Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK

Diterbitkan

|

Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

VAZNEWS.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mempelajari draf revisi UU KPK.


Jokowi Minta Yasonna Laoly Pelajari Draf Revisi UU KPK. Yasonna Laoly melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Yasonna disodori draf revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kan Saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu, akan kita pelajari dulu. Kita lihat nanti akan seperti apa,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9/2019).

Yasonna mengatakan sampai saat ini presiden belum mengeluarkan surat presiden (supres) untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Sampai sekarang belum,” ungkapnya.


Baca Juga:


Politikus PDI Perjuangan itu mengaku ada beberapa hal yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Namun Yasonna enggan menyebutkan apa saja yang harus diperhatikan saat memperlajari draf revisi UU KPK tersebut.

“Kami harus mempelajari (draf revisi uu) dulu. Pokonya ada concern ini harus dipelajari. Hati-hati,” katannya.

Terkait adanya penolakan masif terhadap rencana revisi uu kpk tersebut, Yasonna tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya kembali menegaskan akan segera mempelajari draf tersebut.

Baca Juga: Polemik Capim KPK, Fadli Zon Minta Jokowi Turun Tangan

Dimintai konfirmasi terkait adanya rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, Yasonna enggan menjawaab secara jelas. Meski demikian ia mengatakan suatu lembaga negara harus memiliki penyeimbang.

“Ya kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balances. Itu saja,” sambung Yasonna.


Source: Artikel asli

Hukum

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan

Diterbitkan

|

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan
Gambar: Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer

VAZNEWS.COM – Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dipolisikan terkait ucapannya yang menuding Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI membawa batu-bensin.


Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya melaporkan nama Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya.

Ketua Jokowi Mania itu menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI yang menyuplai batu dan bensin untuk para demonstran.

Immanuel melontarkan tuduhannya tersebut saat ia menghadiri acara diskusi Dua Sisi di stasiun televisi tvONE pada Kamis malam (26/9/2019). Ia menyebut bukti keterlibatan Anies menyoal mobil ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang ditangkap polisi pada Rabu malam.


Baca Juga:


“Mereka (demonstran) disusupi. Kita punya data-datanya. Kita lihat ambulan-ambulan yang ditangkap polisi itu, itu semua labelingnya Pemprov DKI dan Anies terlibat,” katanya.

Terkait tuduhan dari Jokowi Mania tersebut, Ketua Bidang Sosial Budaya KAHMI, Imam Sofyan melaporkan Immanuel Ebenezer lantaran pihaknya tidak terima jika Anies Baswedan dituding dan difitnah.

“Kami sebagai warga negara juga warga Jakarta tentunya tidak menginginkan itu, karena ini akan menimbulkan keresahan. Ini pencemaran nama baik,” ujar Imam Sofyan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (28/9/2019).

Baca Juga: Polisi Akui Salah Tuduh Ambulan Pemprov DKI Bawa Batu dan Bensin

Imam Sofyan juga meminta Immanuel Ebenezer segera melakuakn permintaan maaf kepada publik karena dinilai telah melakukan fitnah terhadap Anies Baswedan. Selain menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga merupakan Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI.

“Perlu minta maaf dari yang bersangkutan. Harus ada upaya ke ranah hukum,” sambung Imam Sofyan.

Lanjut Baca

Hukum

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

Diterbitkan

|

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

VAZNEWS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menanggapi polemik pengesahan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya undng-undang tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.


Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan. Gelombang aksi massa menolak revisi UU KPK semakin tak terbendung. Belum lagi reda, kini DPR kembali memproduksi kegaduhan baru lewat produk RUU KUHP yang mereka hasilkan.

Zaenal Abidin menilai RUU KUHP yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran demokrasi. Demokrasi yang semula diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu justru terancam dengan keberadaan RUU tersebut.

“Bila ditelaah secara cermat, beberapa bagian dalam RUU KUHP justru mengancam keberlangsungan demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) ingin ditarik mundur,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, mengutip dari laman RMOL Minggu (22/9/2019).


Baca Juga:


Menurut Zaenal, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang justru mengancam kebebasan berpendapat. Melakukan kritik pada presiden justru bisa dihadapkan dengan ancaman pemenjaraan, padahal dalam demokrasi hak menyatakan pendapat merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah diketahui beralasan pasal tersebut merupakan delik aduan, namun pernyataan tersebut bukanlah jawaban dari pertanyaan publik.

Zaenal berpendapat, “Dalam negara demokrasi seorang presiden harus siap dikritik dan berdialog dengan kritik yang dialamatkan kepadanya,”.

Dalam RUU tersebut juga terdapat sebuah ancaman penjara bagi gelandangan. Melihat hal tersebut, jelas ada indikasi kuat pemerintah saat ini berupaya lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan lahir salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Akar masalahnya adalah di ekonomi, dan pemerintah wajib bertanggungjawab di bagian ini.

“Rakyat butuh kesejahteraan, bukan penjara,” sambung Zaenal.

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Lanjut Baca

Trending