Terhubung dengan VAZnews.com

Opini

Hersubeno Arief: Mengapa ILC TV One Harus Dibuat Mati Suri?

Diterbitkan

pada

Mengapa ILC TV One Harus Dibuat Mati Suri?. Naga-naganya rezim pemerintahan Jokowi akan menempuh kembali jalan lama. Jalan gelap yang menjadi catatan kelam dalam sejarah media di Indonesia: Pembredelan!

Sebuah langkah yang diambil para pemimpin tiran dimanapun di seluruh dunia, untuk membungkam kelompok oposisi.

“Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,” kata Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Jakarta Senin (6/4).

Wiranto menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi terbatas terkait kondisi setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Rapat digelar untuk menyikapi adanya pelanggaran hukum selama dan sesudah pemilu.

Pernyataan Wiranto adalah statemen resmi pertama seorang pejabat tinggi negara, tentang kemungkinan dilakukan langkah keras pemberangusan media.

Langkah yang akan diambil Wiranto ini cukup mengejutkan. Mengingat sebelumnya dengan penuh percaya diri Presiden Jokowi mengaku pemerintah bisa mengontrol dan mengendalikan media massa.

“Kita bisa kendalikan media mainstream, media sosial tidak bisa dikendalikan,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/10/2017).

© Disediakan oleh Hersubeno Arief


Baca Juga:


Jokowi benar, media massa arus utama sejauh ini nyaris bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemilik kerajaan media —merangkap pemilik partai politik— sebagian besar berada di barisan pendukungnya.

Mereka yang masih coba-coba menentang, berhasil ditundukkan melalui berbagai cara. Mulai dari kasus pidana, masalah pajak, maupun tekanan hukum lainnya.

Pemerintah tampaknya meniru gaya yang pernah diterapkan Presiden George W Bush Jr “you’re either with us, or against us.” Kalian bersama kami. Atau melawan kami.

Tidak perlu kaget ketika media massa tidak pernah kritis dan selalu membebek, apapun yang dikatakan pemerintah. Sebaliknya memelintir, mem-framing, dan kalau perlu tidak menayangkan ( black out ) berita dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok oposisi.

Sangat sulit kita menemukan berita-berita tentang kecurangan pilpres, atau berita perlawanan rakyat. Berita semacam itu hanya bisa kita temukan bertebaran di media sosial.

Kasus perlawanan warga Limus Pratama, Cileungsi, Bogor yang mempertahankan baliho ucapan terima kasih kepada para pendukung Prabowo-Sandi, tidak muncul di media mainstream.

Dari sisi nilai berita, peristiwa itu sangat kuat. Memenuhi semua unsur kelayakan berita. Ada heroisme, unik, aktual, dan sisi human interest-nya sangat kuat. Tapi siapa yang peduli?

Ketika Relawan IT Prabowo-Sandi melaporkan temuan mereka ke Bawaslu, ada 73.000 lebih kesalahan entry data Situng KPU, hanya beberapa media yang melaporkan. Padahal puluhan wartawan media cetak, online, dan televisi meliput peristiwa tersebut.

Fenomena wartawan muntaber (muncul tanpa berita) belakangan ini sangat banyak ditemukan. Bukan mereka enggan membuat berita. Tapi mereka memahami ada kebijakan redaksi untuk tidak memuat berita sejenis itu. Mungkin ada wartawan yang tetap melaporkan beritanya, tapi redaksi memutuskan tidak memuatnya.

Contoh terbaru adalah kegiatan Ijtima Ulama 3 di Hotel Lor In, Sentul, Bogor Selasa (2/5). Tidak banyak media menayangkannya. Mobil satelit (SNG) TV One sudah bersiap melakukan siaran langsung, tiba-tiba harus dibongkar dari lokasi.

Ada kekuatan besar yang menekan para pemilik media agar tidak memberitakan apapun yang bersumber dari oposisi, dan merugikan penguasa.

Para pemilik media tidak punya pilihan lain, selain menekan awak redaksi. Semua itu menyangkut kelangsungan bisnis media, maupun kepentingan bisnis mereka yang lebih besar.

Komentar

Hukum

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi

Diterbitkan

pada

Prabowo-Sandi

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02, Bambang Widjojanto mengatakan ketidak hadiran Prabowo-Sandi di sidang perdana MK demi menjaga marwah konstitusi.


Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi. Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 digelar hari ini. Sidang Mahakamah Konstitusi (MK) berlangsung tanpa kehadiran pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pemohon.

Ketidakhadiran mereka untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri.


