Terhubung dengan VAZnews.com

Politik

Jokowi: ‘Persentase Gede masa Diberi Menteri Satu..’

Jokowi: Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Kompas

VAZNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan pengangkatan Menteri di kabinetnya merupakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.


Jokowi: ‘Persentase Gede masa Diberi Menteri Satu..’. Jokowi yang juga berstatus Calon Presiden 2019-2024 menegaskan dirinya tak pernah menggunakan istilah jatah-jatahan kursi menteri di kabinetnya kepada partai koalisi pendukungnya.

Hal itu ditegaskannya saat melakukan wawancara khusus dengan Lembaga Kantor Berita Naional Antara di Istana Merdeka, Rabu (12/6).

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,” tutur Jokowi.

Presiden yang sudah menjabat hampir lima tahun ini menegaskan, seluruh partai politik pendukung, baik yang mendukungnya di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 sudah memahami bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.


Baca Juga:


Akan tetapi, ia tak menampik jika perolehan suara parpol di Pemilu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan porsi kursi menteri dari parpol.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden. Ya logis, persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak gitu,” tegasnya.

Baginya, hal tersebut wajar dalam dunia perpolitikan dan tak bisa disebut sebagai penjatahan. Hal itu terbukti dengan kondisi selama ini yang bisa mempertahankan kekompakkan koalisi pendukungnya.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” imbuhnya.

Di sisi lain, merespon dinamika perpolitikan pasca Pilpres, Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin di Pilpres 2019 akan terbuka jika ada partai politik di luar koalisi yang bergabung.


Baca Juga:


“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka. Siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada. Jadi ya kita yang paling penting komunikasi,” tandasnya. [rml]

Komentar

Hukum

Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno

Diterbitkan

pada

Oleh

Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Polemik posisi Cawapres 01 Maruf Amin terus berhembus. Ekonom senior Rizal Ramli dan mantan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut berkomentar


Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. Rizal dengan tegas menyebut jabatan Maruf di dua bank syariah itu masuk ke ranah etika yang tidak pantas dilakukan oleh sosok yang hendak menjadi orang nomor dua di republik ini.

Rizal mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.


Baca Juga:


“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyataan Rizal Ramli kemudian diamini oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Ia membandingkan langkah Maruf dengan keputusan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang rela melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demi etika, Pak Sandiaga Uno melepas jabatan Wagub, padahal tidak dilarang oleh Undang-Undang,” singkat Said Didu.

Sandiaga Uno diketahui menjadi pasangan Anies Baswedan saat Pilkada DKI tahun 2017 silam. Keduanya kemudian terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah mengalahkan kandidat petahana saat itu.


Baca Juga:


Namun, jabatan sebagai Wakil Gubernur direlakan begitu saja oleh Sandiaga Uno. Ia melepas jabatan itu saat resmi ditunjuk untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat itu Sandi diperkenankan oleh Undang-Undang untuk mengambil cuti ketimbang mengundurkan diri.


Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Jabatan Maruf Amin Di BUMN, RR: Selain Terlarang, Ada Etika yang Tidak Pantas

Diterbitkan

pada

Oleh

Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A

VAZNEWS.COM –  Soal jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin di sejumlah bank plat merah syariah masih jadi pembicaraan di kalangan politisi.


Rizal Ramli Singgung Jabatan Maruf Amin Di BUMN. Tim hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan jabatan Maruf Amin di BUMN dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Membahas persoalan ini dinilai semakin relevan setelah kuasa hukum 02 menyampaikan hal itu dalam sidang PHPU di MK yang digelar hari Jumat (14/6/2019).

Tokoh nasional, Rizal Ramli turut menanggapi terkai persoalan di atas. Menurut ekonom senior itu, selain terlarang, hal itu juga tidak pantas.


Baca Juga:


Rizal Ramli mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko. Baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.

“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyatan itu disampaikan RR untuk merespon pernyataan yang disampaikan Muhammad Said Didu dalam sebuah artikel yang menyoal jabatan KH Maruf Amin di sejumlah bank plat merah.


Baca Juga:


Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Preskom Semen Gresik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Preskom Bank BNI 46 di era Presiden Jokowi. [rml]

Lanjut Baca

Hukum

BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN

Diterbitkan

pada

Oleh

Arya Sinulingga / Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf

BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga membantah tudingan kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW)  yang menyebut Jokowi menyumbangkan dana kampanye sebesar Rp 19,508,272. Ia menegaskan peryataan BW tersebut  hoax.

“Soal masalah kosong 02 yang mengadukan soal keuangan, itu Pak Jokowi enggak pernah nyumbang. Enggak ada itu, BW baca dimana itu, 02 itu baca laporan dimana. Dan kita sudah diaudit oleh akuntan dari KPU itu. Jadi sudah lolos,” kata Arya di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dirinya menilai BW dan pengacara 02 salah informasi dan tak baca detail mengenai itu semua.

“Sampai mengatakan itu sudah hoaks juga itu. Pak Jokowi itu tidak ada nyumbang. Itu hoaks itu,” tegasnya.


Baca Juga:


Sebelumnya, BW menyatakan dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye Jokowi pada 25 April 2019 sebesar Rp 19,508,272. Padahal, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 12 April 2019, kekayaan berupa kas Jokowi sebesar Rp 6 miliaran.

Pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang. Total sumbangan Rp 33,9 miliar. Menurut BW alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama.

“Di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Joko Widodo yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa Kas dan Setara Kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704. Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari saja, harta kekayaan Ir Joko Widodo berupa Kas dan Setara Kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326?” kata BW.(plt)


BW Singgung Dana Kampanye Jokowi, Begini Reaksi Keras TKN. [trs]

Lanjut Baca

Trending