Terhubung dengan Kami

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Hukum

Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah

Diterbitkan

|

Oleh

Photo: © Disediakan oleh Bisniscom

VAZNEWS.COM – Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar meluruskan isu terkait pihaknya yang dikabarkan tak bisa masuk ke DPP PDIP terkait OTT yang menyeret komisioner KPU.


Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah. Harun Masiku adalah Caleg PDIP yang Terjaring OTT KPK, namun mengapa DPP PDIP tidak digeledah oleh KPK. Lili Pintauli Siregar berujar, jika tim KPK datang ke DPP PDIP untuk memasang KPK line di salah satu ruangan. Namun tidak untuk melakukan penggeledahan.

“Itu memang bukan penggeledahan tapi itu mau buat KPK line. Jadi untuk mengamankan ruangan surat tugasnya lengkap,” kata Lili pada Kamis 9 Januari 2020.

Namun setelah setibanya di lokasi, tim KPK tidak bisa masuk karena petugas keamanan juga harus meminta izin kepada atasannya. Karena tim harus segera bergerak ke titik lainnya, sehingga lokasi DPP PDIP ditinggalkan.


Baca Juga:


Tapi dia (sekuriti) harus pamit ke atasannya, ketika mau pamit ke atasannya telpon itu tidak terangkat-angkat oleh atasannya. Karena lama mereka mau beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan,” tambah lili.

KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah menggelar serangkaian pemeriksaan dan proses penyelidikan.

Adapun 4 tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan Mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak pemberi suap yaitu, Caleg dari Partai PDIP, Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b. Atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap, Harun dan Saeful disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Next artikel
Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Hukum

OTT KPK Lagi; Setelah Bupati Siduarjo, Kini Komisioner KPU

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh beritaislam

VAZNEWS.COM – Tim KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020. Setidaknya tim telah mengamankan delapan orang dalam operasi senyap tersebut, diantaranya ada juga caleg dari partai PDIP.


OTT KPK Lagi; Setelah Bupati Siduarjo, Kini Komisioner KPU. OTT KPK Lagi, begitu miris, namun itulah realita Negara ini. “Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan delapan orang pada Rabu-Kamis, tepatnya 8-9 Januari 2020, di Jakarta, Depok, dan Banyumas” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, pada Kamis 9 Januari 2020.

Adapun, kedelapan orang tersebut adalah, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE); mantan Anggota Bawaslu yang juga sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF); pihak swasta, Saeful (SAE); advokat inisial DNI. Kemudian, Asisten Wahyu dengan inisial RTO; dua keluarga Wahyu, dengan inisial IDA dan WBU; serta sopir Wahyu Setiawan, dengan inisial I.

Pada awalnya, KPK menerima informasi adanya dugaan permintaan uang oleh Wahyu Setiawan kepada Agustiani Tio, pada Rabu 8 Januari 2020. Selanjutnya, KPK mengamankan Wahyu Setiawan dan Asistennya, RTO di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB.


Baca Juga:


Secara paralel, tim KPK secara terpisah juga telah mengamankan Agustiani di rumah pribadinya di daerah Depok sekira pukul 13.14 WIB. Dari tangan Agustiani, tim mengamankan uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang Dolar Singapura dan juga buku rekening yang diduga terkait perkara.

Tim KPK lainnya juga mengamankan pihak swasta, seperti Saeful, Advokat DNI, dan sopir Wahyu inisial I, yang ditangkap di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.26 WIB.

Terakhir, KPK mengamankan keluarga Wahyu Setiawan, IDA dan WBU di kediamannya di Banyumas. Tim selanjutnya membawa delapan orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Seusai melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Keempat tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan Anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak yang diduga sebagai pemberi suap yaitu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Hukum

KPK Lakukan OTT Perdana Diawal Tahun 2020, Siapakah yang Terjerat?

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh detiknews

VAZNEWS.COM – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama dengan timnya tunjukkan kinerjanya diawal tahun 2020 dengan melakukan OTT. Operasi senyap itu menyasar kedaerah Siduarjo, Jawa Timur pada selasa 7 januari 2020.


KPK Lakukan OTT Perdana Diawal Tahun 2020, Siapakah yang Terjerat. Tim KPK lakukan OTT perdana dan mengamankan salah satu kepala daerah yang diduga kuat yaitu Bupati Sidoarjo. Kepala daerah tersebut diduga telah menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa.

“Benar, KPK telah mengamankan seorang kepala daerah (Bupati) dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, terkait pengadaan barang dan jasa,” ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan.

Saiful Ilah adalah Bupati Siduarjo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 7 Januari 2020 malam. Saiful langsung dibawa ke Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi ini bersama dengan dua orang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.


Baca Juga:


Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebagaimana yang diperoleh dari laman e-LHKPN.kpk.go.id, harta kekayaan Saiful Ilah mencapai Rp60.465.050.509. Harta kekayaan tersebut telah dilaporkan oleh Saiful Ilah pada 31 Desember 2018 untuk periodik tahun lalu.

Dari catatan harta kekayaan tersebut, Saiful Ilah memiliki 25 aset kekayaan berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Sidoarjo, Sukabumi, Kota Batu, dan Pasuruan. Saiful yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memiliki total harta kekayaan senilai Rp32.832.540.100.

Selain itu, Saiful Ilah juga tercatat memiliki alat transportasi berupa delapan mobil mewah. Mobil-mobil tersebut adalah Kijang Minibus Tahun 2000; Honda Accord Sedan Tahun 1987; Toyota Kijang Minibus Tahun 1996; Toyota Corolla Sedan Tahun 1996; Mercedes Benz Tahun 1997; Jaguar Sedan Tahun 2000; Nissan Terrano Jeep Tahun 2001; Mercedes Benz Tahun 1989; serta satu motor Suzuki Intruder Tahun 2001. Jika ditotal kedelapan mobil Saiful adalah senilai Rp570 juta.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Saiful Ilah juga memiliki harta bergerak lainnya dengan jumlah Rp1.444.500.000 serta surat berharga senilai Rp63,5 juta. Tak hanya itu saja, ia juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp25.554.510.409. Jika ditotal seluruh harta kekayaan Saiful Illah mencapai Rp60 miliar.

KPK sendiri mempunyai waktu 1×24 jam untuk menelisik dan menentukan status hukum Saiful Ilah serta pihak-pihak yang terjaring OTT di Sidoarjo. Rencananya KPK akan menggelar konferensi pers terkait status hukum Saiful Ilah serta kronologi OTT di Sidoarjo pada Rabu siang ini.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Trending