Baca Juga:


Begitu dikatakan Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto sebelum membacakan permohonan gugatan perkara di hadapan majelis hakim dan pihak terkait, tim hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

“Mohon maaf, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno tidak hadir karena beliau ingin menjaga marwah konstitusi, tapi hatinya ada di dalam ruangan ini,” kata Bambang di ruang sidang MK, Jumat (14/6).

Selanjutnya, BW memperkenalkan anggota tim hukumnya dimulai Denny Indrayana, Teuky Nasrullah, Lutfhi Yazid, dan Zulfatri.


Baca Juga:


Adapun sembilan hakim konstitusi yang menyidang gugatan Pilpres ini yaitu Anwar Usman selaku ketua, Aswanto, I Dewa Gede Palguba, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddim Adams.

Prabowo-Sandi Tidak Hadir Demi Jaga Marwah Konstitusi [rml]

Lanjut Baca

Opini

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Bravos

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?. Perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 ini akan disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 14 Juni.

Persidangan ini tentu saja dilihat sebagai sebuah pilihan dan panggung menarik. Menarik bukan karena tndakan ini menandai fasilitas yang tersedia dalam katatanegaraan demokratis Indonesia yakni MK, dimanfaatkan. Bukan.

Menarik karena sejumlah soal yang disajikan dalam permohonan Prabowo-Sandi diketahui telah dipersoalkan, tentu pada tahap tertentu dalam proses pemilu ini. Tetapi respon KPU tidak cukup menjanjikan, dan tidak mampu mengurangi kekhawatiran, bahkan kecurigaan beralasan pasangan Prabowo-Sandi.

Baca Juga: Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Penilaian pasangan Prabowo-Sandi terhadap DPT misalnya, terlihat cukup beralasan.Beralasan karena itu isu DPT kembali mewarnai permohonan ini. Tentu keduanya mengharapkan MK tidak hanya mengenalinya, tetapi memeriksa secara jujur.

Isu ini dalam kenyataannya berakumulasi dengan isu lainnya yang cukup menarik. Diantara isu menarik itu, status hukum Kiyai Ma’ruf di BNI Syariah merupakan isu paling menantang. Menariknya lagi isu ini muncul setelah permohonan diperbaiki.

Apa Bimbingannya?

Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?. Dua soal di atas – DPT dan Status Kiyai Ma’ruf- mudah sekali, dalam perspektif tradisional hukum pemilu, yang diikuti secara acak oleh MK sebagai hal yang tidak memiliki sifat sebagai angka, hasil pemilu. Itu isu yang dalam hukum pemilu dikenali sebagai isu administratif, tata cara, prosedur dan mekanisme.

Menurut UU pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kedua isu harus dipersoalkan di Bawaslu dalam kerangka sengketa administrasi. Sama dengan sifat hukum dari kedua isu di atas, isu lainnya misalnya soal besaran dana kampanye Pak Jokowi. Isu lainnya adalah jumlah anggota KK dalam satu daftar KK.

Isu-isu ini, semuanya sekali lagi memiliki sifat administratif. Dalam kenyataannya semua isu itu tidak dibawa ke Bawaslu oleh Prabowo dan Sandi. Semua isu itu baru muncul dalam permohonan untuk diperiksa oleh MK.

Dalam perspektif konservatif, semua isu di atas harus diakui memiliki hukum tersendiri, berbeda hukumnya dengan hasil, angka perolehan suara pasangan capres dan cawapres. Disitu soalnya. Akankah MK menerima semua isu itu sebagai objectum litis, objek perkara dan memeriksanya?

Secara teknis itu akan dapat dijernihkan oleh ahli yang dihadirkan kedua belah pihak, bahkan termasuk pihak ketiga, Pak Jokowi dan Kiyai Ma’ruf yang dalam sidang ini disebut pihak terkait. Tetapi apapun pandangan para ahli itu, hakimlah yang menentukan.

Pada titik itulah terasa beralasan menyodorkan pertanyaan “dengan apa para hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan hukum” atas perkara ini membimbing keadilannya? Bukan hakim harus adil, tetapi bagaimana hakim membimbing keadilannya? Keadilan yang akan dinyatakan dalam putusan hakim itu penting, tetapi harus itu tidak lebih penting dari “bagaimana keadilan itu dibimbing?

Samir Aliyah mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam, yang isinya “ Hakim itu ada tiga; satu di surga, dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah orang yang mengerti kebenaran lalu dia memutuskan dengannya. Sedangkan orang yang mengerti kebenaran lalu dia menyeleweng dalam hukum maka dia di neraka. Sedangkan orang yang memutuskan kepada manusia berdasarkan kebodohan, maka dia (juga) di neraka.


