Media Sosial VAZnews.com

Hukum

KPK Sedang Dilemahkan Secara Sistematis, Berikut 4 Poin Catatan KPK

Diterbitkan

|

KPK Sedang Dilemahkan Secara Sistematis, Berikut 4 Poin Catatan KPK
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang menilai lembaga KPK sedang dilemahkan secara sistemtis. Ia juga mengungkit kasus Novel Baswedan yang mangkrak.


[the_ad id=”1235″]

KPK Sedang Dilemahkan Secara Sistematis, Berikut 4 Poin Catatan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa sedang dilemahkan secara institusi. Mereka mencatat terdapat setidaknya empat poin pelemahan secara sistematis terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rasamala Aritonang mengatakan upaya pertama yang sangat kentara adalah terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kasus tersebut seakan enggan untuk diungkap dan hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait perkembangan kasus tersebut.

Rasamala mengatakan sampai dengan saat ini tidak ada itikad serius dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap orang-orang KPK. Kasus tersebut seolah dibiarkan oleh pemerintah maupun penegak hukum terkait.


Baca Juga:


4 Poin Catatan KPK

“Ada empat paling tidak yang kita catat dari bagaimana sistematisnya ini. Pertama kasus (penyiraman air keras) Novel Baswedan sampai hari ini tidak pernah terungkap,” katanya saat di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (8/9/2019).

Di poin kedua, Rasamala menyoroti mekanisme pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang mendapat banyak kritikan dalam proses pemilihan oleh tim pansel.

“Pemilihan capim mendapatkan catatan dan kritik keras publik terkait dengan profil terkait dengan track record dan catatan dari calon-calon yang disampaikan oleh pansel itu,” kata Rasamala.

Upaya KPK sedang dilemahkan secara sistematis berikutnya atau ketiga adalah terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh DPR yang terkesan sangat terburu-buru. Di dalam Revisi UU KPK tersebut dibahas soal delik korupsi yang tertuang dalam pasal 603 sampai 607.

“Kami memasukkan beberapa catatan dan masalah terkait konsekuensi dan problem-nya terhadap upaya pemberantasan korupsi ke depan yang menurut hemat kami akan mengurangi dan bahkan tidak sama sekali memberikan insentif terhadap upaya pemberantasan korupsi,” ujar Rasamala.

Baca Juga: Moeldoko Bantah Jokowi Lempar ‘Bola Panas’ 10 Capim KPK ke DPR

[the_ad id=”1235″]

Upaya yang keempat adalah terkait revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang tiba-tiba dimunculkan dan menjadi inisiatif dari DPR.

“Empat upaya itu (revisi UU KPK) rasanya bukan satu hal yang terlalu berlebihan kalau kemudian kita memotret yang sebagai suatu pola yang sistematis dalam upaya melemahkan upaya pemberantasan korupsi,” sambung Rasamala.

Comments

Trending

x