Terhubung dengan Kami

Hukum

Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh Bisniscom

VAZNEWS.COM – Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar meluruskan isu terkait pihaknya yang dikabarkan tak bisa masuk ke DPP PDIP terkait OTT yang menyeret komisioner KPU.


Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah. Harun Masiku adalah Caleg PDIP yang Terjaring OTT KPK, namun mengapa DPP PDIP tidak digeledah oleh KPK. Lili Pintauli Siregar berujar, jika tim KPK datang ke DPP PDIP untuk memasang KPK line di salah satu ruangan. Namun tidak untuk melakukan penggeledahan.

“Itu memang bukan penggeledahan tapi itu mau buat KPK line. Jadi untuk mengamankan ruangan surat tugasnya lengkap,” kata Lili pada Kamis 9 Januari 2020.

Namun setelah setibanya di lokasi, tim KPK tidak bisa masuk karena petugas keamanan juga harus meminta izin kepada atasannya. Karena tim harus segera bergerak ke titik lainnya, sehingga lokasi DPP PDIP ditinggalkan.


Baca Juga:


Tapi dia (sekuriti) harus pamit ke atasannya, ketika mau pamit ke atasannya telpon itu tidak terangkat-angkat oleh atasannya. Karena lama mereka mau beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan,” tambah lili.

KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah menggelar serangkaian pemeriksaan dan proses penyelidikan.

Adapun 4 tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan Mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak pemberi suap yaitu, Caleg dari Partai PDIP, Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b. Atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap, Harun dan Saeful disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Trending