Terhubung dengan Kami

Politik

Mahasiswa Menagih Janji Jokowi Terkait Perppu KPK

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh Detik News

VAZNEWS.COM – Mahasiswa-mahasiswa terus bersuara meminta agar Presiden RI (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu KPK


Mahasiswa Menagih Janji Jokowi Terkait Perppu KPK. Para Mahasiswa dari berbagai jurusan masih terus menyuarakan aksi mereka guna menagih janji Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK.

Permintaan tersebut disampaikan saat para mahasiswa itu melalui pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada Kamis (3/10/2019). Beberapa di antara mahasiswa yang turut hadir ialah Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti (USAKTI), Dino Ardiansyah. Selain itu, da pula mahasiswa Universitas Paramadina, Universitas Tarumanegara (UNTAR) hingga Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA).

“Kita komunikasi dalam rangka menunggu kepastian dari pihak Negara bahwa substansi kita, khususnya di UU KPK ada kepastian. Minimal dari Pak Presiden RI (Jokowi) selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu” kata Dino saat berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10/2019).


Baca Juga:


Mereka juga meminta agar Presiden RI membuka jajak pendapat terkait tuntutan itu hingga batas waktu tertentu. Jika tidak digubris, akan ada gerakan mahasiswa lebih besar lagi.

“Kita mendesak Negara untuk membuat agenda jajak pendapat antara Negara, Presiden, dengan mahasiswa sampai 14 Oktober” ungkap Dino.

“Kalaupun sampai 14 Oktober tidak kunjung juga ada diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden. Kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan akan ada aksi lebih besar lagi” tambah Dino.

Keinginan untuk dibukanya dialog dengan Presiden RI (Jokowi) juga disampaikan oleh Presma Universitas Paramadina, Salman Ibnu Fuad.

“Kami tahu jika isu kami dirusak. Gerakan kami yang sebelumnya substantif menjadi gerakan yang ke mana-mana. Sekarang ini kita membuka ruang dialog supaya pemerintah lebih utuh dapat info itu. Sepengetahuan kami, ada banyak pembisik-pembisik yang didengar presiden” ungkap Salman.

Baca Juga: Jurnalis Asing: Hutan Terbakar, Jokowi Malah Santai Ngevlog Bareng Cucu

Desakan agar Presiden RI (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK juga sudah datang dari berbagai elemen masyarakat. Minggu lalu, Istana juga mengundang sejumlah tokoh dengan agenda berdiskusi tentang beberapa isu hukum, politik, dan lingkungan yang mengemuka.

Tokoh yang hadir dalam undangan itu di antaranya ialah cendekiawan Islam Quraish Shihab, rohaniwan Franz Magnis-Suseno. Selain itu hadir pula budayawan Goenawan Mohamad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, guru besar emeritus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabottingi. Kemudian ekonom senior Emil Salim, advokat senior Albert Hasibuan, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan sejumlah pakar hukum.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Hukum

Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah

Diterbitkan

|

Oleh

Photo: © Disediakan oleh Bisniscom

VAZNEWS.COM – Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar meluruskan isu terkait pihaknya yang dikabarkan tak bisa masuk ke DPP PDIP terkait OTT yang menyeret komisioner KPU.


Caleg PDIP Terjaring OTT KPK, Namun DPP PDIP Tidak Digeledah. Harun Masiku adalah Caleg PDIP yang Terjaring OTT KPK, namun mengapa DPP PDIP tidak digeledah oleh KPK. Lili Pintauli Siregar berujar, jika tim KPK datang ke DPP PDIP untuk memasang KPK line di salah satu ruangan. Namun tidak untuk melakukan penggeledahan.

“Itu memang bukan penggeledahan tapi itu mau buat KPK line. Jadi untuk mengamankan ruangan surat tugasnya lengkap,” kata Lili pada Kamis 9 Januari 2020.

Namun setelah setibanya di lokasi, tim KPK tidak bisa masuk karena petugas keamanan juga harus meminta izin kepada atasannya. Karena tim harus segera bergerak ke titik lainnya, sehingga lokasi DPP PDIP ditinggalkan.


Baca Juga:


Tapi dia (sekuriti) harus pamit ke atasannya, ketika mau pamit ke atasannya telpon itu tidak terangkat-angkat oleh atasannya. Karena lama mereka mau beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan,” tambah lili.

KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah menggelar serangkaian pemeriksaan dan proses penyelidikan.

