Terhubung dengan VAZnews.com

News

Komisioner Pusat Minta KPU Daerah Hati-hati Tetapkan Caleg Terpilih

Diterbitkan

|

Komisioner Pusat Minta KPU Daerah Hati-hati Tetapkan Caleg Terpilih
Foto: Beritasatu Photo / SP/Joanito De Saojoao.

VAZNEWS.COM – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengimbau KPU daerah agar berhati-hati dalam menetapkan para calon legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2019.


Komisioner Pusat Minta KPU Daerah Hati-hati Tetapkan Caleg Terpilih. Menurut Ilham, pascaputusan 58 perkara yang di-dismissal oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya KPU daerah  sudah bisa menetapkan para caleg terpilih dan perolehan kursi parpol.

Namun demikian ia menerangkan perlunya prinsip kehati-hatian bagi KPU Daerah jika di daerah yang bersangkutan masih terdapat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif.

“Kita gunakan prinsip kehati-hatian ya. Sebab kan ada SK 987. Sejumlah pemohon sengketa pileg tidak mendalilkan SK itu, justru yang didalikan adalah SK setiap kabupaten/kota. Dan kemudian itu di-dismissal oleh MK,” ujar Ilham di Jakarta, Selasa (23/7/2019).


Baca Juga:


Saat ini yang menjadi dasar hasil pemilu, kata Ilham adalah SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pilpres dan pileg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Jadi ada satu kesatuan dalam menetapkan hasil pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD.

Karena itu, KPU daerah perlu memperhatikan dengan cermat perkara-perkara yang masih digugat di MK karena dari 58 perkara yang dismissal, belum tentu semuanya bersih dari perkara pileg di seluruh tingkatan.

“Kami pun belum detailkan semuanya. Ya karena kan SK 987 kan itu juga menyangkut semuanya. Kan beberapa dalil2 MK itu kan Basisnya dari SK KPU Nomor 987,” tandas dia.

Karena MK memandang SK secara satu kesatuan, Ilham menyarankan KPU daerah melakukan pengecekan kembali apakah di satu daerah masih tersangkut perkara pileg di MK. Sebaliknya, jika sudah tidak ada lagi sengketa pileg di setiap tingkatan, maka caleg terpilih bisa segera ditetapkan.

Baca Juga: Laman Beritasatu.com Menjadi Korban Hoax Pembenci Anies Baswedan

“Jika DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tidak ada (sengketa di MK) mau ditetetapkan ya silakan saja. Jadi tidak ada yang bersangkutan lagi di MK, kalau masih ada DPR RI yang disoal di MK ya jangan dulu,” pungkas Ilham.


Source: Artikel asli

Komentar

Opini

Pengamat: Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Diterbitkan

|

Pengamat Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf
Photo: © Disediakan oleh detikcom

VAZNEWS.COM – Menyimak penjelasan Presiden Jokowi kepada para pimpinan media soal komposisi kabinet, hampir dapat dipastikan banyak parpol yang bakal gigit jari.


Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Apalagi partai pendukung paslon 02 yang ingin merapat ke pemerintah. Termasuk Gerindra. Jangan terlalu terbuai mimpi mendapat banyak jatah kursi, konon pula pos-pos kementerian yang basah dan prestisius.Bisa masuk dan mendapat pos alakadarnya saja, sudah sangat beruntung.

Seperti pengakuan Jokowi, usunan kabinetnya sudah final. Ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun. Ada yang berusia antara 30-40 tahun. Keduanya berasal dari kalangan profesional. Jokowi mengklaim, rekam jejak manajerialnya, bagus.

“Profesional akan mendapat porsi 55 persen, dan parpol 45 persen,” ujarnya.

Dengan rumus tersebut, berarti kalangan parpol hanya akan kebagian 15 kursi. Maksimal 16 kursi. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU jumlah kementerian sebanyak 34.

Mari berhitung berapa kira-kira jatah menteri yang akan didapat masing-masing parpol.

Pada Pilpres 2019 Jokowi-Ma’ruf diusung oleh 9 parpol : PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI. Belakangan Gerindra diajak masuk.


Baca Juga:


Jadi setidaknya akan ada 10 partai di koalisi pemerintah. Bila ditambah dengan Demokrat yang sudah menyatakan mendukung pemerintah, jumlahnya 11 parpol.

