Terhubung dengan VAZnews.com

Politik

Karding Berharap Jatah Kursi Menteri PKB dan NU Dibedakan

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh SINDOnews

VAZNEWS.COM – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Abdul Kadir Karding berbicara terkait jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Ia mengatakan jatah kursi partainya dan dan NU pasti beda.


Karding Berharap Jatah Kursi Menteri PKB dan NU Dibedakan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Abdul Kadir Karding meyakini pembagian jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf akan proporsional. Ia juga memastikan jatah untuk partainya PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) pasti dibedakan.

Pasalnya, Karding menilai baik PKB dan NU sama-sama bekerja dalam upaya memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.

“Saya kira beda (Jatah Menteri untuk PKB dan NU) ya. Kalau ada jatah-jatah pasti beda, karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja. Jadi beda,” jelas Karding kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/7).

Namun begitu, dia menyerahkan masalah pemilihan sosok yang akan duduk di kursi menteri nantinya kepada Jokowi sebagai pemilik kewenangan.

Dia meyakini, Jokowi akan membagi kursi menteri secara proporsional pada seluruh partai atau pihak yang telah mendukung di Pilpres 2019 lalu, seandainya menerapkan sistem alokasi atau penjatahan nantinya.


Baca Juga:


Karding berkata, jumlah kursi menteri yang diberikan kepada PDIP tidak mungkin lebih sedikit dibandingkan PPP.

“Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional,” ucapnya.

Dia pun menyampaikan, PKB dalam posisi menunggu Jokowi menentukan sosok-sosok yang akan duduk dalam jajaran menteri di pemerintahan mendatang. Karding mengungkapkan setuju dengan pernyataan Jokowi yang tidak ingin membedakan sosok profesional atau politikus di kursi kabinet mendatang.

“Kita tunggu saja seperti apa nanti, apakah mereka ini berasal dari partai atau non-partai. Sementara, Jokowi sudah menyatakan tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik,” kata dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebelumnya menyambangi kediaman wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Dalam pertemuan itu, Cak Imin mengakui salah satu topik yang dibahas ialah terkait komposisi menteri untuk Kabinet Indonesia Kerja.

Baca Juga: Jokowi: ‘Persentase Gede masa Diberi Menteri Satu..’

“Ya pastilah (bicara susunan menteri), tapi ndak spesifik karena nanti ada forumnya,” kata Imin saat ditemui di kediaman Ma’ruf, Jumat (5/7).

Diketahui, NU kerap mendapat jatah pos Mendikbud dalam pemerintahan. Mendikbud terakhir dijabat oleh kader NU, yakni M. Nuh saat era Presiden SBY. Sementaradi era Jokowi, pos menteri buat NU adalah Menristekdikti yang dijabat oleh M. Nasir. (cnn)

Politik

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga

Diterbitkan

|

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga
Photo: © Disediakan oleh Medcom.id

VAZNEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui hadir dalam acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Ia mengaku mendapat undangan langsung dari pihak Istana.


Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga. Pelantikan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR MPR RI dihadiri banyak tokoh politik.

Ahok yang sebelumnya juga sempat menjadi wakil Jokowi di DKI Jakarta itu terlihat hadir di acara pelantikan tersebut berjejer dengan puluhan tokoh politik lainnya.

Sosok Ahok menjadi perhatian, namanya diketahiu tidak ada dalam daftar tamu. Namun menariknya, kader baru PDI Perjuangan itu hadir sebagai tamu undangan khuhsus.


Baca Juga:


Saat ditanya awak media terkait kapasitas dirinya menghadiri pelantikan Jokowi, Ahok malah mengaku tidak tahu. Dengan tertawa ia mengatakan, kemungkinan dirinya diundang sebagai bagian dari keluarga Jokowi.

“Aku datang sebagai .. enggak tahu, bagian keluarga kali ya,” kata Ahok sambil cengengesan di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.

Ahok Ngaku Diundang Istana

Namun demikian, Ahok mengaku bahwa ia mendapat undangan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf secara khusus dan langsung dari pihak Istana Negara.

“Ini yang ngundang beliau-beliau dari Istana.” Ujarnya.

Ahok juga mengaku tidak mengetahui secara persis perihal nama atau orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Saya enggak tahu (siapa yang mengundang), pokoknya saya dapat undangan (dari istana) saja,” sambungnya.

Ahok juga mengatakan, dirinya turut berbahagia atas dilantiknya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Baca Juga: Takut Gagal Dilantik, Relawan Alap-Alap Jokowi Siap Pasang Badan

Ia mengharapkan ada perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik di lima tahun kedepan di tangan Jokowi-Ma’ruf.

