Terhubung dengan VAZnews.com

Daerah

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil

Diterbitkan

|

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil
Photo: © Disediakan oleh DM1

VAZNEWS.COM – Petani pemulia benih padi IF8 asal Aceh, Tengku Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh. Ia diduga menjual bibit padi tak bersertifikat. Kasus ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan diskriminasi negara terhadap petani kecil.


Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil. Koalisi Kedaulatan Benih Petani menilai negara masih melakukan diskriminasi terhadap benih rakyat. Penangkapan Munirwan petani pemulia benih padi IF8 di Aceh merupkan salah satu contoh diskriminasilasi terhadap rakyat.

“Kasus Munirwan ini menandakan bahwa benih rakyat itu masih mengalami diskriminasi oleh negara. Sehingga petani kecil masih rentan untuk dikriminalkan,” kata anggota koalisi yang juga Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya kasus kriminalisasi terhadap petani kecil seharusnya tidak boleh terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tahun 2013 menyebut petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanamannya sendiri.

“Artinya, kriminalisasi terhadap Munirwan ini adalah preseden yang buruk. Tidak hanya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya oleh petani, tetapi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena bertentangan dengan putusan MK,” ujarnya.


Baca Juga:


Dewi merasa kriminalisasi terhadap Munirwan bertentangan dengan program pemerintah, yakni Desa Daulat Benih. Padahal Munirwan selaku Kepala Desa dan pemulia hendak mengembangkan benih di desanya.

“Ini sangat ironi,” ujar Dewi.

Dewi juga mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian yang menandatangani nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik.

Ia berpendapat MoU itu memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait pengembangan benih belum sejalan konstitusi dan putusan MK. Di sisi lain, konstitusi telah mengamanatkan bahwa petani memiliki hak untuk berdaulat atas benihnya.

“Pemerintah sekarang ketika sedang mengumandangkan program Desa Daulat Benih, kedaulatan pangan, dan reforma agraria justru mendorong ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar,” ujarnya.

Polda Aceh menangkap dan menetapkan Munirwan sebagai tersangka atas dugaan telah menjual bibit padi IF8 yang belum bersertifikat. Munirwan ditangkap dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Bumades Nisami Indonesia.

Dia dilaporkan karena benih yang ditemukan belum tesertifikasi. Munirwan dijerat Undang-undang No 12 Tahun 1992 juncto ayat 2 tentang sistem budidaya tanaman. Namun Polda Aceh mengabulkan penangguhan penahanan Munirwan atas jaminan Koalisi NGO HAM.

Dewi menyatakan penangguhan penahanan terhadap Munirwan belum menyelesaikan polemik. Sebab, ia berkata, kasus Munirwan bisa dilanjutkan ke tahap persidangan jika belum ditutup.

Baca Juga: KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

“Oleh karena itu kami ingin memastikan Kepolisian dari sejak Mabes Polri sampai ke bawah harus memastikan bahwa kasus ini segera ditutup dan dilakukan rehabilitasi pemulihan hak, nama baik terhadap Bapak Munirwan, termasuk petani-petani yang sampai sekarang masih banyak yang dikriminalkan,” ujar Dewi.

Dewi menyampaikan petani membutuhkan perlindungan dan proteksi dari ketidakadilan dan kesewenangan.

“Petani tidak butuh dikriminalkan lagi karena sudah banyak sebetulnya aturan yang menjamin petani atas benihnya,” ujarnya.


Source: Artikel asli

Komentar

Daerah

967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api

Diterbitkan

|

Oleh

967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api
Ilustrasi (Sumber foto : ist)

VAZNEWS.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat sepanjang 2019 sudah melalap lahan seluas 967,25 hektare.


967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api. “Total sepanjang tahun ini hingga 14 Agustus sudah 967,25 hektare lahan terbakar,” kata Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan Ansori, di Palembang, Kamis (15/8/2019).

Luas lahan terbakar yang disebut Ansori itu sudah termasuk yang terjadi dua hari terakhir di Sumatera Selatan. Ansori menyebut karhutla melalap sekitar 238,9 hektare sejak Selasa (13/8) hingga Rabu kemarin (14/8).

Jika dirinci, karhutla pada Selasa (13/8) melalap 31,55 hektare di wilayah Musi Banyuasin, Ogan Ilir, serta Banyuasin.

Baca Juga: PDIP Minta Menteri Lebih Banyak, Akbar Ingatkan Mega Hormati Jokowi

Sementara pada Rabu (14/8), karhutla menghanguskan lahan seluas 207,35 hektare di daerah Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, serta Musi Banyuasin.

Jumlah luas lahan yang terbakar akibat karhutla masih terus bertambah karena api di wilayah Desa Muara Medak belum berhasil dipadamkan hingga Kamis (15/8).

Baca Juga: Usai Shalat Idul Adha, Jokowi Ajak Umat Tingkatkan Kesalehan Sosial

Ansori mengatakan bahwa kebakaran di lahan gambut Desa Muara Medak tersebut mulai menyala sejak Selasa lalu (13/8).

