Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Margarito Kamis: Hukum itu Senjata Demokrasi dan Otokrasi

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Jawa Pos

VAZNEWS.COM – Margarito Kamis: Hukum itu Senjata Demokrasi dan Otokrasi. Orang-orang dalam jumlah besar sebesar apapun yang menyatakan pendapat secara terbuka, yang pendapatnya berbeda dengan haluan politik  calon presiden dan calon wakil presiden dapat dikualifikasi sebagai makar? Maaf tidak ada hukumnya.

Termasuk capres itu sedang memegang kekuasaan pemerintahan? Ya betul. Menolak capres – sekalipun capres itu juga berstatus sebagai presiden –  tetap saja tak bisa dikualifikasi sebagai makar terhadap presiden, pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah. Tidak.

Tidak ada UUD di negara republik Indonesia tercinta dengan Pancasila yang sedang diurus oleh Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, yang mengatur atau memiliki ketentuan “capres memegang kekuasaan eksekutif” sebagaimana kekuasaan itu dipegang oleh presiden. Karena capres tidak memegang kekuasaan eksekutif, maka bagaimana menggulingkannya dari kekuasaan?


Baca Juga:


Orang tidak sedang memegang kekuasaan ko mau digulingkan dari kekuasaan? Kekuasaan apa yang mau digulingkan dari capres? Bagaimana ceritanya itu, dan bagaimana pula nalarnya? Orang tidak punya, sekali lagi  kekuasaan ko mau digulingkan. Tetapi begitulah dunia hukum di alam demokrasi, alam yang tidak pernah sungguh-sungguh berbeda dengan alam otokrasi.

Sama Saja

Hukum telah ditunjuk secara sangat menyakinkan sebagai elan terhebat demokrasi. Hukum disama-sederajatkan dalam esensinya dengan demokrasi, karena dua-duanya bicara tentang keadilan dan kesamaan derajat manusia. Hukum dan demokrasi atau sebaliknya demokrasi dan hukum, dalam konteks agak konyol itu tertakdir sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Hukum mengonsolidasi demokrasi, karena demokrasi memintanya. Demokrasilah yang menentukan mutu dan derajat demokratis, termasuk derajat responsifitas terhadap perbedaan pendapat, bukan sebaliknya. Sialnya demokrasi tidak dikontrol dalam sifat praktis dan teknis oleh rakyat.

Demokrasi dalam sifat praktis yang dapat dicek secara obyektif, dikontrol dan dikendalikan dengan cara yang sering tak terlihat oleh segelintir orang. Dalam tataran praktis demokrasi bersandar pada orang-orang sombong banyak uang, bukan pada rakyat dipinggir-pinggir jalan, pasar-pasar, pantai dan kebun-kebun yang tanahnya tak seberapa.

Rakyat kebanyakan sebagaiana identiikasi Walter Lippman jurnalis top pertama yang mengembangkan pola dasar propaganda ini selalu seperti biasanya dapat disesatkan, dikelabui, diarahkan sesuai kemauan kelompok kecil berkemampuan tak terbatas.

Tersedia banyak cara untuk tujuan itu. Di jalur ini demokrasi sejauh yang terlihat dari pembicaraan di hampir semua sudut dunia ini diperlukan hukum. Siapa yang menjalankan hukum itu? Disut soalnya. Bukan rakyat. Di dunia manapun menjalankan hukum adalah pekerjaan pemerintah, mandataris rakyat.

Komentar

Hukum

Viral! Video Polisi Tilang Profesor Hukum Malah Kena Batunya

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Video polisi tilang profesor hukum viral di media sosial. Video tersebut menjadi perbincangan ramai sejak Sabtu (20/7) pagi.


Viral! Video Polisi Tilang Profesor Hukum Malah Kena Batunya. Dalam video tersebut terlihat seorang polisi kena batunya sendiri akibat menilang pria berambut putih yang mengaku sebagai profesor hukum.

Pria itu menceramahi polisi yang menilangnya di putaran balik simpang empat Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.

“Itu kamu tangkap, saya ditangkap. Apa itu artinya ini? Saya profesor hukum,” kata pria tersebut sambil menunjuk rambu putar balik.

Rambu tersebut menunjukkan tidak ada larangan untuk kendaraan roda empat putar balik. Di bawah plang putar balik terdapat tulisan “R2 putar kembali ikuti isyarat lampu”.


Baca Juga:


Artinya, hanya kendaraan roda dua yang boleh putar balik. Itu pun harus mengikuti isyarat lampu. Sedangkan roda empat tidak harus mengikuti isyarat lampu.

“Boleh roda empat itu. Kecuali roda dua, putar kembali ikuti isyarat lampu. Berarti roda empat tidak perlu ikuti isyarat lampu. Ayo renungkan,” katanya.

Video tersebut menjadi perbincangan ramai warganet. Mereka penasaran siapa sosok profesor hukum yang menceramahi anggota Polantas.

“Jd kepo, siapa sih nama Profesor Hukum yg beri “Kuliah Gratis” kpd Polantas tsb? Kayaknya Profesor Hukum divideo ini ilmunya lebih manfaat drpd Profesor Hukum di BPIP yg gajinya Rp. 100jt/bulan itu, deh,” tulis @AiraAfniAmalia.

