Terhubung dengan VAZnews.com

Daerah

Pakar Hukum: Komisioner KPU Yang Curang Terancam Pidana 5 Tahun

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM – Pakar Hukum Pidana Universitas Parahiyangan Bandung, Agustinus Pohan mengatakan komisioner KPU jika terbukti curang dapat dihukum lima tahun kurungan.


Pakar Hukum: Komisioner KPU Yang Curang Terancam Pidana 5 Tahun. Komisioner KPU yang terbukti bermain curang dalam Pemilu 2019 dapat di pidana lima tahun penjara. Pasal pidana yang bisa dipertimbangkan adalah pasal 532 jo pasal 554 UU No. 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Hukumannya bisa dipenjara 4 tahun dengan pemberatan 1/3. Jadi total bisa 64 bulan atau 5 tahun 4 bulan,” terang Agustinus di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Agustinus mengtakan itu terkait adanya gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca Juga:


Di dapil 2 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara, Partai Perindo diketahui menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di MK dengan nomor perkara 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII /2019.

Dugaan ketidaknetralan KPU Kabupaten Humbahas sangat mencolok dengan bukti-bukti yang disampaikan pemohon ke MK. Agustinus menilai upaya KPU Humbahas dalam memenangkan caleg tertentu tak bisa dibiarkan dan itu jelas mencederai demokrasi.

“Komisioner seperti itu tak bisa dibiarkan. Harusnya tak memihak ya apalagi menggelembungkan suara salah satu partai politik supaya calon partai lain tereliminasi. Ini Preseden buruk bagi demokrasi kita,” katanya.

Diketahui, Komisioner KPU Humbahas, Sumatera Utara yang diketuai Binsar Sihombing terancam hukuman penjara  5 tahun 4 bulan atas dugaan penggelembungan suara partai Golkar di dapil 2 Humbang Hasundutan.

Baca Juga: Disebut Gelembungkan 22 Juta Suara, Ini Jawaban Menohok KPU

Penyelenggra pemilu setempat dinilai tak bekerja profesional dan mengeliminasi caleg dari partai Perindo dengan berupaya memasukkan suara partai peserta pemilu yang tak mungkin meloloskan wakilnya di legislatif di partai Golkar.


Source: Artikel asli

Komentar

Daerah

967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api

Diterbitkan

|

Oleh

967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api
Ilustrasi (Sumber foto : ist)

VAZNEWS.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat sepanjang 2019 sudah melalap lahan seluas 967,25 hektare.


967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api. “Total sepanjang tahun ini hingga 14 Agustus sudah 967,25 hektare lahan terbakar,” kata Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan Ansori, di Palembang, Kamis (15/8/2019).

Luas lahan terbakar yang disebut Ansori itu sudah termasuk yang terjadi dua hari terakhir di Sumatera Selatan. Ansori menyebut karhutla melalap sekitar 238,9 hektare sejak Selasa (13/8) hingga Rabu kemarin (14/8).

Jika dirinci, karhutla pada Selasa (13/8) melalap 31,55 hektare di wilayah Musi Banyuasin, Ogan Ilir, serta Banyuasin.

Baca Juga: PDIP Minta Menteri Lebih Banyak, Akbar Ingatkan Mega Hormati Jokowi

Sementara pada Rabu (14/8), karhutla menghanguskan lahan seluas 207,35 hektare di daerah Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, serta Musi Banyuasin.

Jumlah luas lahan yang terbakar akibat karhutla masih terus bertambah karena api di wilayah Desa Muara Medak belum berhasil dipadamkan hingga Kamis (15/8).

Baca Juga: Usai Shalat Idul Adha, Jokowi Ajak Umat Tingkatkan Kesalehan Sosial

Ansori mengatakan bahwa kebakaran di lahan gambut Desa Muara Medak tersebut mulai menyala sejak Selasa lalu (13/8).

Hingga Kamis petang (15/8) , ratusan tim darat pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan 5 helikopter dikerahkan untuk melaksanakan waterbombing di lahan Sumatera Selatan yang hangus dilalap api.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Daerah

Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel, Begini Tanggapan Sandi!

Diterbitkan

|

Oleh

Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel

VAZNEWS.COM – Wakil ketua umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan memajukan nama Nur Asia Uno di bursa Calon walikota Tangerang Selatan. Lantas seperti apa tanggapan Sandi?


Gerindra Usulkan Istri Sandi Maju di Pilwakot Tangsel. Eks Cawapres Sandiaga Uno menanggapi usulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad agar istrinya, Nur Asia Uno, maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020.

Sandiaga mengaku bakal menanyakan hal tersebut kepada Nur Asia terlebih dulu.

“Saya tanya beliau, beliau senyum-senyum terus jadi saya ga bisa masuk ke conversation yang lebih mendalam tapi mungkin dalam minggu ke depan saya akan tanya dia (lagi).

Karena waktu saya masuk politik kan dia juga bilang begitu, dulu waktu kamu masuk politik kamu banyaknya mikirnya sendiri sama teman-teman kamu, nanti biar kasih tahu saya begitu sudah putusan, tapi diskusi ini masih terus jalan,” kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).


Baca Juga:


Sandiaga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada sang istri, apakah ingin bertarung dalam pemilihan calon walikota Tangsel tahun depan.

