Terhubung dengan kami

News

Korban Terus Berjatuhan, Sudah 583 Petugas KPPS Menemui Ajal

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Konfrontasi.com

VAZNEWS.COM – Korban Terus Berjatuhan, Sudah 583 Petugas KPPS Menemui Ajal. Data petugas Pemilu 2019 yang meninggal masih terus bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, hingga Jumat (10/5) pagi, jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencapai 469 orang. Padahal, data pada Rabu (8/5) kemarin, tercatat masih sebanyak 456 KPPS yang meninggal.

Dengan data penambahan ini, jumlah seluruh petugas Pemilu 2019 yang meninggal menjadi 583 orang. Terdiri dari 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, selain KPPS yang meninggal, sebanyak 4.602 KPPS jatuh sakit saat bertugas.

“Berdasarkan data hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi, ada 469 KPPS wafat dan 4602 KPPS jatuh sakit,” ujar Evi kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (10/5/2019).


Baca Juga:


Sehingga, saat ini jumlah KPPS yang tertimpa musibah ada 5071 orang. Evi mengakui, saat ini KPU tetap menunggu data KPPS yang tertimpa musibah dari daerah. Sebab, KPU daerah yang saat ini memiliki informasi yang lebih konkret.

“Kalau sekarang datanya bertambah,  karena ada yang baru serahkan data. Kemarin kabupaten/kota masih sibuk melakukan rekapitulasi dan supervisi dan monitoring juga. Jadi mereka tidak bertopang dagu begitu saja. Kerjaan mereka banyak. Menarik logistik, menjaga kotak suara juga,” kata Evi.

KPU sendiri saat ini masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan terkait penyebab banyaknya petugas pemilu yang meninggal ini.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, selain dari Kemenkes, investigasi juga dilakukan sejumlah lembaga di luar KPU. Ilham berdalih KPU tidak mempunyai kapasitas untuk memastikan penyebab kematian KPPS maupun petugas lain yang meninggal.

“Kemenkes sudah bekerjasama dengan KPU. Kemudian Komnas HAM juga sudah melakukan, beberapa lembaga juga sudah melakukan. Jadi, prinsipnya kita tunggu hasilnya seperti apa,” ujar Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

KPU mengklaim, hasil investigasi sejumlah lembaga terkait penyebab meninggalnya petugas pemilu diperlukan untuk mencegah tudingan ada rekayasa dalam peristiwa kematian para KPPS ini. Menurut dia, hal tersebut juga bisa menjadi bahan evaluasi di kemudian hari.

“Apakah kami tidak ingin bilang bahwa kemudian ada rekayasa dan sebagainya karena kami memang tidak melakukan apa pun. Mari kita evaluasi bersama nanti setelah pemilu ini tahapannya selesai,” tegasnya.

KPU menolak disebut tidak memperhatikan petugas KPPS yang tertimpa musibah. Ilham mengatakan, salah satu upaya KPU memperhatikan KPPS yang tertimba musibah adalah dengan memberikan santunan. Namun, menurut dia, tidak boleh hanya berhenti pada santunan.

“Artinya bukan kita selesaikan hanya dengan santunan, tidak. Tetapi, kemudian mari kita evaluasi pemilu serentak ini bersama-sama. Teman-teman kami sudah bekerja keras sampai ada yang meninggal dunia,” ujarnya.(kl/tsc)

Komentar

Hukum

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Melalui Bambang Widjojanto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil. Bambang Widjojanto, selaku tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta MK memeriksa dengan teliti kasus kecurangan pemilu 2019. Dengan demikian, kata Widjojanto MK tidak dinilai sebagai mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri.” ujar Bambang Widjojanto di kantor MK, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2019.


Baca Juga:


Ia menjelaskan, bahwa yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan.

“Sehingga permohonan ini menjadi penting bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy,dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan calon presiden dan wapres.

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

“Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana akan hadir dalam persidangan perdana sengketa Pemilu tahun ini di MK. “Insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang,” katanya. [viva]

Prev post

Lanjutkan Membaca

Hukum

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Terkait sengketa pilpres 2019, Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap negarawan dan dapat menghasilkan putusan yang adil.


Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, gugatan sengketa akan diajukan pihaknya pada hari ini, Jumat (24/5). Tim yang akan menggugat ke MK itu, imbuhnya, akan dikomandoi langsung oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata Sandi, Kamis (23/5) kemarin.