Setelah ditelusuri, pria yang menceramahi polisi yang menilangnya itu ternyata profesor Sudjijono. Ia adalah seorang dosen.

Sudjijono merupakan dosen Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta). Tapi dia juga mengajar di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sudjijono mengajarkan mata kuliah Hukum Kepolisian dan Hukum Administrasi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Ia juga mengajarkan mata kuliah Politik Hukum dan Perkembangan Hukum Administrasi untuk pasca-sarjana.

Pria kelahiran 3 Agustus 1953 itu juga pernah menjadi polisi. Ia sempat menjadi anggota reserse mobil (resmob) yang bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Baca Juga: Terpidana Pencabul Siswa JIS Dapat Grasi Dari Jokowi

Berikut ini video profesor Sudjijono ditilang polisi di putaran balik simpang empat Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.


Source: Artikel asli

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

TPF Bentukan Polri Gagal Ungkap Kasus Novel, Ini Kata Busyro Muqoddas

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Tempo

VAZNEWS.COM – Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas tanggapi Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Polri yang gagal mengungkap kasusu Novel Baswedan. Ia mengaku tidak kaget dan sudah memprediksinya sejak awal.


TPF Bentukan Polri Gagal Ungkap Kasus Novel, Ini Kata Busyro Muqoddas. Pengungkapan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan masih menemui jalan buntu. TPF bentukan polri gagal membuat kasus ini menjadi terang.

Terkait hal itu, Eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas angkat suara dan ikut mengomentari kinerja TPF kasus Novel. Busyro mengaku tidak kaget dengan kegagalan tim mengungkap kasus kekerasan terhadap Novel. Bahkan ia sudah memprediksi sejak awal dibentuknya TPF oleh Polri.

Dengan kegagalan itu, Busyro mengusulkan segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)  dengan sejumlah syarat. Termasuk penunjukan anggota yang bukan dari istana.

Busyro mengritik kinerja aparat kepolisian dalam upaya pengungkapan kasus Novel. Meskipun Polri sudah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), namun faktanya tim tersebut gagal mengungkap dalang penyerangan tersebut.


Baca Juga:


“Kami sudah memprediksi sejak awal dibentuknya TPF oleh Polri ini, sehingga kami tidak kaget (dengan kinerja TPF),” papar kata Busyro kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Kini, lanjut Busyro, satu-satunya jalan untuk mengungkap kasus Novel hanyalah dengan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk sendiri oleh Presiden Jokowi. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.

“Kalau soal legalitas ini (saya) tetap meminta Presiden bentuk TGPF. Tapi dengan catatan serius. Kalau bentuk TGPF, kalau Presiden mau, unsur masyarakat sipilnya jangan ditentukan oleh istana,” tegasnya.

Baca Juga: Pengakuan Mahfud MD Mengetahui Pejabat Yang Sedang Dibidik KPK

“Kami sulit percaya. Serahkan pada kami unsur masyarakat madani, koalisi antikorupsi. Serahkan, beri waktu seminggu untuk mencari sendiri, nah itu. Itu bentuk penghormatan terhadap masyarakat sipil,” pungkas Busyro.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Daerah

Pakar Hukum: Komisioner KPU Yang Curang Terancam Pidana 5 Tahun

Diterbitkan

pada

Oleh

VAZNEWS.COM – Pakar Hukum Pidana Universitas Parahiyangan Bandung, Agustinus Pohan mengatakan komisioner KPU jika terbukti curang dapat dihukum lima tahun kurungan.


Pakar Hukum: Komisioner KPU Yang Curang Terancam Pidana 5 Tahun. Komisioner KPU yang terbukti bermain curang dalam Pemilu 2019 dapat di pidana lima tahun penjara. Pasal pidana yang bisa dipertimbangkan adalah pasal 532 jo pasal 554 UU No. 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Hukumannya bisa dipenjara 4 tahun dengan pemberatan 1/3. Jadi total bisa 64 bulan atau 5 tahun 4 bulan,” terang Agustinus di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Agustinus mengtakan itu terkait adanya gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca Juga:


Di dapil 2 Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara, Partai Perindo diketahui menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di MK dengan nomor perkara 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII /2019.

Dugaan ketidaknetralan KPU Kabupaten Humbahas sangat mencolok dengan bukti-bukti yang disampaikan pemohon ke MK. Agustinus menilai upaya KPU Humbahas dalam memenangkan caleg tertentu tak bisa dibiarkan dan itu jelas mencederai demokrasi.

“Komisioner seperti itu tak bisa dibiarkan. Harusnya tak memihak ya apalagi menggelembungkan suara salah satu partai politik supaya calon partai lain tereliminasi. Ini Preseden buruk bagi demokrasi kita,” katanya.

Diketahui, Komisioner KPU Humbahas, Sumatera Utara yang diketuai Binsar Sihombing terancam hukuman penjara  5 tahun 4 bulan atas dugaan penggelembungan suara partai Golkar di dapil 2 Humbang Hasundutan.

Baca Juga: Disebut Gelembungkan 22 Juta Suara, Ini Jawaban Menohok KPU

Penyelenggra pemilu setempat dinilai tak bekerja profesional dan mengeliminasi caleg dari partai Perindo dengan berupaya memasukkan suara partai peserta pemilu yang tak mungkin meloloskan wakilnya di legislatif di partai Golkar.


Source: Artikel asli

Lanjut Baca

Trending