Terhubung dengan Kami

Daerah

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil

Diterbitkan

|

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil
Photo: © Disediakan oleh DM1

VAZNEWS.COM – Petani pemulia benih padi IF8 asal Aceh, Tengku Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh. Ia diduga menjual bibit padi tak bersertifikat. Kasus ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan diskriminasi negara terhadap petani kecil.


Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil. Koalisi Kedaulatan Benih Petani menilai negara masih melakukan diskriminasi terhadap benih rakyat. Penangkapan Munirwan petani pemulia benih padi IF8 di Aceh merupkan salah satu contoh diskriminasilasi terhadap rakyat.

“Kasus Munirwan ini menandakan bahwa benih rakyat itu masih mengalami diskriminasi oleh negara. Sehingga petani kecil masih rentan untuk dikriminalkan,” kata anggota koalisi yang juga Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya kasus kriminalisasi terhadap petani kecil seharusnya tidak boleh terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tahun 2013 menyebut petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanamannya sendiri.

“Artinya, kriminalisasi terhadap Munirwan ini adalah preseden yang buruk. Tidak hanya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya oleh petani, tetapi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena bertentangan dengan putusan MK,” ujarnya.


Baca Juga:


Dewi merasa kriminalisasi terhadap Munirwan bertentangan dengan program pemerintah, yakni Desa Daulat Benih. Padahal Munirwan selaku Kepala Desa dan pemulia hendak mengembangkan benih di desanya.

“Ini sangat ironi,” ujar Dewi.

Dewi juga mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian yang menandatangani nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik.

Ia berpendapat MoU itu memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait pengembangan benih belum sejalan konstitusi dan putusan MK. Di sisi lain, konstitusi telah mengamanatkan bahwa petani memiliki hak untuk berdaulat atas benihnya.

“Pemerintah sekarang ketika sedang mengumandangkan program Desa Daulat Benih, kedaulatan pangan, dan reforma agraria justru mendorong ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar,” ujarnya.

Polda Aceh menangkap dan menetapkan Munirwan sebagai tersangka atas dugaan telah menjual bibit padi IF8 yang belum bersertifikat. Munirwan ditangkap dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Bumades Nisami Indonesia.

Dia dilaporkan karena benih yang ditemukan belum tesertifikasi. Munirwan dijerat Undang-undang No 12 Tahun 1992 juncto ayat 2 tentang sistem budidaya tanaman. Namun Polda Aceh mengabulkan penangguhan penahanan Munirwan atas jaminan Koalisi NGO HAM.

Dewi menyatakan penangguhan penahanan terhadap Munirwan belum menyelesaikan polemik. Sebab, ia berkata, kasus Munirwan bisa dilanjutkan ke tahap persidangan jika belum ditutup.

Baca Juga: KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

“Oleh karena itu kami ingin memastikan Kepolisian dari sejak Mabes Polri sampai ke bawah harus memastikan bahwa kasus ini segera ditutup dan dilakukan rehabilitasi pemulihan hak, nama baik terhadap Bapak Munirwan, termasuk petani-petani yang sampai sekarang masih banyak yang dikriminalkan,” ujar Dewi.

Dewi menyampaikan petani membutuhkan perlindungan dan proteksi dari ketidakadilan dan kesewenangan.

“Petani tidak butuh dikriminalkan lagi karena sudah banyak sebetulnya aturan yang menjamin petani atas benihnya,” ujarnya.


Source: Artikel asli

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Trending