Adapun 4 tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan Mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak pemberi suap yaitu, Caleg dari Partai PDIP, Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b. Atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap, Harun dan Saeful disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Next artikel
Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Hukum

OTT KPK Lagi; Setelah Bupati Siduarjo, Kini Komisioner KPU

Diterbitkan

|

Photo: © Disediakan oleh beritaislam

VAZNEWS.COM – Tim KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020. Setidaknya tim telah mengamankan delapan orang dalam operasi senyap tersebut, diantaranya ada juga caleg dari partai PDIP.


OTT KPK Lagi; Setelah Bupati Siduarjo, Kini Komisioner KPU. OTT KPK Lagi, begitu miris, namun itulah realita Negara ini. “Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan delapan orang pada Rabu-Kamis, tepatnya 8-9 Januari 2020, di Jakarta, Depok, dan Banyumas” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, pada Kamis 9 Januari 2020.

Adapun, kedelapan orang tersebut adalah, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE); mantan Anggota Bawaslu yang juga sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF); pihak swasta, Saeful (SAE); advokat inisial DNI. Kemudian, Asisten Wahyu dengan inisial RTO; dua keluarga Wahyu, dengan inisial IDA dan WBU; serta sopir Wahyu Setiawan, dengan inisial I.

Pada awalnya, KPK menerima informasi adanya dugaan permintaan uang oleh Wahyu Setiawan kepada Agustiani Tio, pada Rabu 8 Januari 2020. Selanjutnya, KPK mengamankan Wahyu Setiawan dan Asistennya, RTO di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB.


Baca Juga:


Secara paralel, tim KPK secara terpisah juga telah mengamankan Agustiani di rumah pribadinya di daerah Depok sekira pukul 13.14 WIB. Dari tangan Agustiani, tim mengamankan uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang Dolar Singapura dan juga buku rekening yang diduga terkait perkara.

Tim KPK lainnya juga mengamankan pihak swasta, seperti Saeful, Advokat DNI, dan sopir Wahyu inisial I, yang ditangkap di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.26 WIB.

Terakhir, KPK mengamankan keluarga Wahyu Setiawan, IDA dan WBU di kediamannya di Banyumas. Tim selanjutnya membawa delapan orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Seusai melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Keempat tersangka tersebut yaitu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan Anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak yang diduga sebagai pemberi suap yaitu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Politik

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga

Diterbitkan

|

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga
Photo: © Disediakan oleh Medcom.id

VAZNEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui hadir dalam acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Ia mengaku mendapat undangan langsung dari pihak Istana.


Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga. Pelantikan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR MPR RI dihadiri banyak tokoh politik.

Ahok yang sebelumnya juga sempat menjadi wakil Jokowi di DKI Jakarta itu terlihat hadir di acara pelantikan tersebut berjejer dengan puluhan tokoh politik lainnya.

Sosok Ahok menjadi perhatian, namanya diketahiu tidak ada dalam daftar tamu. Namun menariknya, kader baru PDI Perjuangan itu hadir sebagai tamu undangan khuhsus.


Baca Juga:


Saat ditanya awak media terkait kapasitas dirinya menghadiri pelantikan Jokowi, Ahok malah mengaku tidak tahu. Dengan tertawa ia mengatakan, kemungkinan dirinya diundang sebagai bagian dari keluarga Jokowi.

“Aku datang sebagai .. enggak tahu, bagian keluarga kali ya,” kata Ahok sambil cengengesan di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.

Ahok Ngaku Diundang Istana

Namun demikian, Ahok mengaku bahwa ia mendapat undangan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf secara khusus dan langsung dari pihak Istana Negara.

“Ini yang ngundang beliau-beliau dari Istana.” Ujarnya.

Ahok juga mengaku tidak mengetahui secara persis perihal nama atau orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Saya enggak tahu (siapa yang mengundang), pokoknya saya dapat undangan (dari istana) saja,” sambungnya.

Ahok juga mengatakan, dirinya turut berbahagia atas dilantiknya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Baca Juga: Takut Gagal Dilantik, Relawan Alap-Alap Jokowi Siap Pasang Badan

Ia mengharapkan ada perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik di lima tahun kedepan di tangan Jokowi-Ma’ruf.

“Harapan untuk Pak Jokowi semua cita-cita apa yang ada dalam hasrat beliau untuk membangun negeri ini bisa terwujud dalam lima tahun ini,” tutup Ahok, melansir dari kompas.

Klik tompol ← → (panah) untuk menjelajah!

Lanjut Baca

Trending