Baca Juga:


Pemilu 2019 secara resmi telah masuk ke tahap sengketa Pemilu. Tak hanya pasangan capres-cawapres, seluruh partai politik juga dapat mengajukan gugatan ke MK.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap, seluruh Hakim MK mampu bekerja profesional sehingga menghasilkan putusan yang adil.

“Ketika masalah sudah digeser ke MK, kita minta Hakim MK jadi negarawan yang adil yang sejati,” tulisnya di Twitter, Kamis (23/5).

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil.“Agar apapun yang diputuskan bisa diterima. Tidak boleh sedikitpun berpikir partisan,” imbuh Refly. [rmol]

Dalam cuitannya, Refly mengaku ditelpon seseorang yang memintanya untuk bergabung kesalah satu paslon dalam menangani sengketa pemilu di MK, namun ia memilih bersikap netral.

Seorang kawan telepon saya pagi ini, minta bergabung ke Tim Paslon untuk sengketa di MK. Suatu kehormatan, tp saya menolak. Sy sdh ambil sikap netral di Pilpres ini, tdk ke 01 atau 02. Biarlah sy jd pengamat sj, trmsk mngamati MK nanti

Lanjutkan Membaca

Nasional

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

Diterbitkan

pada

Oleh

VAZNEWS.COM Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, berisi sejumlah saran untuk Jokowi dalam menghadapi situasi politik terakhir khususnya dalam hal munculnya aksi-aksi demonstrasi.

Rizal melihat beberapa hari belakangan ini, Indonesia mengalami sebuah runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan. Polisi menghadapi ratusan ribu demonstran, yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

“Mereka dihadapi dengan tindakan yang brutal. Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki. Sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan,” kata Rizal dalam surat terbukanya yang diterima VIVA, Jumat, 24 Mei 2019.

Namun, Rizal mengatakan tak ada tanda-tanda rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis mereka itu menjadi takut. Walaupun menghadapi intimidasi dan kebrutalan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa bangsa ini masuk ke situasi konflik, yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak menguntungkan siapapun.

“Hal tersebut harus dihindari karena kita semua menginginkan masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa kita,” ujarnya.

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Dalam rangka mengembalikan kedamaian dan untuk menjaga demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, berikut ini adalah saran Rizal kepada Jokowi selaku presiden:


Baca Juga:


Pertama, pemerintahan Anda harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi, terutama tuduhan pengkhianatan (treason, makar). Sebagai presiden, Anda seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan. Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar, karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebagai patriot, mereka juga tak akan melakukan hal itu.

Mereka, seperti banyak tokoh-tokoh lainnya, mendukung hak-hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 e, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Rakyat melakukan protes damai melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Jika pemerintahan Anda terus menggunakan tuduhan-tuduhan makar, sebagai alat intimidasi dan pemberangusan terhadap perbedaan pendapat, Anda harus sadar akan konsekuensinya. Cara itu hanya akan membenarkan pendapat-pendapat bahwa Anda dan pemerintahan Anda tidak ada niat untuk menyelesaikan perselisihan kecurangan secara adil dan imparsial. Sikap tersebut justru akan semakin memperkuat tekad rakyat untuk berdiri dan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak konstitutional mereka. Jika ini terjadi, akan semakin merusak legitimasi Anda sebagai presiden.

Kedua, merupakan hal yang sangat penting bahwa Anda memerintahkan aparatur keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran. Agar polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

da yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu. Tapi dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat.

Di samping penembakan orang, kita telah melihat penggunaaan cara-cara kekerasan yang tidak berperasaan dan brutal untuk melawan demonstran. Kita melihat orang terluka parah terbaring di jalanan dan dibawa ke rumah sakit.

Dengan menutup mata terhadap tindakan kekerasan aparat, menunjukkan sikap tidak jujur dan sikap anti-demokrasi.

Tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan. Sebagai  presiden, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.


Baca Juga:

Ketiga, dan yang paling penting, Anda harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massive pada pemilihan presiden. Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi kita.

Kita semua memahami bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite, dan sering dengan mudah mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, sebagai presiden, Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk hal ini, saya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU, membuka semua data untuk dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu. Hal ini penting agar pemerintah menyetujui untuk memenuhi permintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian. Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut. Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untuk melakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebagai penutup, sebagai teman Anda dan bekas menteri, saya percaya Anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan Anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang, hampir lima tahun kemudian, Anda duduk di persimpangan jalan, bagaimana Anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy Anda sebagai presiden. Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita. (vv)

Lanjutkan Membaca

Trending