Ketua Umum PDIP Megawati dengan tegas minta Jokowi memberikan jatah kursi terbanyak kepada partainya. Permintaan yang sulit ditolak. Bagaimanapun Jokowi adalah kader dan petugas partai.

Seandainya jatah kursi menteri disamakan dengan kabinet Jokowi-JK, maka setidaknya ada lima menteri asal PDIP. Menko PMK Puan Maharani, Mensekab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Jasona Laoly.

Oh iya tolong diingat, barangkali ada yang lupa, atau tidak tahu. Masih ada satu orang lagi ternyata, yakni Menkop Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Dengan PDIP mendapat jatah yang sama, maka tinggal tersisa 10-11 kursi. Bila benar Gerindra mendapat tawaran tiga orang menteri, maka jumlah yang tersisa untuk partai lain, tinggal 7-8 menteri. Sangat tidak masuk akal.

Mana mungkin Golkar, PKB, dan Nasdem bersedia mendapat jatah satu kursi sama dengan parpol lain, termasuk yang tidak lolos parlemen seperti Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

Lebih tidak mungkin lagi Golkar, PKB, dan Nasdem bersedia diberi kursi lebih sedikit dari Gerindra.

Masih tarik menarik

Dengan kalkulasi semacam itu, kendati Jokowi menyatakan susunan kabinet sudah final, namun sesungguhnya di balik layar masih jauh dari final. Sedang terjadi negosiasi, tarik menarik, dan tekan menekan menekan antar-kubu pendukung Jokowi.

Sikap Ketua Nasdem Surya Paloh yang belakangan sering sangat kritis terhadap pemerintah, adalah bagian dari proses itu. Ujungnya bisa bertemu dan tetap berada dalam kabinet. Atau kalau sampai tidak menemukan titik temu, berada di luar kabinet.

Berada di luar kabinet adalah opsi yang pasti sangat dihindari oleh parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. Yang berada di luar koalisi saja ingin masuk, masakan yang di dalam malah keluar. Impossible. Hil yang mustahal.

Di luar parpol, perlu dicatat banyak kepentingan politik lain yang bermain di seputar Jokowi. Mulai dari kepentingan bisnis lokal maupun internasional, kelompok kepentingan di dalam negeri, dan kepentingan politik asing, terutama negara-negara adidaya seperti AS dan China.

Representasi kelompok kepentingan itu bisa tercermin dari berbagai figur “non” parpol seperti Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono, Gories Mere, Moeldoko, Sri Mulyani, Rini Soemarno dan beberapa figur lainnya.


Baca Juga:


Sebagian dari mereka adalah proxy. Mereka harus tetap bertahan di lingkar kekuasaan, agar akses dan kepentingan mereka tetap terjaga. Hanya dengan begitu kartu mereka juga tetap hidup dan punya nilai politis dan bisnis.

Tak bisa dipungkiri, di luar parpol kelompok kepentingan ini mempunyai peran besar dalam “kemenangan” Jokowi. Hal itu pasti sangat dipahami oleh Jokowi.

Kelompok-kelompok kepentingan ini semuanya harus bisa diakomodasi oleh Jokowi. Pos kementerian yang diisi oleh para profesional, tidak selalu dapat diartikan mereka bebas dari kepentingan politik dan bisnis.

Bisa saja mereka adalah profesional yang berafiliasi dengan parpol, kepentingan bisnis lokal maupun multinasional, kepentingan kelompok agama dan kelompok tertentu, dan kepentingan negara-negara asing.

Menyadari banyaknya kepentingan semacam itu, maka sangat wajar bila para petinggi parpol kini tengah berjibaku, menggunakan berbagai macam cara untuk mengamankan kursinya.

Khusus bagi Gerindra, bila akhirnya hanya mendapat pos satu atau maksimal dua kementerian, maka harga politik yang harus dibayar sangat mahal. Kecuali bila mendapat kompensasi berupa pos-pos lain di luar kabinet dan konsesi bisnis yang memadai.

Lebih parah lagi kalau sampai Gerindra sama sekali tidak jadi mendapatkan kursi. Itu namanya ribut-ribut rebutan pepesan kosong.

