Media Sosial VAZnews

Politik

Final! Draf UU Ciptaker Omnibus Law Jadi 812 Halaman. Sudah Baca?

Diterbitkan

|

Final! Draf UU Ciptaker Omnibus Law Jadi 812 Halaman. Sudah Baca? (foto: jawapos.com)

VAZNEWS.COM –  Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia (DPR RI) memberikan sejumlah klarifikasi terkait versi draf UU Cipta Kerja Omnibus Law yang beredar di tengah masyarakat.


Final! Draf UU Ciptaker Omnibus Law Jadi 812 Halaman. Sudah Baca?. Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, mengatakan perbedaan jumlah halaman tersebut terjadi akibat mekanisme penggunaan kertas yang berbeda kualitas dan besarannya.

Kata Azis, saat proses pembentukan RUU itu berlangsung di Badan Legislasi DPR RI, draf tersebut diketik menggunakan kertas biasa. Namun, saat sudah masuk dalam pembahasan tingkat ke II, proses pengetikan draf tersebut

menggunakan pengaturan ‘legal paper’ yang sudah menjadi syarat ketentuan dalam regulasi.


Baca Juga:


“Sehingga besar tipisnya, yang berkembang ada 1.000 sekian, ada tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan final berdasarkan legal drafter ditentukan dalam kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman,” kata Azis saat konferensi pers, pada Selasa (13/10/2020).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar pun turut mengatakan bahwa perubahan jumlah halaman di draf Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) kembali terjadi karena penggantian dari ukuran A4 menjadi legal.

Jumlah halaman draf UU Ciptaker yang disebutkan telah final sebanyak 1.035 halaman, berubah menjadi 812 halaman, pada Senin (12/10) malam.

“Iya, dengan format [kertas] legal maka jadi 812 halaman,” kata Indra lewat pesan singkat kepada salah satu media, Senin (12/10) malam. Indra pun mengonfirmasi bahwa draf UU Ciptaker setebal 812 halaman ini merupakan draf yang final. Namun, draf tersebut belum dikirimkan ke Presiden hingga saat ini, katanya.

Selain itu, pengubahan frasa hingga penambahan ayat juga terlihat di lima versi draf UU Ciptaker yang telah beredar di publik tersebut.

Menyikapi jumlah halaman draf UU Ciptaker yang berubah-ubah, PKS menyatakan akan menelusuri dugaan pasal-pasal selundupan jika telah mendapatkan draf yang final.

Baca Juga: Belum Terima Draf Asli UU Ciptaker, PKS: Dimana Barang Itu?

“Nanti kalau ada yang final, kita buka. [Kalau] ada penyelundupan, kita sikapi secara serius,” kata Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto kepada media,pada Senin (12/10).

Aksi menolak omnibus law UU Ciptaker sendiri terus berlangsung setiap harinya di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara dari pemerintah menyatakan aksi massa dipicu hoaks dan jika tak puas, rakyat diminta melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Comments

Trending