VAZNEWS.COM – Video polisi tilang profesor hukum viral di media sosial. Video tersebut menjadi perbincangan ramai sejak Sabtu (20/7) pagi.

Viral! Video Polisi Tilang Profesor Hukum Malah Kena Batunya. Dalam video tersebut terlihat seorang polisi kena batunya sendiri akibat menilang pria berambut putih yang mengaku sebagai profesor hukum.

Pria itu menceramahi polisi yang menilangnya di putaran balik simpang empat Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.

“Itu kamu tangkap, saya ditangkap. Apa itu artinya ini? Saya profesor hukum,” kata pria tersebut sambil menunjuk rambu putar balik.

Rambu tersebut menunjukkan tidak ada larangan untuk kendaraan roda empat putar balik. Di bawah plang putar balik terdapat tulisan “R2 putar kembali ikuti isyarat lampu”.

Baca Juga:

• Anies Baswedan Diprediksi Jadi Capres Terkuat 2024
• Guru Honorer Bergaji Rp 350 Ribu/Bulan Tinggal di WC SD
• Jadikan WC SD Tempat Tinggal, Ini Cerita Guru Honorer di Pandeglang

Artinya, hanya kendaraan roda dua yang boleh putar balik. Itu pun harus mengikuti isyarat lampu. Sedangkan roda empat tidak harus mengikuti isyarat lampu.

“Boleh roda empat itu. Kecuali roda dua, putar kembali ikuti isyarat lampu. Berarti roda empat tidak perlu ikuti isyarat lampu. Ayo renungkan,” katanya.

VAZNEWS.COM – Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas tanggapi Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Polri yang gagal mengungkap kasusu Novel Baswedan. Ia mengaku tidak kaget dan sudah memprediksinya sejak awal.

TPF Bentukan Polri Gagal Ungkap Kasus Novel, Ini Kata Busyro Muqoddas. Pengungkapan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan masih menemui jalan buntu. TPF bentukan polri gagal membuat kasus ini menjadi terang.

Terkait hal itu, Eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas angkat suara dan ikut mengomentari kinerja TPF kasus Novel. Busyro mengaku tidak kaget dengan kegagalan tim mengungkap kasus kekerasan terhadap Novel. Bahkan ia sudah memprediksi sejak awal dibentuknya TPF oleh Polri.

Dengan kegagalan itu, Busyro mengusulkan segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)  dengan sejumlah syarat. Termasuk penunjukan anggota yang bukan dari istana.

Busyro mengritik kinerja aparat kepolisian dalam upaya pengungkapan kasus Novel. Meskipun Polri sudah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), namun faktanya tim tersebut gagal mengungkap dalang penyerangan tersebut.

Baca Juga:

• Wow, BPJS Kesehatan Defisit 28 Triliun
• Rizal Ramli Heran Pigai Tak Lolos Seleksi Capim KPK
• Gubernur Kepri Terjaring OTT KPK, Nasdem: Ini tindakan perorangan!

“Kami sudah memprediksi sejak awal dibentuknya TPF oleh Polri ini, sehingga kami tidak kaget (dengan kinerja TPF),” papar kata Busyro kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Kini, lanjut Busyro, satu-satunya jalan untuk mengungkap kasus Novel hanyalah dengan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk sendiri oleh Presiden Jokowi. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.

“Kalau soal legalitas ini (saya) tetap meminta Presiden bentuk TGPF. Tapi dengan catatan serius. Kalau bentuk TGPF, kalau Presiden mau, unsur masyarakat sipilnya jangan ditentukan oleh istana,” tegasnya.

Baca Juga: Pengakuan Mahfud MD Mengetahui Pejabat Yang Sedang Dibidik KPK

“Kami sulit percaya. Serahkan pada kami unsur masyarakat madani, koalisi antikorupsi. Serahkan, beri waktu seminggu untuk mencari sendiri, nah itu. Itu bentuk penghormatan terhadap masyarakat sipil,” pungkas Busyro.

Source: Artikel asli

VAZNEWS.COM – Pakar Hukum Pidana Universitas Parahiyangan Bandung, Agustinus Pohan mengatakan komisioner KPU jika terbukti curang dapat dihukum lima tahun kurungan.

Pakar Hukum: Komisioner KPU Yang Curang Terancam Pidana 5 Tahun. Komisioner KPU yang terbukti bermain curang dalam Pemilu 2019 dapat di pidana lima tahun penjara. Pasal pidana yang bisa dipertimbangkan adalah pasal 532 jo pasal 554 UU No. 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Hukumannya bisa dipenjara 4 tahun dengan pemberatan 1/3. Jadi total bisa 64 bulan atau 5 tahun 4 bulan,” terang Agustinus di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Agustinus mengtakan itu terkait adanya gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• Setelah PKB, Nasdem pun Sodorkan Anak Surya Paloh ke Jokowi
• PAN Terus Dispekulasikan, Drajad: Bang Zul Insya Allah Ikuti Nasihat Pak Amien
• Fahri Hamzah: Kredibilitas KPU Hancur di Sidang MK

Di dapil 2 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara, Partai Perindo diketahui menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di MK dengan nomor perkara 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII /2019.

Dugaan ketidaknetralan KPU Kabupaten Humbahas sangat mencolok dengan bukti-bukti yang disampaikan pemohon ke MK. Agustinus menilai upaya KPU Humbahas dalam memenangkan caleg tertentu tak bisa dibiarkan dan itu jelas mencederai demokrasi.

“Komisioner seperti itu tak bisa dibiarkan. Harusnya tak memihak ya apalagi menggelembungkan suara salah satu partai politik supaya calon partai lain tereliminasi. Ini Preseden buruk bagi demokrasi kita,” katanya.

Diketahui, Komisioner KPU Humbahas, Sumatera Utara yang diketuai Binsar Sihombing terancam hukuman penjara  5 tahun 4 bulan atas dugaan penggelembungan suara partai Golkar di dapil 2 Humbang Hasundutan.

Baca Juga: Disebut Gelembungkan 22 Juta Suara, Ini Jawaban Menohok KPU

Penyelenggra pemilu setempat dinilai tak bekerja profesional dan mengeliminasi caleg dari partai Perindo dengan berupaya memasukkan suara partai peserta pemilu yang tak mungkin meloloskan wakilnya di legislatif di partai Golkar.

Source: Artikel asli