Terhubung dengan VAZnews.com

Opini

Keputusan Berani Bawaslu: Quick count Melanggar, Situng KPU Salah!

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh tempo

VAZNEWS.COM – KPU tidak bisa berkilah bahwa Situng bukan hasil resmi penghitungan suara. Karena Bawaslu sudah menegaskan bahwa keberadaan situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku.


Keputusan Berani Bawaslu: Quick count Melanggar, Situng KPU Salah!. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat keputusan sangat berani, sekaligus cukup mengejutkan. Aplikasi sistem penghitungan suara (Situng) KPU salah, dan prosedur pelaporan lembaga survei penyelenggara quick count_melanggar aturan.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” ujar ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng.


Baca Juga:


 Selain Situng KPU, majelis hakim Bawaslu juga memutuskan KPU bersalah melanggar administrasi penyelenggaraan quick count. Ada dua keputusan Bawaslu soal quick count.

“Satu bahwa KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019,” ujar anggota majelis, Rahmat Bagja,

Kedua, KPU tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu.

“Hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat,” tambah Bagja.

Bawaslu meminta KPU agar segera mengumumkan lembaga survei mana saja yang tidak memasukkan laporan ke KPU.

Keputusan ini memberi sedikit harapan adanya perbaikan pada sistem penghitungan suara pilpres secara menyeluruh.

SELANJUTNYA…

Komentar

Opini

Awas! Dilarang Keras Menghina Presiden Jokowi!

Diterbitkan

|

Oleh

Awas! Dilarang Keras Menghina Presiden Jokowi!
Foto: Presiden RI / Joko Widodo

VAZNEWS.COM – Di kalangan para pegiat demokrasi dunia, ada satu guyon (joke) yang sangat terkenal. Soal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.


Awas! Dilarang Keras Menghina Presiden Jokowi!. Seorang warga AS ketika bertemu dengan koleganya dari Rusia, dengan bangga, pamer. Betapa bebasnya demokrasi di negaranya.

Mereka sangat bebas menyatakan dan mengekspresikan pendapatnya. Bahkan bebas menghina Presiden Donald Trump, di depan Gedung Putih pula.

“Coba kalau di Rusia. Pasti hal itu gak mungkin terjadi,” ujarnya membanggakan diri.

Dengan santainya si orang Rusia menjawab.

“Ah kami jauh lebih bebas! Siapa saja di Rusia bebas menghina Donald Trump sampai puas.

Silakan lakukan dimana saja. Kapan saja! Termasuk depan kantor Putin, Kremlin. Setiap hari, setiap saat. Dijamin Anda gak akan ditangkap,” ujarnya sambil tertawa puas.

Begitulah perbedaan negara demokrasi seperti AS, dan negara pseudo demokrasi model Rusia. Sebuah negara seakan-akan demokrasi.

Di AS orang bebas menertawakan dan menghina Trump tanpa takut dikenakan pasal pidana, atau ditangkap polisi.

Tak lama setelah Trump terpilih, di sejumlah kota, warga memajang boneka Trump dalam ukuran besar di tempat umum. Warga yang lewat bebas memukul dan menendang “Trump.”

Komedian Roseann O’Donnell, akrab disapa Rosie bahkan sangat sering menjadikan Trump sebagai olok-olok dalam program TV. Salah satunya dalam program pagi TV ABC, The View.

Selain Rosie, sederet pesohor juga terlibat perseteruan dengan Trump. Anna Wintour, Michael Moore, Steph Curry, Chrissy Teigen, Snoop Dogg, Mark Cuban, Meryl Streep, dan penyanyi kondang Madonna, termasuk dalam deretan selebriti yang sering menyerang Trump.


Baca Juga:


Mereka aman-aman saja. Tidak ditangkap oleh polisi, apalagi dibawa ke pengadilan. Dikenakan pasal penghinaan terhadap Presiden.

Paling banter reaksi Trump menyerang balik mereka, dengan kata-kata yang tak kalah kasarnya. Khas Trump.

“Rosie kurang ajar, kasar, menjengkelkan dan bodoh – selain hal-hal itu, aku sangat menyukainya!” tulisnya melalui akun @realDonaldTrump.

Nasib para pengecam Trump, sangat berbeda dengan para penentang Putin di Rusia. Banyak yang berakhir dengan tragis. Sakit berat, bahkan tewas karena beberapa sebab. Diracun, dibunuh, atau tewas dalam kecelakaan.

