Terhubung dengan kami

Hukum

Margarito Kamis: Hukum itu Senjata Demokrasi dan Otokrasi

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Jawa Pos

VAZNEWS.COM – Margarito Kamis: Hukum itu Senjata Demokrasi dan Otokrasi. Orang-orang dalam jumlah besar sebesar apapun yang menyatakan pendapat secara terbuka, yang pendapatnya berbeda dengan haluan politik  calon presiden dan calon wakil presiden dapat dikualifikasi sebagai makar? Maaf tidak ada hukumnya.

Termasuk capres itu sedang memegang kekuasaan pemerintahan? Ya betul. Menolak capres – sekalipun capres itu juga berstatus sebagai presiden –  tetap saja tak bisa dikualifikasi sebagai makar terhadap presiden, pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah. Tidak.

Tidak ada UUD di negara republik Indonesia tercinta dengan Pancasila yang sedang diurus oleh Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, yang mengatur atau memiliki ketentuan “capres memegang kekuasaan eksekutif” sebagaimana kekuasaan itu dipegang oleh presiden. Karena capres tidak memegang kekuasaan eksekutif, maka bagaimana menggulingkannya dari kekuasaan?


Baca Juga:


Orang tidak sedang memegang kekuasaan ko mau digulingkan dari kekuasaan? Kekuasaan apa yang mau digulingkan dari capres? Bagaimana ceritanya itu, dan bagaimana pula nalarnya? Orang tidak punya, sekali lagi  kekuasaan ko mau digulingkan. Tetapi begitulah dunia hukum di alam demokrasi, alam yang tidak pernah sungguh-sungguh berbeda dengan alam otokrasi.

Sama Saja

Hukum telah ditunjuk secara sangat menyakinkan sebagai elan terhebat demokrasi. Hukum disama-sederajatkan dalam esensinya dengan demokrasi, karena dua-duanya bicara tentang keadilan dan kesamaan derajat manusia. Hukum dan demokrasi atau sebaliknya demokrasi dan hukum, dalam konteks agak konyol itu tertakdir sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Hukum mengonsolidasi demokrasi, karena demokrasi memintanya. Demokrasilah yang menentukan mutu dan derajat demokratis, termasuk derajat responsifitas terhadap perbedaan pendapat, bukan sebaliknya. Sialnya demokrasi tidak dikontrol dalam sifat praktis dan teknis oleh rakyat.

Demokrasi dalam sifat praktis yang dapat dicek secara obyektif, dikontrol dan dikendalikan dengan cara yang sering tak terlihat oleh segelintir orang. Dalam tataran praktis demokrasi bersandar pada orang-orang sombong banyak uang, bukan pada rakyat dipinggir-pinggir jalan, pasar-pasar, pantai dan kebun-kebun yang tanahnya tak seberapa.

Rakyat kebanyakan sebagaiana identiikasi Walter Lippman jurnalis top pertama yang mengembangkan pola dasar propaganda ini selalu seperti biasanya dapat disesatkan, dikelabui, diarahkan sesuai kemauan kelompok kecil berkemampuan tak terbatas.

Tersedia banyak cara untuk tujuan itu. Di jalur ini demokrasi sejauh yang terlihat dari pembicaraan di hampir semua sudut dunia ini diperlukan hukum. Siapa yang menjalankan hukum itu? Disut soalnya. Bukan rakyat. Di dunia manapun menjalankan hukum adalah pekerjaan pemerintah, mandataris rakyat.

Komentar

Hukum

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Melalui Bambang Widjojanto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil. Bambang Widjojanto, selaku tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta MK memeriksa dengan teliti kasus kecurangan pemilu 2019. Dengan demikian, kata Widjojanto MK tidak dinilai sebagai mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri.” ujar Bambang Widjojanto di kantor MK, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2019.


Baca Juga:


Ia menjelaskan, bahwa yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan.

“Sehingga permohonan ini menjadi penting bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy,dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan calon presiden dan wapres.