“Saya tak ingin batasi karir dia, kalau dia memang dapat panggilan dari warga dimana pun yang dirasakan memberikan manfaat tapi bagi saya ingin memberikan keleluasaan beliau untuk berpikir, berkonsultasi tentunya dengan penasihat-penasihatnya abis itu nanti ujung-ujungnya kita harus putusin besama,” katanya.

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah mengusulkan kepada Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mencalonkan Nur Asia di pilwalkot Tangerang Selatan tahun depan.

Dasco mengaku juga sudah menanyai Sandi soal usulannya itu. “Saya baru tanya suaminya. (Dia) senyum-senyum,” kata Dasco kepada wartawan.

Dasco mengungkapkan sejumlah alasannya ingin mengusung Nur Asia. Pertama, dia menilai Tangerang Selatan adalah daerah yang sudah terbukti tak resisten terhadap pemimpin perempuan. Wali Kota Tangsel saat ini juga perempuan, yaitu Airin Rachmi Diany.

Dia mengimbuhkan, Tangerang Selatan sebagai daerah yang pembangunannya maju pun memerlukan orang yang kreatif, inovatif, dan teliti. Dia menilai Nur Asia Uno mampu menyinkronkan pembangunan di Tangerang Selatan sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Baca Juga: Tentang Strategi Prabowo

Sepekan lalu, anak Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 Ma”ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menyatakan dirinya siap maju di pilwalkot Tangsel. Menurut Dasco, hal ini semakin menunjukkan bahwa calon perempuan dapat diterima di Tangsel.

“Ya enggak apa-apa. Artinya pangsa pasar pemimpin perempuan di Tangsel berarti cukup mempunyai daya tarik,” ucapnya.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Daerah

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil

Diterbitkan

|

Oleh

Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil
Photo: © Disediakan oleh DM1

VAZNEWS.COM – Petani pemulia benih padi IF8 asal Aceh, Tengku Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Aceh. Ia diduga menjual bibit padi tak bersertifikat. Kasus ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan diskriminasi negara terhadap petani kecil.


Kasus Padi IF8 Bentuk Kriminalisasi Negara Terhadap Petani Kecil. Koalisi Kedaulatan Benih Petani menilai negara masih melakukan diskriminasi terhadap benih rakyat. Penangkapan Munirwan petani pemulia benih padi IF8 di Aceh merupkan salah satu contoh diskriminasilasi terhadap rakyat.

“Kasus Munirwan ini menandakan bahwa benih rakyat itu masih mengalami diskriminasi oleh negara. Sehingga petani kecil masih rentan untuk dikriminalkan,” kata anggota koalisi yang juga Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya kasus kriminalisasi terhadap petani kecil seharusnya tidak boleh terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tahun 2013 menyebut petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanamannya sendiri.

“Artinya, kriminalisasi terhadap Munirwan ini adalah preseden yang buruk. Tidak hanya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya oleh petani, tetapi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena bertentangan dengan putusan MK,” ujarnya.


Baca Juga:


Dewi merasa kriminalisasi terhadap Munirwan bertentangan dengan program pemerintah, yakni Desa Daulat Benih. Padahal Munirwan selaku Kepala Desa dan pemulia hendak mengembangkan benih di desanya.

“Ini sangat ironi,” ujar Dewi.

Dewi juga mengaku kecewa dengan langkah pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian yang menandatangani nota kesepahaman tentang benih produk pengembangan rekayasa genetik.

Ia berpendapat MoU itu memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait pengembangan benih belum sejalan konstitusi dan putusan MK. Di sisi lain, konstitusi telah mengamanatkan bahwa petani memiliki hak untuk berdaulat atas benihnya.

“Pemerintah sekarang ketika sedang mengumandangkan program Desa Daulat Benih, kedaulatan pangan, dan reforma agraria justru mendorong ketergantungan petani dan pertanian kita kepada produk-produk benih yang dihasilkan pabrikan skala besar,” ujarnya.

Polda Aceh menangkap dan menetapkan Munirwan sebagai tersangka atas dugaan telah menjual bibit padi IF8 yang belum bersertifikat. Munirwan ditangkap dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Bumades Nisami Indonesia.

Dia dilaporkan karena benih yang ditemukan belum tesertifikasi. Munirwan dijerat Undang-undang No 12 Tahun 1992 juncto ayat 2 tentang sistem budidaya tanaman. Namun Polda Aceh mengabulkan penangguhan penahanan Munirwan atas jaminan Koalisi NGO HAM.

Dewi menyatakan penangguhan penahanan terhadap Munirwan belum menyelesaikan polemik. Sebab, ia berkata, kasus Munirwan bisa dilanjutkan ke tahap persidangan jika belum ditutup.

Baca Juga: KPU Akui Situng Tak Rampung karena Banyak Permainan C1

“Oleh karena itu kami ingin memastikan Kepolisian dari sejak Mabes Polri sampai ke bawah harus memastikan bahwa kasus ini segera ditutup dan dilakukan rehabilitasi pemulihan hak, nama baik terhadap Bapak Munirwan, termasuk petani-petani yang sampai sekarang masih banyak yang dikriminalkan,” ujar Dewi.

Dewi menyampaikan petani membutuhkan perlindungan dan proteksi dari ketidakadilan dan kesewenangan.

“Petani tidak butuh dikriminalkan lagi karena sudah banyak sebetulnya aturan yang menjamin petani atas benihnya,” ujarnya.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending