Terhubung dengan VAZnews.com
[the_ad id="3299"]

Hukum

Komnas HAM: Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam Inkonstitusional, Bubarkan Saja

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM Komnas HAM: Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam Inkonstitusional, Bubarkan Saja. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) inkonstitusional, dan meminta tim tersebut dibubarkan.

Komisioner Komnas HAM Munaf Rizal Manan menyatakan tidak ada urgensi objektif yang mendasari pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Sementara, kebebasan berpikir dan berpendapat warga negara telah secara tegas dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 dan 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Selain itu juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tugas pemerintah, sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Tidak seharusnya ada suatu kebijakan yang bersifat menebarkan ancaman dan atmosfer ketakutan bagi warga negara,” kata Munaf dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (10/05/2019).

Keberadaan tim, kata Munaf, melampaui keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Tugas yang dimandatkan kepada Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam seperti melakukan menyerupai fungsi (quasi) penyelidikan.


Baca Juga:


Padahal, kata dia, sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme dan instrumen lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara, Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam dengan tegas menolak keberadaan Tim Asistensi Hukum. Menurutnya, tugas tim itu justru melakukan intervensi penegakan hukum.

Intervensi penegakan hukum itu terlihat dalam tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 38 Tahun 2019, tentang pembentukan Tim Asistensi Hukum.

Di antara tugas tim itu adalah “melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum” dan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum”.

Dia menilai ketika tim itu dibentuk oleh Menko Polhukam, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan politik. Lain halnya ketika tim itu dibentuk oleh lembaga penegak hukum, kepolisian misalnya, dan tim itu benar-benar dibutuhkan untuk proses penegakan hukum.


Baca Juga:


Dengan membentuk Tim Asistensi Hukum, Menkopolhukam Wiranto telah menarik penegakan hukum ke urusan politik. “Itu cerminan dari karakter, kalau jaman dulu karakter orde baru,” ujarnya.

Tim Asistensi Hukum sebagaimana dinyatakan Wiranto akan memantau pernyataan tokoh-tokoh. Anam menegaskan ada mekanisme hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tak boleh terlampaui sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar, salah satunya kebebasan hati nurani dan berpikir tak boleh dikurangi dalam bentuk apapun.

“Dalam konteks itu tim ini inkonstitusional. Ya sudahlah dibubarin saja,” tandasnya.[kn]

Komentar

Hukum

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan

Diterbitkan

|

Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan
Gambar: Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer

VAZNEWS.COM – Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dipolisikan terkait ucapannya yang menuding Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI membawa batu-bensin.


Tuding Anies di Balik Kasus Ambulan DKI, Ketua Jokowi Mania Dipolisikan. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya melaporkan nama Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya.

Ketua Jokowi Mania itu menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlibat dalam kasus Ambulan Pemprov DKI yang menyuplai batu dan bensin untuk para demonstran.

Immanuel melontarkan tuduhannya tersebut saat ia menghadiri acara diskusi Dua Sisi di stasiun televisi tvONE pada Kamis malam (26/9/2019). Ia menyebut bukti keterlibatan Anies menyoal mobil ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang ditangkap polisi pada Rabu malam.


Baca Juga:


“Mereka (demonstran) disusupi. Kita punya data-datanya. Kita lihat ambulan-ambulan yang ditangkap polisi itu, itu semua labelingnya Pemprov DKI dan Anies terlibat,” katanya.

Terkait tuduhan dari Jokowi Mania tersebut, Ketua Bidang Sosial Budaya KAHMI, Imam Sofyan melaporkan Immanuel Ebenezer lantaran pihaknya tidak terima jika Anies Baswedan dituding dan difitnah.

“Kami sebagai warga negara juga warga Jakarta tentunya tidak menginginkan itu, karena ini akan menimbulkan keresahan. Ini pencemaran nama baik,” ujar Imam Sofyan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu (28/9/2019).

Baca Juga: Polisi Akui Salah Tuduh Ambulan Pemprov DKI Bawa Batu dan Bensin

Imam Sofyan juga meminta Immanuel Ebenezer segera melakuakn permintaan maaf kepada publik karena dinilai telah melakukan fitnah terhadap Anies Baswedan. Selain menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga merupakan Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI.

“Perlu minta maaf dari yang bersangkutan. Harus ada upaya ke ranah hukum,” sambung Imam Sofyan.

Lanjut Baca

Hukum

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

Diterbitkan

|

Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan

VAZNEWS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menanggapi polemik pengesahan RUU KUHP oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya undng-undang tersebut mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.


Demokrasi Akan Mengalami Kemunduran Jika RUU KUHP Disahkan. Gelombang aksi massa menolak revisi UU KPK semakin tak terbendung. Belum lagi reda, kini DPR kembali memproduksi kegaduhan baru lewat produk RUU KUHP yang mereka hasilkan.

Zaenal Abidin menilai RUU KUHP yang ada saat ini justru mencerminkan kemunduran demokrasi. Demokrasi yang semula diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu justru terancam dengan keberadaan RUU tersebut.

“Bila ditelaah secara cermat, beberapa bagian dalam RUU KUHP justru mengancam keberlangsungan demokrasi. Demokrasi kita (Indonesia) ingin ditarik mundur,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, mengutip dari laman RMOL Minggu (22/9/2019).


Baca Juga:


Menurut Zaenal, dalam RUU tersebut terdapat pasal yang justru mengancam kebebasan berpendapat. Melakukan kritik pada presiden justru bisa dihadapkan dengan ancaman pemenjaraan, padahal dalam demokrasi hak menyatakan pendapat merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Pemerintah diketahui beralasan pasal tersebut merupakan delik aduan, namun pernyataan tersebut bukanlah jawaban dari pertanyaan publik.

Zaenal berpendapat, “Dalam negara demokrasi seorang presiden harus siap dikritik dan berdialog dengan kritik yang dialamatkan kepadanya,”.

Dalam RUU tersebut juga terdapat sebuah ancaman penjara bagi gelandangan. Melihat hal tersebut, jelas ada indikasi kuat pemerintah saat ini berupaya lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan lahir salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Akar masalahnya adalah di ekonomi, dan pemerintah wajib bertanggungjawab di bagian ini.

“Rakyat butuh kesejahteraan, bukan penjara,” sambung Zaenal.

Lanjut Baca

Hukum

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall

Diterbitkan

|

Oleh

DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall
Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – DPR akan segera sahkan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pasal terkait cuti bersyarat bagi narapidana (Napi) dinilai kontroversi.


DPR Akan Sahkan Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mall. Sejumlah pasal dinilai terlalu meringankan dan melonggarkan sanksi bagi napi dalam menjalankan masa tahanannya. Pasal 9 dan 10 dalam RUU tersebut menjadi kontroversial terkait hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi napi.

DPR rencananya akan segera mengesahkan RUU PAS tersebut. Kabarnya pengesahan Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.

Muslim Ayub, anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan hak cuti bagi napi bisa digunakan untuk keluar lapas dan pulang ke rumah termasuk jalan-jalan ke mall. Dalam bepergian, napi mendapt pendampingan dari petugas lapas.


Baca Juga:


“Terserah kalau dia (tahanan) mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan? Kan bisa ngambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas,” kata Muslim, Jumat (20/9/2019).

Terkait hak cuti, dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi bagi para napi. Namun demikian, Muslim mengatakan akan ada turunan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang membahas lebih lanjut persoalan teknis tersebut.

“Nanti (hak cuti Napi) diatur di Peraturan Pemerintahnya. Kita tidak bisa memastikan, Peraturan Pemerintah ini akan keluar dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti,” ujar Muslim.

Oleh sejumlah elemen masyarakat, aturan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang PAS ini sangat menguntungkan dan meringankan terutama bagi napi korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai UU tersebut sangat menguntungkan napi korupsi.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

“Sangat jelas dan terang benderang (menguntungkan napi korupsi), UU KPK dan UU Pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi,” kata Donal.

“Dua produk hukum ini (UU KPK dan UU PAS) membuat koruptor semakin susah diproses, sementara yang terjerat semakin cepat untuk keluar,” sambung Donal.

Lanjut Baca

Trending