Terhubung dengan Kami

Politik

Karding Berharap Jatah Kursi Menteri PKB dan NU Dibedakan

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh SINDOnews

VAZNEWS.COM – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Abdul Kadir Karding berbicara terkait jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Ia mengatakan jatah kursi partainya dan dan NU pasti beda.


Karding Berharap Jatah Kursi Menteri PKB dan NU Dibedakan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Abdul Kadir Karding meyakini pembagian jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf akan proporsional. Ia juga memastikan jatah untuk partainya PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) pasti dibedakan.

Pasalnya, Karding menilai baik PKB dan NU sama-sama bekerja dalam upaya memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.

“Saya kira beda (Jatah Menteri untuk PKB dan NU) ya. Kalau ada jatah-jatah pasti beda, karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja. Jadi beda,” jelas Karding kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/7).

Namun begitu, dia menyerahkan masalah pemilihan sosok yang akan duduk di kursi menteri nantinya kepada Jokowi sebagai pemilik kewenangan.

Dia meyakini, Jokowi akan membagi kursi menteri secara proporsional pada seluruh partai atau pihak yang telah mendukung di Pilpres 2019 lalu, seandainya menerapkan sistem alokasi atau penjatahan nantinya.


Baca Juga:


Karding berkata, jumlah kursi menteri yang diberikan kepada PDIP tidak mungkin lebih sedikit dibandingkan PPP.

“Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional,” ucapnya.

Dia pun menyampaikan, PKB dalam posisi menunggu Jokowi menentukan sosok-sosok yang akan duduk dalam jajaran menteri di pemerintahan mendatang. Karding mengungkapkan setuju dengan pernyataan Jokowi yang tidak ingin membedakan sosok profesional atau politikus di kursi kabinet mendatang.

“Kita tunggu saja seperti apa nanti, apakah mereka ini berasal dari partai atau non-partai. Sementara, Jokowi sudah menyatakan tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik,” kata dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebelumnya menyambangi kediaman wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Dalam pertemuan itu, Cak Imin mengakui salah satu topik yang dibahas ialah terkait komposisi menteri untuk Kabinet Indonesia Kerja.

Baca Juga: Jokowi: ‘Persentase Gede masa Diberi Menteri Satu..’

“Ya pastilah (bicara susunan menteri), tapi ndak spesifik karena nanti ada forumnya,” kata Imin saat ditemui di kediaman Ma’ruf, Jumat (5/7).

Diketahui, NU kerap mendapat jatah pos Mendikbud dalam pemerintahan. Mendikbud terakhir dijabat oleh kader NU, yakni M. Nuh saat era Presiden SBY. Sementaradi era Jokowi, pos menteri buat NU adalah Menristekdikti yang dijabat oleh M. Nasir. (cnn)

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Hukum

Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah

Diterbitkan

|

Oleh

Photo: © Disediakan oleh Bisniscom

VAZNEWS.COM – Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar meluruskan isu terkait pihaknya yang dikabarkan tak bisa masuk ke DPP PDIP terkait OTT yang menyeret komisioner KPU.


Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah. Harun Masiku adalah Caleg PDIP yang Terjaring OTT KPK, namun mengapa DPP PDIP tidak digeledah oleh KPK. Lili Pintauli Siregar berujar, jika tim KPK datang ke DPP PDIP untuk memasang KPK line di salah satu ruangan. Namun tidak untuk melakukan penggeledahan.

“Itu memang bukan penggeledahan tapi itu mau buat KPK line. Jadi untuk mengamankan ruangan surat tugasnya lengkap,” kata Lili pada Kamis 9 Januari 2020.

Namun setelah setibanya di lokasi, tim KPK tidak bisa masuk karena petugas keamanan juga harus meminta izin kepada atasannya. Karena tim harus segera bergerak ke titik lainnya, sehingga lokasi DPP PDIP ditinggalkan.


Baca Juga:


Tapi dia (sekuriti) harus pamit ke atasannya, ketika mau pamit ke atasannya telpon itu tidak terangkat-angkat oleh atasannya. Karena lama mereka mau beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan,” tambah lili.

KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah menggelar serangkaian pemeriksaan dan proses penyelidikan.