Dalam politik memang tidak ada Nasi Goreng yang gratis. end

Baca Juga: Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Minta Jokowi Akui PKI

Pepesan Kosong Kabinet Jokowi-Ma’ruf


Oleh: Hersubeno Arief (Wartawan Senior dan Pemerhati Kebijakan Publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Dunia

Lahirkan OS Baru, Ini Peringatan Keras Pendiri Huawei ke Pemerintah AS

Diterbitkan

|

Oleh

Lahirkan OS Baru, Ini Peringatan Keras Pendiri Huawei ke Pemerintah AS
Ren Zhengfei. Foto: Reuters

VAZNEWS.COM – CEO sekaligus pendiri Huawei, Ren Zhengfei memberikan peringatan keras kepada pemerintah Amerika Serikat terkait dengan sistem operasi Android dari Google.


Lahirkan OS Baru, Ini Peringatan Keras Pendiri Huawei ke Pemerintah AS. Baru-baru ini Bos Huawei, Ren Zhengfei melakukan wawancara eksklusifnya dengan Sky News.

Zhengfei mengecam kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang melarang Google bekerja sama terkait suplai OS Android ke jajaran posel Huawei.

Terkait hal itu, CEO Huawei itu mengakui tindakan Pemerintah AS memasukkan Huawei ke “entity list” merupakan sebuah hantaman besar bagi pihaknya.


Baca Juga:


Perusahaan Google menghentikan suplai penuh OS Android-nya ke jajaran smartphone Android garapan Huawei. Sebagai respons, Huawei baru-baru ini telah meluncurkan sistem operasi yang dinamai Harmony.

“Akan butuh waktu yang sangat lama untuk membangun ekosistem kami sendiri. Untuk waktu yang lama pula kami mungkin jadi tidak bisa mempertahankan eksistensi sebagai vendor smartphone top,” ucap Ren Zhengfei.

Jika pun kemungkinan itu benar-benar terwujud, kalau Huawei tak lagi diizinkan memakai sistem operasi Android dalam perangkat buatannya, sebenarnya ini justru bisa menjadi peluang tersendiri buat perusahaan tersebut sekaligus menjadi ancaman bagi AS.

“Jika pemerintah AS tidak memberi izin Google untuk menyediakan sistem operasi Android (buat Huawei), maka dunia mungkin akan memiliki sistem operasi ketiga,” kata Ren Zhengfei.

Baca Juga: Spesifikasi Smartphone gaming Asus ROG Phone 2

“Dan hal itu tidak akan menguntungkan buat Amerika Serikat, (yakni) membiarkan lahirnya sebuah sistem operasi ‘adik kecil’ ke dunia. Tak tertutup kemungkinan suatu hari nanti sistem operasi ketiga akan melampaui mereka (kedua OS sebelumnya),” ucapnya.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Daerah

967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api

Diterbitkan

|

Oleh

967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api
Ilustrasi (Sumber foto : ist)

VAZNEWS.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat sepanjang 2019 sudah melalap lahan seluas 967,25 hektare.


967,25 Hektare Lahan Sumatera Selatan Hangus Dilalap Api. “Total sepanjang tahun ini hingga 14 Agustus sudah 967,25 hektare lahan terbakar,” kata Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan Ansori, di Palembang, Kamis (15/8/2019).

Luas lahan terbakar yang disebut Ansori itu sudah termasuk yang terjadi dua hari terakhir di Sumatera Selatan. Ansori menyebut karhutla melalap sekitar 238,9 hektare sejak Selasa (13/8) hingga Rabu kemarin (14/8).

Jika dirinci, karhutla pada Selasa (13/8) melalap 31,55 hektare di wilayah Musi Banyuasin, Ogan Ilir, serta Banyuasin.

Baca Juga: PDIP Minta Menteri Lebih Banyak, Akbar Ingatkan Mega Hormati Jokowi

Sementara pada Rabu (14/8), karhutla menghanguskan lahan seluas 207,35 hektare di daerah Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, serta Musi Banyuasin.

Jumlah luas lahan yang terbakar akibat karhutla masih terus bertambah karena api di wilayah Desa Muara Medak belum berhasil dipadamkan hingga Kamis (15/8).

Baca Juga: Usai Shalat Idul Adha, Jokowi Ajak Umat Tingkatkan Kesalehan Sosial

Ansori mengatakan bahwa kebakaran di lahan gambut Desa Muara Medak tersebut mulai menyala sejak Selasa lalu (13/8).

Hingga Kamis petang (15/8) , ratusan tim darat pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan 5 helikopter dikerahkan untuk melaksanakan waterbombing di lahan Sumatera Selatan yang hangus dilalap api.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Trending