Hingga Kamis petang (15/8) , ratusan tim darat pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan 5 helikopter dikerahkan untuk melaksanakan waterbombing di lahan Sumatera Selatan yang hangus dilalap api.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Daerah

Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel, Begini Tanggapan Sandi!

Diterbitkan

|

Oleh

Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel

VAZNEWS.COM – Wakil ketua umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan memajukan nama Nur Asia Uno di bursa Calon walikota Tangerang Selatan. Lantas seperti apa tanggapan Sandi?


Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel. Eks Cawapres Sandiaga Uno menanggapi usulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad agar istrinya, Nur Asia Uno, maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020.

Sandiaga mengaku bakal menanyakan hal tersebut kepada Nur Asia terlebih dulu.

“Saya tanya beliau, beliau senyum-senyum terus jadi saya ga bisa masuk ke conversation yang lebih mendalam tapi mungkin dalam minggu ke depan saya akan tanya dia (lagi).

Karena waktu saya masuk politik kan dia juga bilang begitu, dulu waktu kamu masuk politik kamu banyaknya mikirnya sendiri sama teman-teman kamu, nanti biar kasih tahu saya begitu sudah putusan, tapi diskusi ini masih terus jalan,” kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).


Baca Juga:


Sandiaga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada sang istri, apakah ingin bertarung dalam pemilihan calon walikota Tangsel tahun depan.

“Saya tak ingin batasi karir dia, kalau dia memang dapat panggilan dari warga dimana pun yang dirasakan memberikan manfaat tapi bagi saya ingin memberikan keleluasaan beliau untuk berpikir, berkonsultasi tentunya dengan penasihat-penasihatnya abis itu nanti ujung-ujungnya kita harus putusin besama,” katanya.

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah mengusulkan kepada Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mencalonkan Nur Asia di pilwalkot Tangerang Selatan tahun depan.

Dasco mengaku juga sudah menanyai Sandi soal usulannya itu. “Saya baru tanya suaminya. (Dia) senyum-senyum,” kata Dasco kepada wartawan.

Dasco mengungkapkan sejumlah alasannya ingin mengusung Nur Asia. Pertama, dia menilai Tangerang Selatan adalah daerah yang sudah terbukti tak resisten terhadap pemimpin perempuan. Wali Kota Tangsel saat ini juga perempuan, yaitu Airin Rachmi Diany.

Dia mengimbuhkan, Tangerang Selatan sebagai daerah yang pembangunannya maju pun memerlukan orang yang kreatif, inovatif, dan teliti. Dia menilai Nur Asia Uno mampu menyinkronkan pembangunan di Tangerang Selatan sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Baca Juga: Tentang Strategi Prabowo

Sepekan lalu, anak Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 Ma”ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menyatakan dirinya siap maju di pilwalkot Tangsel. Menurut Dasco, hal ini semakin menunjukkan bahwa calon perempuan dapat diterima di Tangsel.

“Ya enggak apa-apa. Artinya pangsa pasar pemimpin perempuan di Tangsel berarti cukup mempunyai daya tarik,” ucapnya.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Daerah

KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

Diterbitkan

|

Oleh

KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1
Photo: © Disediakan oleh Suara.com

VAZNEWS.COM – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengakui banyaknya permainan formuli C1 di tingkat bawah yang mengakibatkan situng tak kunjung rampung.


KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1. Komisioner KPU, Pramono Ubaid mengatakan Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 tak rampung karena permainan suara di tingkat bawah.

Pramono menjelaskan potensi manipulasi suara besar terjadi pada pemilihan legislatif.

“Kami mendeteksi daerah-daerah yang upload Situng-nya lambat di Pemilu 2019, itu terindikasi di daerah-daerah di mana memang C1 sudah berantakan karena banyak permainan-permainan itu,” ujar Pramono dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Pramono mengaku, petugas-petugas uploader tak berani mengunggah data ke Situng karena form C1-nya sudah banyak yang terkontaminasi sejak di tingkat bawah.


Baca Juga:


“Banyak permainan-permainan di tingkat bawah, jadi mereka mau upload enggak berani karena sudah diacak-acak,” jelas Pramono.

Pramono tak merinci secara jelas daerah mana yang dimaksud terkait formulir C1 yang berantakan sejak di tingkat bawah. Namun hingga Rabu (31/7/2019), Situng untuk Pileg 2019 baru selesai 98,74 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 di angka 99,42 persen.

Sementara untuk provinsi-provinsi yang belum merampungkan Situng pileg diantaranya adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian ada juga Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Pramono menegaskan potensi manipulasi suara sangat besar terjadi di pileg 2019. Sebaliknya, potensi itu kecil berlaku di pilkada dan pilpres. Oleh karenanya, KPU optomistis mampu menerapkan Situng alias e-rekap di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca Juga: Keputusan Berani Bawaslu: Quick count Melanggar, Situng KPU Salah!

“Situng ini kita jadikan mekanisme yang formal, maka dia bisa memangkas proses rekap berjenjang di atasnya yang berbelit-belit itu,” ujar Pramono.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending