Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen

Diterbitkan

|

Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen

VAZNEWS.COM –  Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menggugat Menko Polhukam Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998. Dalam petitumnya, Kivlan meminta Wiranto membayar kerugian materil dan imateril senilai Rp 1 Triilun.


Gugat Wiranto Rp 1 Triliun, Ini Isi Petitum Kivlan Zen. Gugatan itu diajukan Kivlan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/9). Sidang perdana rencananya digelar Kamis (15/9).

Berdasarkan gugatan yang diperoleh dari detikcom Senin (12/8/2019), perkara tersebut bermula ketika Kivlan berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998.

Kivlan kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan Wiranto kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI.


Baca Juga:


Berikut ini isi petitum gugatan Kivlan Zen

Dalam Provisi

(1) Melepaskan PENGGUGAT dari penahanan dalam perkara tindak pidana pasal 1 ayat 1 UU Drt nomor 12 tahun 1951 yang sekarang di tahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya

(2) Membebastugaskan TERGUGAT sebagai Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan guna mencegah intervensi kekuasaan

(3) Memberikan perlindungan saksi kepada Penggugat dan keluarganya

DALAM SITA JAMINAN

(1) Rumah dan tanah terletak di Jalan Palem Kartika nomor 21, Bambu Apus, Jakarta Timur 
(2) Rumah dan tanah di Jalan Cineru nomor 8, Jakarta Selatan 
(3) Bangunan, Kantor dan Tanah terletak di Jalan Baturaja, Jakarta Pusat 
(4) Bangunan dan tanah dengan fungsi Pendidikan dan Latihan Partai Hanura Jalan Raya Hamkam, Cilangkap 
(5) Kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang dimiliki TERGUGAT 
(6) Rekening Bank, Deposito dan Surat Berharga milik TERGUGAT 
(7) Kepemilikan Saham yang dimiliki TERGUGAT di beberapa perusahaan

DALAM POKOK PERKARA

(1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya 
(2) Menyatakan sita jaminan berharga 
(3) Menyatakan PENGGUGAT adalah warga negara yang perlu diberikan perlindungan hukum 
(4) Menyatakan TERGUGAT secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum 
(5) Menyatakan penugasan PAM SWAKARSA oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan 
(6) Menghukum TERGUGAT yang memberikan penugasan PAM SWAKARSA membayar seluruh biaya dan kerugian PENGGUGAT 
(7) Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebagaimana berikut ini

MATERIL

1.Menanggung biaya Pam Swakarsa dengan mencari pinjaman, menjual rumah, mobil dan mencari pinjaman total Rp.8.000.000.000,-

2. Menyewa rumah karena telah menjualnya sampai dengan mendapatkan rumah lagi pada tahun 2018 dari bantuan Jenderal Gatot Nurmantio, total biaya sewa Rp. 8.000.000.000,-

Baca Juga: PDIP Minta Menteri Lebih Banyak, Akbar Ingatkan Mega Hormati Jokowi

IMATERIL

3. Menanggung malu karena hutang Rp. 100.000.000.000,-
4. Tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan Rp. 100.000.000.000,-
5. Mempertaruhkan nyawa dalam PAM Swakarsa Rp. 500.000.000.000,-
6. Dipenjarakan sejak 30 Mei 2019 Rp. 100.000.000.000,-
7. Mengalami sakit dan tekanan batin sejak bulan November 1998 sampai dengan sekarang Rp.184.000.000.000,-
(8) Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara seluruhnya


Source: Artikel asli

Hukum

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan

Diterbitkan

|

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan
Gambar: Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer

VAZNEWS.COM – Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dipolisikan terkait ucapannya yang menuding Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI membawa batu-bensin.


Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya melaporkan nama Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya.

Ketua Jokowi Mania itu menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI yang menyuplai batu dan bensin untuk para demonstran.

Immanuel melontarkan tuduhannya tersebut saat ia menghadiri acara diskusi Dua Sisi di stasiun televisi tvONE pada Kamis malam (26/9/2019). Ia menyebut bukti keterlibatan Anies menyoal mobil ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang ditangkap polisi pada Rabu malam.


Baca Juga:


“Mereka (demonstran) disusupi. Kita punya data-datanya. Kita lihat ambulan-ambulan yang ditangkap polisi itu, itu semua labelingnya Pemprov DKI dan Anies terlibat,” katanya.

Terkait tuduhan dari Jokowi Mania tersebut, Ketua Bidang Sosial Budaya KAHMI, Imam Sofyan melaporkan Immanuel Ebenezer lantaran pihaknya tidak terima jika Anies Baswedan dituding dan difitnah.

“Kami sebagai warga negara juga warga Jakarta tentunya tidak menginginkan itu, karena ini akan menimbulkan keresahan. Ini pencemaran nama baik,” ujar Imam Sofyan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (28/9/2019).

Baca Juga: Polisi Akui Salah Tuduh Ambulan Pemprov DKI Bawa Batu dan Bensin

Imam Sofyan juga meminta Immanuel Ebenezer segera melakuakn permintaan maaf kepada publik karena dinilai telah melakukan fitnah terhadap Anies Baswedan. Selain menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga merupakan Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI.

“Perlu minta maaf dari yang bersangkutan. Harus ada upaya ke ranah hukum,” sambung Imam Sofyan.

Lanjut Baca

Hukum

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

Diterbitkan

|

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

VAZNEWS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menanggapi polemik pengesahan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya undng-undang tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.


Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan. Gelombang aksi massa menolak revisi UU KPK semakin tak terbendung. Belum lagi reda, kini DPR kembali memproduksi kegaduhan baru lewat produk RUU KUHP yang mereka hasilkan.

Zaenal Abidin menilai RUU KUHP yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran demokrasi. Demokrasi yang semula diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu justru terancam dengan keberadaan RUU tersebut.

“Bila ditelaah secara cermat, beberapa bagian dalam RUU KUHP justru mengancam keberlangsungan demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) ingin ditarik mundur,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, mengutip dari laman RMOL Minggu (22/9/2019).


Baca Juga:


Menurut Zaenal, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang justru mengancam kebebasan berpendapat. Melakukan kritik pada presiden justru bisa dihadapkan dengan ancaman pemenjaraan, padahal dalam demokrasi hak menyatakan pendapat merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah diketahui beralasan pasal tersebut merupakan delik aduan, namun pernyataan tersebut bukanlah jawaban dari pertanyaan publik.

Zaenal berpendapat, “Dalam negara demokrasi seorang presiden harus siap dikritik dan berdialog dengan kritik yang dialamatkan kepadanya,”.

Dalam RUU tersebut juga terdapat sebuah ancaman penjara bagi gelandangan. Melihat hal tersebut, jelas ada indikasi kuat pemerintah saat ini berupaya lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan lahir salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Akar masalahnya adalah di ekonomi, dan pemerintah wajib bertanggungjawab di bagian ini.

“Rakyat butuh kesejahteraan, bukan penjara,” sambung Zaenal.

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Lanjut Baca

Trending