Media Sosial VAZnews

Politik

Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Awal Mula Lahirnya Omnibus Law

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengungkapkan awal pembentukan Omnibus Law untuk menaungi berbagai regulasi di Indonesia.

Diterbitkan

|

Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Awal Mula Lahirnya Omnibus Law
Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Awal Mula Lahirnya Omnibus Law (foto: kompasmoney)

VAZNEWS.COM – Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengungkapkan awal pembentukan Omnibus Law untuk menaungi berbagai regulasi di Indonesia.


Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Awal Mula Lahirnya Omnibus Law. Ia menyatakan keinginan pembentukan Omnibus Law itu dilatari beragam peraturan yang selama ini tumpang tindih. Dampaknya pemerintah kerap kesulitan sendiri jika ingin mengambil kebijakan.

“Jujur saya mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU, peraturan kita yang ada, saling tumpang tindih, saling mengunci, sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar, akibatnya korupsi tinggi,” ujar Luhut dalam acara Outlook 2021: The

Year of Opportunity, pada Rabu (21/10/2020).

“Jujur saya mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU, peraturan kita yang ada, saling tumpang tindih, saling mengunci, sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar, akibatnya korupsi tinggi,” ujar Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10).


Baca Juga:


“Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud, Pak Jimly, Pak Seno Adji, Pak Sofyan Djalil untuk mendiskusikan, karena kalau satu per satu UU itu revisi enggak tahu sampai kapan selesainya,”

Saat itu muncul ide dari Sofyan terkait penerapan Omnibus Law di Amerika Serikat. Luhut berkata dari penjelasan Sofyan, Omnibus Law itu tidak menghapus UU tetapi menyelaraskan isi UU agar tidak saling tumpang tindih. Ide itu pun disampaikan ke Presiden Joko Widodo jelang periode kedua.

“Itulah sekarang buahnya. Jadi diproses panjang, bukan proses tiba-tiba. Kalau kita lanjut substansi utama Omnibus Law ini, kita ada 79 UU yang kita harmonisasi,” jelasnya.

Ia berharap, masukan dari publik itu dapat menjadi koreksi untuk menyusun aturan turunan dari Omnibus Law berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Baca Juga: PDIP: Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Banyak Kemajuan, Ada Elite Yang Iri

“Nanti turunan Omnibus Law ini bisa Anda lihat di website. Di situ nanti bisa koreksi, memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat itu lebih bagus lagi,” tutur Luhut.

Ia juga mengklaim berbagai aturan yang disusun dalam Omnibus Law itu justru memberi kemudahan, alih-alih merugikan. “Jadi tidak ada sebenarnya yang kita buat itu akan merugikan,” ucap Luhut.

Comments

Trending