Adapun 4 tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan Mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak pemberi suap yaitu, Caleg dari Partai PDIP, Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b. Atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap, Harun dan Saeful disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Next artikel
Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Hukum

OTT KPK Lagi; Setelah Bupati Siduarjo, Kini Komisioner KPU

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh beritaislam

VAZNEWS.COM – Tim KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020. Setidaknya tim telah mengamankan delapan orang dalam operasi senyap tersebut, diantaranya ada juga caleg dari partai PDIP.


OTT KPK Lagi; Setelah Bupati Siduarjo, Kini Komisioner KPU. OTT KPK Lagi, begitu miris, namun itulah realita Negara ini. “Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan delapan orang pada Rabu-Kamis, tepatnya 8-9 Januari 2020, di Jakarta, Depok, dan Banyumas” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, pada Kamis 9 Januari 2020.

Adapun, kedelapan orang tersebut adalah, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE); mantan Anggota Bawaslu yang juga sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF); pihak swasta, Saeful (SAE); advokat inisial DNI. Kemudian, Asisten Wahyu dengan inisial RTO; dua keluarga Wahyu, dengan inisial IDA dan WBU; serta sopir Wahyu Setiawan, dengan inisial I.

Pada awalnya, KPK menerima informasi adanya dugaan permintaan uang oleh Wahyu Setiawan kepada Agustiani Tio, pada Rabu 8 Januari 2020. Selanjutnya, KPK mengamankan Wahyu Setiawan dan Asistennya, RTO di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB.


Baca Juga:


Secara paralel, tim KPK secara terpisah juga telah mengamankan Agustiani di rumah pribadinya di daerah Depok sekira pukul 13.14 WIB. Dari tangan Agustiani, tim mengamankan uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang Dolar Singapura dan juga buku rekening yang diduga terkait perkara.

Tim KPK lainnya juga mengamankan pihak swasta, seperti Saeful, Advokat DNI, dan sopir Wahyu inisial I, yang ditangkap di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.26 WIB.

Terakhir, KPK mengamankan keluarga Wahyu Setiawan, IDA dan WBU di kediamannya di Banyumas. Tim selanjutnya membawa delapan orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Seusai melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Keempat tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan Anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak yang diduga sebagai pemberi suap yaitu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Politik

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga

Diterbitkan

|

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga
Photo: © Disediakan oleh Medcom.id

VAZNEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui hadir dalam acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Ia mengaku mendapat undangan langsung dari pihak Istana.


Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga. Pelantikan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR MPR RI dihadiri banyak tokoh politik.

Ahok yang sebelumnya juga sempat menjadi wakil Jokowi di DKI Jakarta itu terlihat hadir di acara pelantikan tersebut berjejer dengan puluhan tokoh politik lainnya.

Sosok Ahok menjadi perhatian, namanya diketahiu tidak ada dalam daftar tamu. Namun menariknya, kader baru PDI Perjuangan itu hadir sebagai tamu undangan khuhsus.


Baca Juga:


Saat ditanya awak media terkait kapasitas dirinya menghadiri pelantikan Jokowi, Ahok malah mengaku tidak tahu. Dengan tertawa ia mengatakan, kemungkinan dirinya diundang sebagai bagian dari keluarga Jokowi.

“Aku datang sebagai .. enggak tahu, bagian keluarga kali ya,” kata Ahok sambil cengengesan di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.

Ahok Ngaku Diundang Istana

Namun demikian, Ahok mengaku bahwa ia mendapat undangan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf secara khusus dan langsung dari pihak Istana Negara.

“Ini yang ngundang beliau-beliau dari Istana.” Ujarnya.

Ahok juga mengaku tidak mengetahui secara persis perihal nama atau orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Saya enggak tahu (siapa yang mengundang), pokoknya saya dapat undangan (dari istana) saja,” sambungnya.

Ahok juga mengatakan, dirinya turut berbahagia atas dilantiknya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Baca Juga: Takut Gagal Dilantik, Relawan Alap-Alap Jokowi Siap Pasang Badan

Ia mengharapkan ada perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik di lima tahun kedepan di tangan Jokowi-Ma’ruf.

“Harapan untuk Pak Jokowi semua cita-cita apa yang ada dalam hasrat beliau untuk membangun negeri ini bisa terwujud dalam lima tahun ini,” tutup Ahok, melansir dari kompas.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Trending