Agak sulit menemukan bukti bahwa kematian mereka ada kaitannya dengan Putin. Tapi sulit juga mengabaikan fakta, bahwa sebelum tewas, mereka berseteru dengan Putin.

Pada bulan Februari tahun 2017, penulis Vladimir Kara-Murza tiba-tiba sakit ketika akan menjenguk anaknya di AS. Dia koma selama sepekan. Menurut istrinya dia diracun.

Pada tahun 2009, seorang pengacara bernama Stanislav Markelov tewas ditembak. Orang bertopeng memberondongnya di dekat Kremlin, tak lama setelah dia menulis artikel mengkritik Putin.

Dalam peristiwa itu wartawati Anastasia Baburova ikut tewas ditembak. Dia sedang berjalan bersama Markelov, dan mencoba menolongnya.

Markelov adalah pengacara sejumlah penulis oposisi penentang pemerintah. Salah satu kliennya wartawati Anna Politkovskaya. Penentang Putin yang sangat gigih dan berani.

Politkovkaya tewas ditembak pembunuh bayaran (2006). Dia sedang di lift gedung apartemen tempat tinggalnya.

Bisa membahayakan wartawan

Bagaimana dengan Indonesia? Mulai sekarang Anda kudu berhati-hati. Apakah Anda seorang aktivis medsos, atau sekalipun Anda seorang wartawan.

Jangan sampai sekali-kali membuat ujaran, cuitan, atau artikel yang menghina, atau setidaknya digolongkan menghina Presiden Jokowi. Anda bisa dijerat hukum. Dikriminalisasi.

DPR baru saja merampungkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP) berisi pasal-pasal ancaman terhadap para penghina presiden.

Rancangan Undang-Undang (RUU) itu rencananya akan disahkan akhir bulan ini.

Sejumlah organisasi wartawan, termasuk Komnas HAM mengecam rumusan pasal RUU itu. Dalam penilaian Komnas HAM, menghina Presiden tidak bisa dipidanakan.

Salah satu pasal kontroversial dalam RUU tersebut adalah Pasal 218 ayat 1 : Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal ini mengingatkan kita pada pasal-pasal karet. Banyak digunakan menjerat lawan politik pemerintah pada masa Orde Baru.

Pasal yang diadopsi dari hukum pidana masa kolonial Belanda itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Terutama kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Tanpa adanya pasal penghinaan itu saja, selama ini banyak wartawan yang menjadi korban kriminalisasi.

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada 16 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis.

Umumnya jurnalis ini dituduh menyebar fitnah dan pencemaran nama baik, menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kebebasan pers di Indonesia, berdasar catatan Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF) sangat buruk. Selama tiga tahun berturut-turut menempati peringkat 124 dari 180 negara.

Kalau benar DPR tetap memaksakan untuk mengesahkan RUKHP, maka demokrasi Indonesia memasuki masa-masa kegelapan.


Baca Juga:


 


Sebagai sebuah negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang lumrah. Malah harus dilakukan. Sebagai bagian dari proses kontrol.

Obat pahit yang menyehatkan. Membuat demokrasi tumbuh subur dan kuat.

Fungsi media sebagai pilar keempat, adalah anjing penjaga (watchdog) demokrasi. Sementara bagi warga negara, kebebasan berpendapat, termasuk kritik kepada pemerintah dan presiden, dijamin oleh konstitusi.

Pak Jokowi tampaknya perlu belajar lebih rileks mengahadapi kritik kepada para pendahulunya. Presiden BJ Habibie, Megawati, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada masa Presiden SBY, ada demonstran yang membawa kerbau dan ditulisi nama Sibuya. Plesetan dari singkatan nama SBY.

SBY paling banter cuma uring-uringan. Curhat ke media. Tidak sampai menggunakan aparat kepolisian untuk menjerat mereka dengan pasal-pasal pidana penghinaan.

Ketika kasusnya sudah menjurus ke fitnah secara pribadi, SBY menempuh jalur hukum. Dia mengadukan kasusnya ke polisi.

Datang sendiri ke kantor polisi. Tidak menyuruh pengacaranya. Apalagi pendukungnya.

Pada kasus penghinaan yang dilakukan oleh politisi Zainal Ma’arif dan pengacara Eggy Sudjana, SBY sebagai pribadi melapor ke polisi.

