Media Sosial VAZnews

Politik

Belum Terima Draf Asli UU Ciptaker, PKS: Dimana Barang Itu?

Diterbitkan

|

Draf Asli UU Ciptaker, PKS Dimana Barang Itu
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf (Foto: PKS.id)

VAZNEWS.COM – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku belum menerima draf asli omnibus law UU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR. ‘Mana itu barang?’ tanya Bukhori.


Belum Terima Draf Asli UU Ciptaker, PKS: Dimana Barang Itu?. Bukhori Yusuf mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat secara resmi untuk meminta draf asli omnibus law UU Cipta Kerja. Seperti diketahui, UU Omnibus Law baru saja disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

Sebab, aku orang PKS itu, hingga saat ini mereka belum mengetahui dimana draf asli omnibus

law UU Ciptaker itu berada.

“Saya secara pribadi, maupun Fraksi PKS secara tertulis meminta naskah yang sudah ditandatangani yang kemudian diketok di Paripurna sehingga menjadi UU. Mana itu barangnya? sampai hari ini kami belum mendapatkannya.” kata Bukhori saat mengisi diskusi bertajuk “Pro Kontra UU Cipta Kerja”, Sabtu (10/10/2020).


Baca Juga:


Bukhori mengaku dirinya khawatir terkait draf omnibus law UU Cipaker yang sudah disahkan itu berbeda-beda versi yang diterima masyarakat. Hal ini menurutnya justru bisa menjadi memunculkan masalah baru.

“Misalnya kami membahas ini (UU Ciptaker), tentunya boleh jadi terjadi berbagai macam perbedaan, kenapa? Boleh jadi draf naskah yang ada di saya bisa jadi berbeda. Karena draf yang pasti itu belum diberikan,” jelas Bukhori.

Ia berharap draf asli UU Ciptaker yang telah disahkan di Paripurna itu harus segera dipublikasikan kepada semua fraksi dan masyarakat.

Baca Juga: Risma Semprot Pendemo UU Ciptaker Yang Rusak Fasilitas Umum

“Agar meminimalisir perbedaan kesalahpahaman. Saya sangat menyayangkan dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi,” tutup Bukhori.

Sekedar informasi, dalam acara diskusi virtual bertajuk Pro Kontra UU Cipta Kerja itu, turut serta juga Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyo. Ada juga Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J. Supit, dan pakar hukum UAI, Suparji Ahmad.

Trending