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

“Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana akan hadir dalam persidangan perdana sengketa Pemilu tahun ini di MK. “Insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang,” katanya. [viva]

Prev post

Lanjutkan Membaca

Hukum

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Terkait sengketa pilpres 2019, Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap negarawan dan dapat menghasilkan putusan yang adil.


Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, gugatan sengketa akan diajukan pihaknya pada hari ini, Jumat (24/5). Tim yang akan menggugat ke MK itu, imbuhnya, akan dikomandoi langsung oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata Sandi, Kamis (23/5) kemarin.


Baca Juga:


Pemilu 2019 secara resmi telah masuk ke tahap sengketa Pemilu. Tak hanya pasangan capres-cawapres, seluruh partai politik juga dapat mengajukan gugatan ke MK.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap, seluruh Hakim MK mampu bekerja profesional sehingga menghasilkan putusan yang adil.

“Ketika masalah sudah digeser ke MK, kita minta Hakim MK jadi negarawan yang adil yang sejati,” tulisnya di Twitter, Kamis (23/5).

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil.“Agar apapun yang diputuskan bisa diterima. Tidak boleh sedikitpun berpikir partisan,” imbuh Refly. [rmol]

Dalam cuitannya, Refly mengaku ditelpon seseorang yang memintanya untuk bergabung kesalah satu paslon dalam menangani sengketa pemilu di MK, namun ia memilih bersikap netral.

Seorang kawan telepon saya pagi ini, minta bergabung ke Tim Paslon untuk sengketa di MK. Suatu kehormatan, tp saya menolak. Sy sdh ambil sikap netral di Pilpres ini, tdk ke 01 atau 02. Biarlah sy jd pengamat sj, trmsk mngamati MK nanti

Lanjutkan Membaca

Hukum

Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh ANTARA News

VAZNEWS.COM – Menkopolhukam, Wiranto memperingatkan semua pihak agar tidak melanggar koridor hukum. Ia berjanji akan menangkap siapapun dan menjadikan tersangka jika melanggar hukum.


Wiranto: Siapapun Yang Melanggar Hukum, Kami usut, Kami Tangkap. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku bingung dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Padahal, kata Wiranto, selama ini dia terus berupaya menegakkan hukum.

Bahkan, Wiranto mengatakan, dia sempat disebut lebih berat dari kolonial oleh pihak-pihak tertentu.

“Pak Wiranto lebih berat dari kolonial, mau dimasukin ke Mahkamah Internasional. Kok saya kok bingung? Memperbaiki hukum, menjaga hukum, menjaga kedamaian masyarakat kok malah diajukan ke Mahkamah Internasional, ya gimana?” ujar Wiranto saat berbuka puasa bersama pimpinan media massa, di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.


Baca Juga:


Meski begitu, dia mengaku tak akan menyerah. Jika ada pihak yang nekat melanggar hukum maka pihaknya tidak akan pandang bulu.

“Kami dengan tegas saya katakan, tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep menjaga tegaknya hukum. Siapa pun yang melanggar hukum, kami usut, kami tangkap, lantas kami jadikan tersangka dalam pelanggaran hukum,” kata mantan Panglima ABRI.

Untuk itu, dia meminta sejumlah pihak agar tidak membuat opini bahwa pemerintah saat ini berlaku sewenang-wenang. “Ini jangan sampai di balik-balik seakan-akan pemerintah sewenang-wenang,” ucap dia.

Di bulan Ramadan ini, Wiranto berharap semua pihak tidak melakukan kegiatan yang melanggar koridor hukum. Ia pun mengimbau pihak yang ingin menciptakan gangguan keamanan untuk mengurungkan niatnya.

“Niat-niat untuk melakukan national disorder atau langkah-langkah konstitusional tapi dipaksakan, akhirnya inkonstitusional. Kami imbau untuk mengubah konsepnya menjadi konsep yang menghormati hukum demi kepentingan masyarakat, demi stabilitas nasional, demi masa depan bangsa,” katanya. [vv]

Lanjutkan Membaca

Trending