Media Sosial VAZnews.com

Hukum

KPK Kunjungi Kantor Anies, Ada Apa Dengan Gubernur DKI?

Diterbitkan

|

KPK Kunjungi Kantor Anies, Ada Apa Dengan Gubernur DKI
Photo: © liputan6

VAZNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kunjungan sejumlah anggota KPK kekantor Anies adalah untuk memastikan kesesuaian dana Bansos yang akan digelontorkan diwilayah DKI.


[the_ad id=”1235″]

KPK Kunjungi Kantor Anies, Ada Apa Dengan Gubernur DKI?. Darurat/ urgent, sejumlah anggota KPK kunjungi kantor Anies. Ini mengundang berbagai dugaan, apakah Gubernur DKI Jakarta terlibat kasus korupsi?

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi kantor Anies adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, mereka pun melakukan rapat koordinasi terkait penyaluran bansos terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

Mengutip dari laman Rmol Ghufron mengatakan, masing-masing kepala daerah memiliki program sendiri dalam menyalurkan dana bansos. Hal inilah yang perlu disepadankan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga tidak saling tumpang tindih.


Baca Juga:


“Tentu kami (KPK) mempertanyakan, sebab memang ada beberapa program-program dari masing-masing Gubernur itu yang beragam dalam pelaksanaan bansos tersebut. Kemudian, secara nasional tentu harus memiliki perspektif yang sama bagaimana memandang masalah Covid itu ke arah social sustainable.” Ungkap Ghufron setelah selesai rapat di Balaikota DKI Jakarta pada, Kamis 9 Juli 2020.

Ditengah pandemi ini, kondisi ekonomi jadi serba sulit. Banyak dari masyarakat yang awalnya ekonominya baik-baik saja namun belakangan ikut terdampak dari pandemi covid-19.

Maka dalam hal ini, perspektif yang sama dalam menyalurkan program bansos amat penting. Itu semua disebabkan agar penyaluran dana tepat sasaran dan tidak terjadi penerima ganda.

Baca Juga: Jokowi Galau Hingga Marah, Jazuli; Rakyat Tidak Perlu Tahu Hal Itu

[the_ad id=”1235″]

“Kalau tepat tidak tepat, acuannya pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sebab memang di sana pun belum sepenuhnya sempurna. Namun lambat laun sudah ada perbaikan,” jelas Ghufron.

Kendati demikian, Ia menyatakan jika penyaluran bansos telah sesuai dengan DTKS. Sehingga jikalau ada masyarakat yang tidak menerima bansos atau tidak menerima bantuan secara double, hal itu bukan disebabkan kesengajaan.

Comments

Trending

x