Terhubung Dengan Kami

Hukum

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

Diterbitkan

|

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

VAZNEWS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menanggapi polemik pengesahan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya undng-undang tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.


Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan. Gelombang aksi massa menolak revisi UU KPK semakin tak terbendung. Belum lagi reda, kini DPR kembali memproduksi kegaduhan baru lewat produk RUU KUHP yang mereka hasilkan.

Zaenal Abidin menilai RUU KUHP yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran demokrasi. Demokrasi yang semula diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu justru terancam dengan keberadaan RUU tersebut.

“Bila ditelaah secara cermat, beberapa bagian dalam RUU KUHP justru mengancam keberlangsungan demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) ingin ditarik mundur,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, mengutip dari laman RMOL Minggu (22/9/2019).


Baca Juga:


Menurut Zaenal, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang justru mengancam kebebasan berpendapat. Melakukan kritik pada presiden justru bisa dihadapkan dengan ancaman pemenjaraan, padahal dalam demokrasi hak menyatakan pendapat merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah diketahui beralasan pasal tersebut merupakan delik aduan, namun pernyataan tersebut bukanlah jawaban dari pertanyaan publik.

Zaenal berpendapat, “Dalam negara demokrasi seorang presiden harus siap dikritik dan berdialog dengan kritik yang dialamatkan kepadanya,”.

Dalam RUU tersebut juga terdapat sebuah ancaman penjara bagi gelandangan. Melihat hal tersebut, jelas ada indikasi kuat pemerintah saat ini berupaya lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan lahir salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Akar masalahnya adalah di ekonomi, dan pemerintah wajib bertanggungjawab di bagian ini.

“Rakyat butuh kesejahteraan, bukan penjara,” sambung Zaenal.

Trending