Kasus Zainal berakhir karena yang bersangkutan minta maaf. Sementara Eggy divonis bersalah. Dia dijatuhi hukuman 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Eggy menyebut SBY, anaknya dan sejumlah pejabat tinggi negara memperoleh gratifikasi mobil Jaguar dari penguasaha Hary Tanoesoedibyo.

Menjadi presiden di sebuah negara demokrasi, modalnya memang harus punya kuping tebal. Jangan gampang tersinggung, baperan. Marah dan menggunakan kekuasaan karena kritik.

Beda kalau menjadi raja yang punya kekuasaan mutlak, absolut.

Tidak perlu lah kita meniru Thailand. Kerajaan dengan sistem parlementer, tapi rajanya disembah seperti dewa!

Di negeri Gajah Putih itu menghina Raja bisa dihukum seumur-umur. Ada yang dihukum sampai 150 tahun, karena dinilai menghina raja melalui akun facebooknya.

Tirulah Thailand dalam keberhasilan meningkatkan ekspor produksi pangan dan buah-buahannya. Bukan sistem hukum yang T-E-R-L-A-L-U melindungi penguasanya.

Toh di Indonesia sistem politiknya presidensiil. Bukan kerajaan.

Kecuali kalau memang ada merasa seolah-olah raja!?

Hal itu hanya akan terjadi di negara pseudo demokrasi. Seakan-akan demokrasi. Demokrasi seakan-akan. end


Oleh: Hersubeno Arief (Wartawan Senior dan Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Opini

Cina, Selamat Datang di Ibukota Baru Indonesia. Huanying!

Diterbitkan

|

Oleh

Cina, Selamat Datang di Ibukota Baru Indonesia. Huanying!

VAZNEWS.COM – Kalau lihat naga-naganya, hampir dipastikan pemerintah dan perusahaan Cina akan terlibat/dilibatkan secara besar-besaran dalam pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur.


Cina, Selamat Datang di Ibukota Baru Indonesia. Huanying!. Isyarat Cina akan menggarap proyek pembangunan ibukota baru itu pertama kali muncul dari Menko Maritim Luhut Panjaitan. Kemudian diperkuat oleh Menhub Budi Karya Sumadi.

Ketika menerima delegasi China Railways Construction Corporation (CRCC) di kantornya Senin (2/9) Luhut mengaku Chairman CRCC Chen Fenjiang menyatakan ingin terlibat dalam proyek transportasi di ibukota baru.

“Saya bilang nggak tau kalau itu. Saya bilang nanti lah datanya belum lengkap itu,” kata Luhut.

Seperti gayung bersambut, sehari kemudian Selasa (3/9) Budi Karya Sumadi menyambut baik rencana tersebut. “Welcome. Tidak hanya Cina, negara lain pun diperbolehkan ikut berinvestasi,” ujar Menhub.

Syaratnya harus melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KBPU).

Coba perhatikan ucapan dan gestur tubuh mereka. Kendati Luhut mengaku tidak tahu, namun hampir dipastikan dia sangat tahu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Luhut adalah salah satu tangan kanan dan orang kepercayaan Presiden Jokowi.

Sering dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan (Mensegur), rasanya sangat mustahil dia tidak tahu hal ihwal seputar perencanaan pembangunan ibukota.

Luhut adalah trouble shooters Jokowi. Semua urusan Jokowi, dia bereskan. Mulai dari soal politik, ekonomi, sampai hal yang remeh temeh, termasuk urusan pribadi.

Sudah terbiasa dia masuk dan mengambilalih pekerjaan kementerian lain di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).


Baca Juga:


Contoh terbaru adalah pernyataannya soal keinginan asuransi dari Cina membantu IT BPJS Kesehatan yang tengah dirundung banyak masalah. Defisit BPJS saat ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang bikin puyeng Jokowi.

Pemindahan ibukota adalah proyek terbesar sepanjang pemerintahan Jokowi. Diharapkan akan menjadi warisannya (legacy) untuk ”bangsa dan negara.”

Luhut dipastikan terlibat sangat dalam, dan mempunyai peran menentukan dalam gawe besar Jokowi kali ini. Jokowi menggelar pesta pernikahan anaknya saja Luhut terlibat. Apalagi urusan pindah ibukota.

Begitu pula halnya dengan Budi Karya. Sebagai sesama alumni UGM (Kagama), Budi termasuk salah satu menteri yang sangat dipercaya Jokowi.

Kagama connection lain yang punya peran sangat besar dalam rencana pemindahan ibukota adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Ucapan Budi “welcome” dapat diartikan bahwa sudah ada semacam kesepakatan. Pemerintah Cina melalui beberapa perusahaan negara akan dilibatkan dalam pembangunan ibukota baru.

Adapun tambahan kalimat negara-negara lain juga silakan berinvestasi, boleh lah dianggap basa-basi. Agar keterlibatan Cina tidak terlalu mencolok.

Semua urusan diserahkan ke Cina

Sudah bukan rahasia pada rezim pemerintahan Jokowi, ada kecenderungan semua urusan diserahkan ke pemerintah Cina. Negeri tirai bambu itu sudah menjadi semacam aspirin bagi pemerintahan Jokowi. Semua penyakit, obatnya Cina.

Mantan Sesmen BUMN Said Didu secara sinis menyebut, lama-lama Indonesia bisa menjadi “negara bagian Cina.”

Kemungkinan Cina akan terlibat secara besar-besaran dalam pembangunan berbagai infrastruktur di ibukota baru, sangat besar.
Dari total biaya sebesar Rp 466 triliun, pemerintah hanya menganggarkan sebesar Rp 93.5 triliun (19.2%) dari APBN.

Sisanya berasal dari tukar guling aset pemerintah pusat di Jakarta sebesar Rp 150 triliun, dan KBPU dari dalam dan luar negeri.

Melalui skema KBPU inilah pemerintah Cina akan masuk. Dimulai dari sektor transportasi, dan kemudian masuk ke sektor-sektor lain. Mulai dari perkantoran pemerintah, sampai perumahan dan sektor-sektor penunjang ibukota lainnya.

Sekedar flash back, Cina telah masuk ke berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Nilai proyeknya Rp 81.9 triliun.

Menangnya perusahaan Cina dalam mega proyek transportasi itu menimbulkan persoalan dengan pemerintah Jepang.

Perusahaan Jepang yang jauh lebih berpengalaman dan teruji dalam pembangunan kereta api cepat dikalahkan. Alasannya, pemerintah Jepang mensyaratkan adanya jaminan dana dari pemerintah. Sementara Cina tidak. Business to business.


Baca Juga:


Juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga menilai proposal yang diajukan Cina, tanpa jaminan pemerintah, tidak masuk akal!

Lobi-lobi pemerintah Cina melalui Meneg BUMN Rini Soemarno diduga berada di balik menangnya perusahaan Cina.

Jepang belakangan mendapat kompensasi menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya senilai Rp 60 triliun.

Melalui Japan Internasional Corporation Agency (JICA) Jepang menawarkan fasilitas pinjaman (loan). Diharapkan pembangunan akan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun 2023 sudah akan beroperasi.

Namun proyek ini kelihatannya berpotensi akan kembali memunculkan persoalan baru dalam hubungan pemerintahan Jokowi dengan pemerintah Jepang.

Lagi-lagi Cina yang menjadi penyebabnya.

Dalam pertemuan dengan Luhut, CCRC mengungkapkan keinginan mereka untuk ikut masuk ke proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya.

“Tapi ya tentunya sopan santunnya kami memberikan kesempatan dulu ke Jepang. Kalau Jepangnya tidak memberikan compliance yang baik baru kami lakukan (dengan Cina),” ujarnya Menhub.

Sebaliknya Luhut lebih terbuka dan membuka celah bagi Cina. ”Saya bilang, Jepang juga sudah masuk. Tapi kalau kalian (CRCC) punya ‘offer’ yang lebih bagus, teknologi bagus, ya kita lihat-lihat juga. Tapi Jepang sudah maju sih,” katanya.

Dengan sikap yang sangat agresif dan lobi lebih kuat di pemerintahan Jokowi, dipastikan Cina tak mau membuang kesempatan melepas berbagai proyek Jumbo dalam pembangunan infrastruktur ibukota baru.

Bukan hanya besarnya nilai proyek yang akan mereka raup. Masuk dan “menguasai” ibukota sebuah negara secara politis sangat strategis dan super penting.

Apalagi bila rezim pemerintahan negara tersebut mengundang dan menyediakan karpet merah.