Baca Juga:


Dalam riwayat lain disebutkan, dan ini dikutip oleh Muhammad Salam Makdur Hakim itu ada tiga; Dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan dengan kebodohan sehingga dia merugi karena merusak harta
manusia dan merusak dirinya, maka dia di neraka.

Demikian pula hakim yang   memutuskanhukum dengan zhalim sehingga dia merusak harta manusia dan dirinya, maka dia di neraka. Sedangkan hakim yang berilmu lalu dia bertindak adil, menjaga harta manusia dan menjaga dirinya, maka dia berada di surga.

Abu Hanifah yang dua kali menolak diangkat oleh penguasa bani Abasyiah menjadi hakim memberi tiga kategori tentang hakim. Katanya, hakim ada tiga. Pertama, orang yang bagus dalam berenang dan dia memasuki laut yang panjang sehingga terlelahkan lalu tenggelam. Kedua, orang yang sedikit menguasai renang maka dia tenggelam karenanya. Ketiga, orang yang tidak bisa berenang dan menceburkan dirinya ke dalam air, sehingga dia tenggelam seketika.

Hakim, siapapun pertama-tama harus membaca teks hukum, karena di situlah hukum ditemukan. Bagaimana hakim tahu atau menemukan teks yang dibacanya memiliki arti lebih dari satu? Dengan apa ia mengetahuinya? Mengetahuinya dengan pengetahuan hukum sebagai alat bantunya atau apa? Jawabannya positif, ya. Tetapi bagaimana mengerakan pengetahuan hukum itu? Itu juga soal.

Nasr Hamid Abu Zaid mengutip sebuah hukum menarik. Yang dicontohkan adalah tindakan Sayidina Umar Bin Khattab memutuskan (bukan dalam sidang) membagi zakat kepada orang muallaf. Dalam kasus ini Zaid berpendapat Sayidina Umar dapat mampu menangkap hikmah dari tasyri di balik pembagian zakat kepada muallaf.

Ia memahami hikmah dari “penyantunan” tersebut dimaksudkan untuk memperkuat Islam yang masih lemah pada saat itu. Betapapun hebatnya hukum ini, Zaid mengakui diperlukan kajian komprehensif tentang hubungan teks dan realitas.

Tidak Susah, Tetapi Tidak Mudah

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?. Sayidina Umar Bin Khattab pernah menulis surat yang ditujukan kepada Muawiyah Bin Abu Sufyan. Disebutkan dalam surat itu konsistenlah dalam kebenaran, niscaya Allah menempatkanmu pada posisi kebenaran, pada hari yang Dia tidak memutuskan melainkan dengan kebenaran.

Diantara perkataan Umar, tulis Samir Aliyah “celakalah bagi para penguasa bumi di hadapan Penguasa langit pada hari mereka bertemu dengan-Nya kecuali orang yang memerintah dengan adil, memutuskan dengan kebenaran, dan tidak memutuskan hukum dengan hawa nafsu, bukan karena kerabat, bukan karena senang pujian atau takut kecaman manusia dan menjadikan Kita Allah di depan matanya.

MK harus diakui telah terbiasa memutus perselisihan sejenis. Dalam setiap aspek perkara sejenis dan hukumnya, harus diakui MK telah mengetahuinya. Apakah di lautan sejenis dan alat renang -metode tafsir- yang juga sejenis yang telah berulangkali digunakan, akan direnangi dan digunakan sebagai alat oleh MK saat ini?

Wallau a’alam bissyawab. Tafsir adalah inti dalam penegakan hukum, begitulah ilmu hukum mengajarkan. Teks “hasil” dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tetap begitu saja, tidak berubah. Jadi? MK akan tetap seperti dulu menyamakan teks “hasil dengan angka”? Saya tidak tahu.

Yang saya tahu sejauh yang bisa dinyatakan adalah realitas pemilu berubah. Dalil-dalil yang diajukan Prabowo-Sandi di atas terlihat sebagai realitas baru dalam pilpres.


Baca Juga:


Beranikah MK menunjuk perubahan realitas itu sebagai “sebab khusus” sehingga teks “hasil” pada pasal 24C ayat (1) yang bersifat umum ditarik dan dimaknai dalam kerangka sebab yang khusus? Menurut saya beralasan untuk dilakukan, karena satu sebab.

Sebabnya adalah MK diadakan untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi untuk bangsa ini.

Jadi MK dalam hakikatnya sebenarnya diadakan untuk menjaga bangsa ini. Apakah teks “hasil” hanya menunjuk pada realitas “memindahkan, mengambil” angka orang lain, menjadikan angkanya lebih banyak jumlahnya dari angka yang diperoleh orang lain.

