagi.

Baca Juga: Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK

Sebagai informasi, DPR telah mengusulkan adanya perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Kamis (5/9/2019).

Ada beberapa poin yang menjadi usulan untuk merevisi UU KPK, diantaranya dibentuk Dewan Pengawas KPK, pengaturan tentang penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK. Poin berikutnya, penyelidik harus dari kepolisian tidak independen dan penuntutan koordinasi dengan kejaksaan agung.


Source

Lanjut Baca

Hukum

Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK

Diterbitkan

|

Oleh

Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

VAZNEWS.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mempelajari draf revisi UU KPK.


Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK. Yasonna Laoly melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Yasonna disodori draf revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kan Saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu, akan kita pelajari dulu. Kita lihat nanti akan seperti apa,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9/2019).

Yasonna mengatakan sampai saat ini presiden belum mengeluarkan surat presiden (supres) untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Sampai sekarang belum,” ungkapnya.


Baca Juga:


Politikus PDI Perjuangan itu mengaku ada beberapa hal yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Namun Yasonna enggan menyebutkan apa saja yang harus diperhatikan saat memperlajari draf revisi UU KPK tersebut.

“Kami harus mempelajari (draf revisi uu) dulu. Pokonya ada concern ini harus dipelajari. Hati-hati,” katannya.

Terkait adanya penolakan masif terhadap rencana revisi uu kpk tersebut, Yasonna tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya kembali menegaskan akan segera mempelajari draf tersebut.

Baca Juga: Polemik Capim KPK, Fadli Zon Minta Jokowi Turun Tangan

Dimintai konfirmasi terkait adanya rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, Yasonna enggan menjawaab secara jelas. Meski demikian ia mengatakan suatu lembaga negara harus memiliki penyeimbang.

“Ya kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balances. Itu saja,” sambung Yasonna.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending