Terhubung dengan kami

Hukum

Chazali H. Situmorang: KPK Investigasi Situng KPU

Diterbitkan

pada

Chazali H. Situmorang: KPK Investigasi Situng KPU. KOORDINATOR Relawan Informasi Teknologi (IT) BPN 02, Mustofa Nahrawardaya, membawa lebih dari 73 ribu lembar temuan kesalahan dari input sistem informasi hitung atau Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukti tersebut dibawanya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Pemilu 2019.

“Sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15,4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput. Data kesalahan ini kami capture dan barang bukti dibawa, diserahkan ke Bawaslu,” kata Mustofa di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Menurut temuannya, kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur 5.826 TPS, Sumatera Utara 4.327 TPS, Sumatera Selatan 3.296 TPS, dan Sulawesi Selatan 3.219 TPS. Mustofa mengklaim kesalahan tersebut sangat brutal.

“Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15,4 persen,” lanjut Mustofa.

Bawaslu jangan main-main dengan laporan Tim IT  BPN 02 tersebut. Dalam waktu dua hari ini Bawaslu harus segera melakukan langkah cepat dengan membuat kebijakan memerintahkan Ketua KPU menghentikan proses Situng KPU. Mensterilkan ruangan IT KPU, dan memblokir  semua pergerakan terkait aktivitas IT KPU.  Petugas entry data tidak boleh meninggalkan area kantor KPU dalam jangka waktu tertentu.

Dengan cepat Bawaslu, meminta bantuan KPK, khususnya para penyidik ahli IT KPK, untuk masuk ke ruang IT KPU, melakukan investigasi atas dugaan kecurangan ataupun penipuan entry data, sehingga merugikan  dan mengabaikan hak rakyat.

Kenapa Bawaslu harus minta bantuan KPK? Sebab yang diduga melakukan kecurangan atau fraud berupa abuse of power oleh Komisioner KPU. Dan para komisioner KPU adalah pejabat Negara. 


Baca Juga:


Urusan hajatan Pemilu ini menyangkut dana triliuan rupiah (sekitar 25 triliun), menghasilkan nyawa melayang hampir 500 orang, dan ribuan sakit, para petugas KPPKS, dan petugas Bawaslu. Bukan itu saja, ratusan juta hak suara rakyat yang dipermainkan, dimanipulasi, sehingga hampir di semua provinis terjadi protes, keributan, antara petugas KPU (KPPS), saksi paslon, dan rakyat yang  sangat peduli dengan hak suaranya.

Bahkan gesekan dengan polisi tidak bisa dihindarkan, karena sikap polisi yang terlalu represif, dan terkesan melindungan salah satu paslon. Itu semua ibarat parodi yang dipertontonkan bangsa ini keseluruh dunia.

Kalau Bawaslu tidak minta bantuan KPK, saya menyarankan agar Tim IT BPN 02, membuat pengaduan yang sama  atas nama masyarakat,  melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat negara  (Komisioner KPU) dengan membawa dua alat bukti yang cukup, yaitu berkas/dokumen kecurangan, dan para saksi yang siap dikonfirmasi oleh KPK.

KPK sering mengungkapkan, bahwa kecurangan atau fraud atau korupsi, dimulai dari kebijakan pejabat negara yang  diberi wewenang dan kekuasaan untuk membuat kebijakan mulai dari perencanaannya, sampai dengan implementasinya.

Ada teman yang bertanya pada saya, kenapa harus  ke KPK, kenapa tidak ke Kapolri, atau Jaksa Agung. Atau kenapa tidak menunggu selesai perhitungan, baru dilaporkan ke MK.

Argumentasi saya uraikan pada teman yang tidak sependapat dengan pemikiran saya tersebut adalah, Pertama, jika ke Kapolri  dan Jaksa Agung, kedua instrumen hukum tersebut merupakan pejabat yang diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Presidennya adalah Petahana Paslon 01 yang ikut bertarung. Akan terjadi conflict of interest,  dikhawatirkan proses penyildikannya tidak berjalan dengan fair.


Baca Juga:


Kedua, jika diajukan ke Majelis Mahkamah Konstitusi (MK), persyaratannya selesai dulu tahapan Pemilu, baru jika ada yang tidak puas diselesaikan. Terlanjur kecurangan  sudah semakin menggunung,  bukti-bukti semakin menumpuk, waktu untuk proses pengadilan ada limit waktu, dan jumlah hakim terbatas. Dikhawatirkan jika dipaksakan, akan ada Hakim MK yang sakit dan tewas, karena mereka umumnya sudah sepuh. Jika ada Hakim MK yang meninggal siapa tanggung jawab?

Ketiga, sudah tepatlah KPK masuk melakukan investigasi, demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak perlu menunggu kecurangan semakin menumpuk, apalagi terus berlangsung setiap hari, bahkan masih ada saja yang meninggal petugas KPPS setiap harinya. Jika penyidik terbatas,  lebih baik longgarkan dulu perburuan OTT Bupati/Walikota, karena adanya Big Fish di depan mata.

Dugaan saya, Bawaslu tidak akan ingin  atau tidak berani untuk  meminta banrtuan KPK  melakukan penyelidikan  atau investigasi terhadap Komisioner KPU.  Karena itu kita dorong Koordinator Relawan Informasi Teknologi (IT) BPN 02, Mustofa Nahrawardaya untuk segera melapor ke KPK.  Dengan semboyan KPK ‘berani mengatakan jujur’ akan sangat antusias menerima Pak Mustafa. Insya Allah.


Oleh: Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Komentar

Hukum

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Melalui Bambang Widjojanto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil. Bambang Widjojanto, selaku tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta MK memeriksa dengan teliti kasus kecurangan pemilu 2019. Dengan demikian, kata Widjojanto MK tidak dinilai sebagai mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri.” ujar Bambang Widjojanto di kantor MK, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2019.


Baca Juga:


Ia menjelaskan, bahwa yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan.

“Sehingga permohonan ini menjadi penting bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy,dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan calon presiden dan wapres.

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

“Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana akan hadir dalam persidangan perdana sengketa Pemilu tahun ini di MK. “Insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang,” katanya. [viva]

Prev post

Lanjutkan Membaca

Hukum

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Terkait sengketa pilpres 2019, Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap negarawan dan dapat menghasilkan putusan yang adil.


Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, gugatan sengketa akan diajukan pihaknya pada hari ini, Jumat (24/5). Tim yang akan menggugat ke MK itu, imbuhnya, akan dikomandoi langsung oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata Sandi, Kamis (23/5) kemarin.


Baca Juga:


Pemilu 2019 secara resmi telah masuk ke tahap sengketa Pemilu. Tak hanya pasangan capres-cawapres, seluruh partai politik juga dapat mengajukan gugatan ke MK.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap, seluruh Hakim MK mampu bekerja profesional sehingga menghasilkan putusan yang adil.

“Ketika masalah sudah digeser ke MK, kita minta Hakim MK jadi negarawan yang adil yang sejati,” tulisnya di Twitter, Kamis (23/5).

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil.“Agar apapun yang diputuskan bisa diterima. Tidak boleh sedikitpun berpikir partisan,” imbuh Refly. [rmol]

Dalam cuitannya, Refly mengaku ditelpon seseorang yang memintanya untuk bergabung kesalah satu paslon dalam menangani sengketa pemilu di MK, namun ia memilih bersikap netral.

Seorang kawan telepon saya pagi ini, minta bergabung ke Tim Paslon untuk sengketa di MK. Suatu kehormatan, tp saya menolak. Sy sdh ambil sikap netral di Pilpres ini, tdk ke 01 atau 02. Biarlah sy jd pengamat sj, trmsk mngamati MK nanti

Lanjutkan Membaca

Hukum

Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh ANTARA News

VAZNEWS.COM – Menkopolhukam, Wiranto memperingatkan semua pihak agar tidak melanggar koridor hukum. Ia berjanji akan menangkap siapapun dan menjadikan tersangka jika melanggar hukum.


Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bingung dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Padahal, kata Wiranto, selama ini dia terus berupaya menegakkan hukum.

Bahkan, Wiranto mengatakan, dia sempat disebut lebih berat dari kolonial oleh pihak-pihak tertentu.

“Pak Wiranto lebih berat dari kolonial, mau dimasukin ke Mahkamah Internasional. Kok saya kok bingung? Memperbaiki hukum, menjaga hukum, menjaga kedamaian masyarakat kok malah diajukan ke Mahkamah Internasional, ya gimana?” ujar Wiranto saat berbuka puasa bersama pimpinan media massa, di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.


Baca Juga:


Meski begitu, dia mengaku tak akan menyerah. Jika ada pihak yang nekat melanggar hukum maka pihaknya tidak akan pandang bulu.

“Kami dengan tegas saya katakan, tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep menjaga tegaknya hukum. Siapa pun yang melanggar hukum, kami usut, kami tangkap, lantas kami jadikan tersangka dalam pelanggaran hukum,” kata mantan Panglima ABRI.

Untuk itu, dia meminta sejumlah pihak agar tidak membuat opini bahwa pemerintah saat ini berlaku sewenang-wenang. “Ini jangan sampai di balik-balik seakan-akan pemerintah sewenang-wenang,” ucap dia.

Di bulan Ramadan ini, Wiranto berharap semua pihak tidak melakukan kegiatan yang melanggar koridor hukum. Ia pun mengimbau pihak yang ingin menciptakan gangguan keamanan untuk mengurungkan niatnya.

“Niat-niat untuk melakukan national disorder atau langkah-langkah konstitusional tapi dipaksakan, akhirnya inkonstitusional. Kami imbau untuk mengubah konsepnya menjadi konsep yang menghormati hukum demi kepentingan masyarakat, demi stabilitas nasional, demi masa depan bangsa,” katanya. [vv]

Lanjutkan Membaca

Trending