Bilapun begitu berfikir atas teks “hasil’ maka soalnya rasionalkah tafsir itu tak dihubungkan dengan hukum tentang cara –prosedur- memperoleh suara?

Dalam ilmu hukum adil tidak pernah bisa secara rasional disamakan dengan “menyamakan atau membedakan, menambahkan atau mengurangi secara sah atau tidak sah.” Tidak. Adil dalam ilmu hukum adalah soal keseimbangan dalam perspektif paradigmatik hak.

Itu yang dikaji secara hebat oleh John Rawls, filosof kawakan, mutakhir berkebangsaan Amerika Serikat ini. Peradigma keadilan ini, hebatnya dinyatakan dalam UU pilkada dalam bentuk petahana harus –imperative- cuti, dan tidak menggelontorkan APBD untuk Bansos. Tragisnya paradigm hebat ini tidak diterjemahkan dan diatur dalam UU Pemilu kali ini. Tragis betul.

Pintar itu harus, begitu juga takut pada Dia yang Maha Adil, dan berani berkata benar. Satukan semua menjadi satu jiwa, nafs adalah cara orang besar membimbing keadilannya. Keadilan bukan soal tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi dan kali-kali. Bukan.Keadilan adalah keseimbangan yang menghasilkan kehidupan yang di dalamnya sah dan tidak sah, tidak bercampur menjadi satu.

Pilpres Disidangkan: Dengan Apa MK Membimbing Keadilannya?

Jakarta, 14 Juni 2019


Oleh Margarito Kamis (Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ Khairun Ternate)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Opini

Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung, Apakah Sejahterakan Rakyat?

Diterbitkan

pada

Oleh

Photo: © Disediakan oleh IDN Times

Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung, Apakah Sejahterakan Rakyat?. Saya Hidayat Syarief, bukan ahli politik dan bukan ahli hukum tata negara. Saya hanyalah rakyat biasa yang sedang merasakan denyut-denyut dan gejolak kehidupan demokrasi di negeri yang kita cintai ini.

Sistem demokrasi sebagai produk reformasi 1998 dengan pemilihan langsung oleh rakyat belum menghasilkan kesejahteraan dan kedaulatan serta menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kejujuran, bahkan sepertinya menjauh dari tujuan tersebut.

Saya melihat dan merasakan bahwa sistem ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Karena basis pilpres itu persaingan antar calon maka pasti ada perselisihan antar pendukung yang satu sama lain punya kepentingan yang bertentangan.
Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya distintegrasi bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini banyak petugas yang menjadi korban hingga mencapai lebih dari 700 orang. Suatu jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dana besar yang mencapai sekitar 25 T digunakan untuk hal yang mubazir seperti untuk mencetak jutaan kartu suara yang hanya dipakai sekali dan langsung dimusnahkan. Untuk itu entah berapa banyak pohon yang harus ditebang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

Bayangkan kalau dana sebesar itu digunakan untuk pengayaan sekolah misalnya. Jika untuk setiap sekolah disediakan dana 500 jt maka akan ada 50 ribu sekolah yang terbantu. Jika setiap sekolah rata-rata ada 200 murid maka akan ada 10 juta murid yang tercerahkan. Suatu jumlah yang sangat besar dan signifikan untuk masa depan kemajuan bangsa.


Baca Juga:


Dalam penyelenggaraan pilpres ini juga disinyalir ada kecurangan. Kecurangan ini jelas-jelas menodai demokrasi dan tidak akan membawa kemaslahatan bagi rakyat, karena kesejahteraan tidak mungkin dibangun atas dasar kecurangan dan yang haq tidak bisa dicampurkan dengan yang bathil.

Sekarang bola sengketa pemilu sudah bergulir ke MK. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada MK untuk mempertahankan integritas dan imparsialitasnya sehingga mereka dapat memutuskan perkara dengan adil.

Kita patut menarik pelajaran dari penyelenggaraan pemilu tahun ini dan sistem yang kita anut.

Para pakar politik, ahli hukum dan pakar bidang lain yang relevan seyogyanya melakukan pemikiran ulang dan melakukan evaluasi secara mendasar, kritis dan komprehensif untuk mencari sistem demokrasi yang lebih cost effective, lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi rakyat, lebih damai dan mendamaikan, lebih beradab dan berkeberadaban serta lebih menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kejujuran.

Mungkin kita perlu kembali kepada sistem demokrasi berdasarkan Pancasila terutama sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Akhirul kalam, semoga Allah melindungi bangsa kita dari berbagai macam bentuk kezaliman.
Aamiin ya rabbal alamin.!

Wassalam (*)


Oleh Prof. Hidayat Syarif


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Trending