Huanying. Selamat datang di ibukota kami. end


Oleh: Hersubeno Arief (Wartawan Senior dan Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Opini

Jokowi Siapkan Soft-Landing untuk Invasi China

Diterbitkan

|

Oleh

Jokowi Siapkan Soft-Landing untuk Invasi China
Photo: © Disediakan oleh Republika

VAZNEWS.COM – Di tengan hiruk-pikuk Papua dan pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi merampungkan persiapan akhir ‘soft landing’ (pendaratan empuk) untuk invasi ekonomi dan bisnis RRC (China) ke Indonesia.


Jokowi Siapkan Soft-Landing untuk Invasi China. Persiapan final itu tidak diketahui orang. Dilakukan dengan cara yang sangat rapi. Diam-diam, ‘low profile’. Tidak banyak ribut-ribut. Tetapi pasti.

Sangat low-profile. Hanya dengan sebuah keputusan menteri (Kepmen). Tepatnya, Menteri Ketenagakerjaan. Diterbitkan pada 27 Agustus 2019. Kepmen Naker nomor 228 tahun 2019.

Kepmen ini membuka lebar-lebar pintu untuk invasi ‘full force’ (habis-habisan) dari RRC. Selama ini China sudah merintis invasi itu. Mereka suskes. Disambut oleh para oportunis lokal. Didorong dan disokong oleh konglomerat diasfora yang kini telah menjadi oligarkhi penguasa negeri.

Kepmen Naker ini membolehkan hampir semua jenis pekerjaan untuk orang asing. Dan, sangat bisa terbaca dengan mudah bahwa orang asing itu adalah warga China. Sebab, hampir pasti orang dari negara-negara lain tidak akan tertarik dengan ratusan posisi yang dibolehkan itu.

Mudah juga terbaca bahwa Kepmen Naker terbaru ini dimaksudkan untuk memuluskan impor tenaga kerja China. Ada 2,197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) jenis pekerjaan yang boleh diduduki orang asing. Saking banyaknya, diperlukan 138 halaman untuk merinci sebutan atau nama jabatan yang disiapkan untuk orang asing itu.

Bagi saya, tidak salah kalau ada yang berpendapat bahwa Kepmen ini adalah pesanan RRC. Entah terkait, entah tidak, beberapa hari setelah penerbitan Kepmen itu, ada rombongan pengusaha RRC menjumpai Menko Segala Urusan. Isyarat ‘positif’,  bukan?


Baca Juga:


Begitu nanti China ‘tekan gas’ investasi di berbagai bidang usaha, maka mereka bisa langsung membawa warga mereka sendiri untuk memegang ribuan posisi itu.

Indonesia bakal menjadi ‘production and marketing colony’. Menjadi koloni produksi dan pemasaran. Sekaligu berfungsi sebagai pangkalan utama One Belt One Road (OBOR). Inilah impian terbesar RRC.

Tidak tanggung-tanggung. Sebagai contoh, di dalam Kepmen Nakertrans nomor 247 tahun 2011 (era SBY), hanya ada 66 posisi yang boleh diduduki oleh orang asing untuk kategori bidang konsturksi. Di dalam Kepmen Naker 228 tahun 2019, jumlah itu bertambah 200%. Mulai sekarang, ada 181 jenis pekerjaan (posisi) dalam kategori bidang konstruksi yang boleh dipegang orang asing. Dari jabatan tertinggi, menengah, sampai ke bawah. Dan sangat tak mungkin semua ini untuk orang asing non-China.

Adakah kaitan Kepmen ini dengan keinginan China untuk membangun ibu kota baru? Siapa yang berani jawab “tidak”?

Liberalisasi lapangan kerja ini sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Presiden Jokowi melakukan intensifikasinya. Sekarang sudah tuntas. Jokowi membuat Indonesia ‘done’ untuk China.

Ada 18 kategori usaha yang diliberalisasikan oleh Presiden Jokowi. Yaitu:

1)Konstruksi, 2)Real Estate, 3)Pendidikan, 4)Industri Pengolahan, 5)Pengolahan Air, Pengolahan Air Limbah, Pengolahan dan Daur Ulang Sampah, 6)Pengangkutan dan Pergudangan, 7)Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, 8)Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan-Minum.

9)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 10)Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya, 11)Aktivitas Keuangan dan Asuransi, 12)Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, 13)Informasi dan Telekomunikasi,

14)Pertambangan dan Penggalian, 15)Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, 16)Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Mobil dan Sepedamotor, 17)Aktivitas Jasa lainnya, 18)Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknik.

