Media Sosial VAZnews

Hukum

Kritisi Soal RUU Minol, Ketum PGI: Apa-apa Dilarang, Kapan Dewasanya?

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom memberi komentar terkait dengan wacana pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang kini masih dibahas di DPR.

Diterbitkan

|

Kritisi Soal RUU Minol, Ketum PGI Apa-apa Dilarang, Kapan Dewasanya
Kritisi Soal RUU Minol, Ketum PGI: Apa-apa Dilarang, Kapan Dewasanya? (foto: newsdetik)

VAZNEWS.COM – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom berkomentar terkait dengan wacana pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang kini masih dibahas di DPR.


Kritisi Soal RUU Minol, Ketum PGI: Apa-apa Dilarang, Kapan Dewasanya?. Menurutnya, pendekatan undang-undang ini sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Padahal, menurut Gultom dinegara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA) sudah mulai membebaskan minuman beralkohol untuk dikonsumsi dan beredar luas di masyarakat.

Berbanding terbalik dengan negara lain, Indonesia justru melarang hal yang mulai dibebaskan oleh negara lain alias mundur beberapa langkah ke belakang.

“Saya melihat

pendekatan dalam RUU LMB (RUU Minol) ini sangat infantil, apa-apa dan sedikit-sedikit dilarang. Kapan kita mau dewasa dan bertanggung-jawab?” ucap Gultom, pada Jumat (13/11).


Baca Juga:


Bukan larangan, Gultom menyebut yang diperlukan pada saat ini adalah pengendalian, pengawasan yang ketat, pengaturan, dan harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten.

Gultom menyebut, aturan-aturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol sendiri telah diatur dalam KUHP (pasal 300 dan 492) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2019.

“Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan ketegasan aparat dalam pelaksanaannya,” ujar Gultom.

Lagi pula, menurut Gultom tak semua hal mesti diselesaikan dengan Undang-undang. Apalagi ragam tradisi berkaitan dengan minuman alkohol yang telah lama ada di diri masyarakat.

Menurutnya, hal yan lebih penting adalah pembinaan serius oleh seluruh komponen masyarakat agar warga makin dewasa dan bertanggung-jawab.

“Pendekatan prohibitionis atau larangan buta seperti RUU ini, menurut saya tak menyelesaikan masalah penyalahgunaan minuman beralkohol,” tuturnya.

“Janganlah sedikit-sedikit kita selalu hendak berlindung di bawah undang-undang dan otoritas negara, dan dengan itu jadi abai terhadap tugas pembinaan umat,” sambung Gultom.

Menurut gultom juga, masih banyak RUU yang harusnya dibahas. Ia menyebut ada RUU lain yang lebih mendesak untuk dibahas DPR karena sudah lama diabaikan. Seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Baca Juga: Pilpres AS, Joe Biden Pecahkan Rekor Salip Jumlah Suara Barack Obama

“Begitu banyak desakan dari masyarakat yang meminta agar DPR memprioritaskan pembahasan RUU PKS dan RUU PPRT, malah diabaikan. Padahal RUU ini sangat mendesak karena menyangkut masalah-masalah struktural yang sulit diselesaikan tanpa kehadiran sebuah regulasi yang berwibawa,” pungkas Gultom.

Pada waktu yang lain, ada 21 Anggota DPR dari Fraksi PPP, PKS, dan Partai Gerindra mengusulkan RUU Minol. Sejumlah sanksi telah disiapkan bagi penjual dan konsumen miras.

Comments

Trending