Terhubung dengan kami

Hukum

Komnas HAM: Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam Inkonstitusional, Bubarkan Saja

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM Komnas HAM: Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam Inkonstitusional, Bubarkan Saja. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) inkonstitusional, dan meminta tim tersebut dibubarkan.

Komisioner Komnas HAM Munaf Rizal Manan menyatakan tidak ada urgensi objektif yang mendasari pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Sementara, kebebasan berpikir dan berpendapat warga negara telah secara tegas dijamin oleh konstitusi, yaitu pasal 28 dan 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Selain itu juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tugas pemerintah, sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Tidak seharusnya ada suatu kebijakan yang bersifat menebarkan ancaman dan atmosfer ketakutan bagi warga negara,” kata Munaf dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (10/05/2019).

Keberadaan tim, kata Munaf, melampaui keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Tugas yang dimandatkan kepada Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam seperti melakukan menyerupai fungsi (quasi) penyelidikan.


Baca Juga:


Padahal, kata dia, sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme dan instrumen lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara, Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam dengan tegas menolak keberadaan Tim Asistensi Hukum. Menurutnya, tugas tim itu justru melakukan intervensi penegakan hukum.

Intervensi penegakan hukum itu terlihat dalam tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 38 Tahun 2019, tentang pembentukan Tim Asistensi Hukum.

Di antara tugas tim itu adalah “melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum” dan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum”.

Dia menilai ketika tim itu dibentuk oleh Menko Polhukam, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan politik. Lain halnya ketika tim itu dibentuk oleh lembaga penegak hukum, kepolisian misalnya, dan tim itu benar-benar dibutuhkan untuk proses penegakan hukum.


Baca Juga:


Dengan membentuk Tim Asistensi Hukum, Menkopolhukam Wiranto telah menarik penegakan hukum ke urusan politik. “Itu cerminan dari karakter, kalau jaman dulu karakter orde baru,” ujarnya.

Tim Asistensi Hukum sebagaimana dinyatakan Wiranto akan memantau pernyataan tokoh-tokoh. Anam menegaskan ada mekanisme hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tak boleh terlampaui sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar, salah satunya kebebasan hati nurani dan berpikir tak boleh dikurangi dalam bentuk apapun.

“Dalam konteks itu tim ini inkonstitusional. Ya sudahlah dibubarin saja,” tandasnya.[kn]

Komentar

Hukum

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Melalui Bambang Widjojanto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil. Bambang Widjojanto, selaku tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta MK memeriksa dengan teliti kasus kecurangan pemilu 2019. Dengan demikian, kata Widjojanto MK tidak dinilai sebagai mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri.” ujar Bambang Widjojanto di kantor MK, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2019.


Baca Juga:


Ia menjelaskan, bahwa yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan.

“Sehingga permohonan ini menjadi penting bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy,dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan calon presiden dan wapres.

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

“Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana akan hadir dalam persidangan perdana sengketa Pemilu tahun ini di MK. “Insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang,” katanya. [viva]

Prev post

Lanjutkan Membaca

Hukum

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Terkait sengketa pilpres 2019, Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap negarawan dan dapat menghasilkan putusan yang adil.


Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, gugatan sengketa akan diajukan pihaknya pada hari ini, Jumat (24/5). Tim yang akan menggugat ke MK itu, imbuhnya, akan dikomandoi langsung oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata Sandi, Kamis (23/5) kemarin.


Baca Juga:


Pemilu 2019 secara resmi telah masuk ke tahap sengketa Pemilu. Tak hanya pasangan capres-cawapres, seluruh partai politik juga dapat mengajukan gugatan ke MK.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap, seluruh Hakim MK mampu bekerja profesional sehingga menghasilkan putusan yang adil.

“Ketika masalah sudah digeser ke MK, kita minta Hakim MK jadi negarawan yang adil yang sejati,” tulisnya di Twitter, Kamis (23/5).

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil.“Agar apapun yang diputuskan bisa diterima. Tidak boleh sedikitpun berpikir partisan,” imbuh Refly. [rmol]

Dalam cuitannya, Refly mengaku ditelpon seseorang yang memintanya untuk bergabung kesalah satu paslon dalam menangani sengketa pemilu di MK, namun ia memilih bersikap netral.

Seorang kawan telepon saya pagi ini, minta bergabung ke Tim Paslon untuk sengketa di MK. Suatu kehormatan, tp saya menolak. Sy sdh ambil sikap netral di Pilpres ini, tdk ke 01 atau 02. Biarlah sy jd pengamat sj, trmsk mngamati MK nanti

Lanjutkan Membaca

Hukum

Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh ANTARA News

VAZNEWS.COM – Menkopolhukam, Wiranto memperingatkan semua pihak agar tidak melanggar koridor hukum. Ia berjanji akan menangkap siapapun dan menjadikan tersangka jika melanggar hukum.


Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bingung dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Padahal, kata Wiranto, selama ini dia terus berupaya menegakkan hukum.

Bahkan, Wiranto mengatakan, dia sempat disebut lebih berat dari kolonial oleh pihak-pihak tertentu.

“Pak Wiranto lebih berat dari kolonial, mau dimasukin ke Mahkamah Internasional. Kok saya kok bingung? Memperbaiki hukum, menjaga hukum, menjaga kedamaian masyarakat kok malah diajukan ke Mahkamah Internasional, ya gimana?” ujar Wiranto saat berbuka puasa bersama pimpinan media massa, di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.


Baca Juga:


Meski begitu, dia mengaku tak akan menyerah. Jika ada pihak yang nekat melanggar hukum maka pihaknya tidak akan pandang bulu.

“Kami dengan tegas saya katakan, tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep menjaga tegaknya hukum. Siapa pun yang melanggar hukum, kami usut, kami tangkap, lantas kami jadikan tersangka dalam pelanggaran hukum,” kata mantan Panglima ABRI.

Untuk itu, dia meminta sejumlah pihak agar tidak membuat opini bahwa pemerintah saat ini berlaku sewenang-wenang. “Ini jangan sampai di balik-balik seakan-akan pemerintah sewenang-wenang,” ucap dia.

Di bulan Ramadan ini, Wiranto berharap semua pihak tidak melakukan kegiatan yang melanggar koridor hukum. Ia pun mengimbau pihak yang ingin menciptakan gangguan keamanan untuk mengurungkan niatnya.

“Niat-niat untuk melakukan national disorder atau langkah-langkah konstitusional tapi dipaksakan, akhirnya inkonstitusional. Kami imbau untuk mengubah konsepnya menjadi konsep yang menghormati hukum demi kepentingan masyarakat, demi stabilitas nasional, demi masa depan bangsa,” katanya. [vv]

Lanjutkan Membaca

Trending