Kepmen 228/2019 ini tak ubahnya seperti pukat harimau di laut. Pukat harimau menjaring habis semua ikan, segala ukuran. Yang besar diangkat, yang kecil pun disikat. Kepmen ini membuat orang asing (terutama warga RRC) bisa menempati posisi tinggi seperti direktur utama, manajer senior, manajer rendah hingga pengaspal jalan. Tukang pasang pipa, boleh masuk. Ahli beton, tidak masalah.

Di kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, orang asing boleh menjadi sutradara film. Bahkan boleh menjadi pemandu karaoke. Penyanyi boleh masuk, pemetik alat musik juga boleh. Siapakah orang asing yang mau pekerjaan ini? Orang Amerika, Eropa, Jepang? Mana mau mereka!

Luar biasa! Pekerjaan ‘light director’ (pengarah lampu) saja pun dibolehkan untuk orang asing. Pekerjaan ‘disc-jokey’ (DJ) juga dibolehkan.

Yang paling serius untuk diperhatikan adalah ribuan posisi di empat kategori, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Telekomunikasi, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Liberalisasi di empat kategori ini memberikan sinyal bahwa China akan masuk secara masif untuk menguasai bisnis dari A sampai Z.

Di sektor Pertambangan dan Penggalian, ada 600 posisi tinggi, menengah dan rendah yang akan diberikan kepada orang asing. Untuk bisnis ini, perusahaan asing boleh membawa sendiri ahli geologi, seismologi, drilling, sampai tukang pipa. Singkatnya, semua posisi usaha pertambangan bisa mereka bawa. Pembebasan di sektor ini tampak “sangat RRC” sekali. China memerlukan migas dan batubara dalam jumlah besar.


Baca Juga:


Catatan: 600 posisi itu bukan berarti 600 orang. Itu maksudnya 600 posisi di satu unit usaha. Nah, berapa banyak perusahaan China yang akan masuk? Bisa ratusan bahkan ribuan. Bukan di pertambangan saja. Di sektor-sektor lain malah lebih dahsyat lagi. Terutama industri manufaktur (Industri Pengolahan).

Di industri pengolahan ini ada 23 subsektor. Jenis pekerjaannya ada 700-an. Berapa banyak yang Anda bayangkan perusahaan RRC akan masuk ke 23 subsektor itu? Dan ingat! Ada banyak subsektor primadona. Bisa ratusan atau ribuan perusahaan akan melakukan invasi ke sini.

Sekadar catatan Anda saja, China memiliki 2,800,000 (dua juta delapan ratus ribu) perusahaan industri manufaktur itu. Amerika Serikat saja yang sudah lama menguasai industri manufaktur, hanya memiliki 275,000 perusahaan (pabrik).

Kita lihat bagaimana China menyelipkan pesan di Kepmen 228/2019. Untuk subsektor kertas dan produksi berbasis kertas, ada 174 posisi yang boleh dipegang oleh orang asing. Ini pertanda bahwa RRC akan masuk besar-besaran di pengolahan kertas. China tahu persis booming industri ini. Karena semua orang membeli kertas, setiap hari. Lihat saja kemasan odol, kemasan sikat gigi, kemasan rokok, kemasan parfum, segala jenis tisu, segala jenis buku, kardus, dlsb. Industri ini menjanjikan penguasaan hulu ke hilir.

Ada lagi sektor yang sangat penting dan sensitif. Yaitu, Informasi dan Telekomunikasi. Kepmen ini semakin terasa bumbu China-nya. Di sini ada urusan satelit, alat-alat telekomunikasi, pertelevisian, dll. China sangat menguasai sektor ini. Di sini, orang asing boleh menjadi direktur utama, wakil dirut, general manager, manajer cabang, manajer keuangan, manajer layanan pelanggan, manajer purna jual, dst. Boleh juga menduduki kepala teknisi satelit, kepala stasiun bumi, urusan pemasaran, dan yang lain-lainnya.

Potong cerita, begitulah Kepmen 228 tahun 2019. Kelihatannya sepele, cuma keputusan menteri. Tapi, itulah taktik yang jitu. Tidak usah pakai Kepres. Karena berpotensi untuk diributkan publik. Kalau kepmen, Presiden tinggal marah-marah saja kepada menteri andaikata ada reaksi keras dari rakyat. Cukup bilang, “Itu bukan urusan saya.” Selesai.


Oleh: Asyari Usman (Wartawan Senior)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjut Baca

Trending