“Harapan untuk Pak Jokowi semua cita-cita apa yang ada dalam hasrat beliau untuk membangun negeri ini bisa terwujud dalam lima tahun ini,” tutup Ahok, melansir dari kompas.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Politik

Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati

Diterbitkan

|

Oleh

Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati

VAZNEWS.COM – Gurubesar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan mengingatkan Presiden Jokowi untuk konsisten terhadap RUU KPK. Ia mengatakan tak seharusnya Presiden bersikap mencla-mencle terkait apa yang telah ia putuskan sendiri.


Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati. Sikap tegas dan konsisten Presiden Jokowi kembali dipertaruhkan terkait polemik revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang sudah disahkan bersama DPR.

Pakar hukum Tata Negara, Muhammad Fauzan menyinggung momen dimana Jokowi mengirimkan surat presiden (supres) untuk membahas RUU KPK bersama DPR.

Saat itu, Jokowi mengaku setuju dengan revisi UU KPK tersebut. Jokowi juga sempat menyinggung terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK yang menurutnya perlu dibentuk.


Baca Juga:


Jokowi kala itu, cerita Fauzan, memandang perlu adanya Dewan Pengawas agar KPK dapat bekerja dalam prinsip check and balances. Dengan adanya Dewan Pengawas, maka KPK akan terhindar dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Fauzan juga mengaku sempat memuji langkah Jokowi ketika ia menyampaikan poin-poin yang dakan disetujui dalam RUU KPK.

“Saya berpikir inilah sikap tegas presiden (Jokowi) pilihan rakyat. Perkataan raja menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dilarang mencla-mencle kalau ingin dihormati,” ujar Fauzan, mengutip dari laman RMOL Senin (7/10/2019).

Pengesahan revisi UU KPK oleh DPR dan Pemerintah kemudian menuai polemik. Jokowi dinilai tidak kuasa menahan desakan publik untuk menerbitkan Perppu KPK. Jokowi kemudian melempar tiga opsi untuk RUU KPK, yakni melalui legislative review, judicial review dan mengeluarkan perppu.

“Presiden (Jokowi) memberikan keterangan akan mempertimbangkan dan mengkalkulasi kemungkinan diterbitkannya Perppu (KPK) jelas Fauzan.

“Itu adalah kewenangan presiden dan konstitutional. Tetapi saya hanya ingin presiden (Joko Widodo) konsisten dengan yang telah disampaikan pada konpres yang pertama,” tegasnya.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Lebih lanjut, Fauzan berharap agar Jokowi tidak mencla-mencle sebagai Presiden. Untuk pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU KPK, Fauzan menyarankan agar menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hal itu untuk mendidik masyarakat agar menempuh jalur hukum yang konstitusional,” tutup Fauzan.

Lanjut Baca

Politik

DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis?

Diterbitkan

|

Oleh

DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis
Photo: © Disediakan oleh lampungpro

VAZNEWS.COM – Pengamat politik, Jajat Nurjaman menilai terpilihnya ketua DPR dan MPR dari partai politik pengusung pemerintah dapat berakibat buruk. Menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak seharusnya terikat oleh pengaruh kekuasaan.


DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis?. Dua lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Mermusyawaratan Rakyat (MPR) akan kembali mengalami krisis kepercayaan jika tidak mampu melaksakan fungsi legislasi secara independen.

Seperti diketahui, ketua DPR RI terpilih merupakan kader PDI Perjuangan yang notabene adalah parpol utama pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma’ruf. Begitu juga dengan posisi ketua MPR yang diduduki oleh perwakilan dari partai Golkar.

Baik PDIP maupun Golkar adalah parpol pengusung Jokowi. Untuk periode 2019-2024, DPR akan dipimpin oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Sementara untuk ketua MPR akan dijabat oleh Bambang Soesatyo dari Partai Golkar.


Baca Juga:


Melihat fakta di atas, Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman berpendapat seharusnya baik DPR maupun MPR tidak boleh terikat oleh pengaruh kekuasaan politik manapun termasuk dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Jajat Nurjaman khawatir kedua lembaga tersebut menjadi tumpul dan tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Lembaga tersebut, terutama DPR diharapkan agar selalu melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan dan berani mengkritisi kebijakan-kebijan yang dirasa tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

“Lembaga ini (DPR dan MPR) harus mampu memaksimalkan perannya untuk melakukan check and balances terhadap roda pemerintahan.” kata Jajat, mengutip dari laman RMOL, Senin (7/10/2019).

“Kita semua tidak ingin lembaga legislasi (DPR) akan kehilangan wibawa dan terkesan tidak memiliki peran signifikan. Sebelum kepercayaan publik memburuk, saya pikir hal ini perlu jadi perhatian bersama,” sambungnya.

Lanjut Baca

Trending