Terhubung dengan kami

Opini

Masri Sitanggang: People Power, Pintu Darurat Demokrasi

Diterbitkan

pada

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

VAZNEWS.COM – Masri Sitanggang: People Power, Pintu Darurat Demokrasi. Mengapa ada yang takut dengan People Power ? Kalau diterjemahkan secara bebas, dia cuma berarti “kekuatan rakyat”. Biasa-biasa saja, kan? Di negeri yang menganut sistem demokrasi, memang rakyatlah yang berdaulat: dari rakyat, oleh rakrat, untuk rakyat.

Adapun pemerintah, sesungguhnya tak lebih dari orang yang diberi amanah oleh rakyat. Dalam arti, diberi mandat untuk mengurus negara sesuai dengan kehendak rakyat. Pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat.

Indenesia ini negara yang dibentuk atas dasar kesepatan. Bukan warisian seperti kerajaan, atau pemberian dari negara lain. Jadi Indenesia tidak punya tuan kecuali rakyatnya sendiri. Bahkan, raja-raja di negeri ini yang dikenal dengan panggilan “Sulthan” karena kerajaan Islam, bersepakat untuk melepas sebahagian atau keseluruhan kekuasaannya demi negara bernama Republik Indonesia.

Itu pengorbanan yang luar biasa besar dari penguasa-penguasa Islam di tanah “syurga” ini. Para pejuang kemerdekaan yang bermandi peluh dan darah dari berbagai daerah rela meredam amarahnya terhadap para penghianat yang dulunya menjadi kaki tangan  penjajah asalkan para penghianat itu mau “ber-Indonesia”. Para penghianat itu boleh tinggal di Indonesia, hidup beranak-pinak mencari penghidupan di negeri Jamrut Khatulistiwa ini, tidak didepak ke luar.


Baca Juga:


Kesepakan mendirikan negera, resminya, mulai dirancang sejak sidang-sidang BPUPKI. Yang paling mendasar untuk disepakati adalah bentuk negara Indonesia, falsafah negara, struktur utama pemerintahan dan tata kelola negara, tujuan dan cita-cita negara serta adanya jaminan HAM dihormati. Rumusan kesepakan itu dituangkan di dalam Naskah Piagam Jakarta yang ditandatangani 22 Juni 1945.

Meski demikian, umat Islam harus pula rela melepas tujuh kata “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Piagam Jakarta. Jadi, jasa umat Islam untuk Indonesia ini memang tak terhingga besarnya.

Bayangkan, mulai dari pengerahan fisik berperang mengusir penjajah, melepas kekuasaan kesulthanan-kesulthanan yang tersebar dari Sabang hingga Marauke, sampai pada hal yang paling prinsip yakni menghapus tujuh kata itu. Padahal, mereka adalah penduduk mayoritas yang bisa berbuat sesukanya. Yang demikian itu semua semata-mata untuk sebuah negara merdeka: Republik Indonesia.

Naskah kesepakatan itu kemudian dijadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa dan semangat Indonesia merdeka. Ia merupakan kepribadian dan  jati diri Bangsa Indonesia asli yang ingin berdaulat di tanahnya sendiri.

Ia adalah kesepakatan agung yang menjadi dasar hukum bagi semua hukum yang lahir dan berlaku di Indonesia. Ia adalah “Sertifikat” eksistensi Republik Indonesia yang harus dirawat  lestari, tidak boleh dirubah hatta pun satu kata. Merubah pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan Republik Indonesia.

Batang Tubuh UUD 1945 seyoginya adalah tafsir atau setidaknya terjemah dari Pembukaan UUD 1945. Karena itu, batang tubuh tidak boleh menyimpang dari maksud pembukaan.

Bila saja terjadi penyimpangan, semua pihak harus bersedia untuk segera mengoreksi. Jika  tidak, maka kekeliruan itu dapat dimaknai sebagai upaya penghianatan terhadap kesepakatan agung. Artinya, Indonesia melaju ke arah “bubar jalan!”.

Begitulah kita memandang UUD hasil Amandemen 1 sampai 4.

Selanjutnya…

Komentar

Nasional

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

Diterbitkan

pada

Oleh

VAZNEWS.COM Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, berisi sejumlah saran untuk Jokowi dalam menghadapi situasi politik terakhir khususnya dalam hal munculnya aksi-aksi demonstrasi.

Rizal melihat beberapa hari belakangan ini, Indonesia mengalami sebuah runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan. Polisi menghadapi ratusan ribu demonstran, yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

“Mereka dihadapi dengan tindakan yang brutal. Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki. Sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan,” kata Rizal dalam surat terbukanya yang diterima VIVA, Jumat, 24 Mei 2019.

Namun, Rizal mengatakan tak ada tanda-tanda rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis mereka itu menjadi takut. Walaupun menghadapi intimidasi dan kebrutalan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa bangsa ini masuk ke situasi konflik, yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak menguntungkan siapapun.

“Hal tersebut harus dihindari karena kita semua menginginkan masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa kita,” ujarnya.

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Dalam rangka mengembalikan kedamaian dan untuk menjaga demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, berikut ini adalah saran Rizal kepada Jokowi selaku presiden:


Baca Juga:


Pertama, pemerintahan Anda harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi, terutama tuduhan pengkhianatan (treason, makar). Sebagai presiden, Anda seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan. Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar, karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebagai patriot, mereka juga tak akan melakukan hal itu.

Mereka, seperti banyak tokoh-tokoh lainnya, mendukung hak-hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 e, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Rakyat melakukan protes damai melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Jika pemerintahan Anda terus menggunakan tuduhan-tuduhan makar, sebagai alat intimidasi dan pemberangusan terhadap perbedaan pendapat, Anda harus sadar akan konsekuensinya. Cara itu hanya akan membenarkan pendapat-pendapat bahwa Anda dan pemerintahan Anda tidak ada niat untuk menyelesaikan perselisihan kecurangan secara adil dan imparsial. Sikap tersebut justru akan semakin memperkuat tekad rakyat untuk berdiri dan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak konstitutional mereka. Jika ini terjadi, akan semakin merusak legitimasi Anda sebagai presiden.

Kedua, merupakan hal yang sangat penting bahwa Anda memerintahkan aparatur keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran. Agar polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

da yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu. Tapi dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat.

Di samping penembakan orang, kita telah melihat penggunaaan cara-cara kekerasan yang tidak berperasaan dan brutal untuk melawan demonstran. Kita melihat orang terluka parah terbaring di jalanan dan dibawa ke rumah sakit.

Dengan menutup mata terhadap tindakan kekerasan aparat, menunjukkan sikap tidak jujur dan sikap anti-demokrasi.

Tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan. Sebagai  presiden, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.


Baca Juga:

Ketiga, dan yang paling penting, Anda harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massive pada pemilihan presiden. Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi kita.

Kita semua memahami bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite, dan sering dengan mudah mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, sebagai presiden, Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk hal ini, saya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU, membuka semua data untuk dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu. Hal ini penting agar pemerintah menyetujui untuk memenuhi permintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian. Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut. Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untuk melakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebagai penutup, sebagai teman Anda dan bekas menteri, saya percaya Anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan Anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang, hampir lima tahun kemudian, Anda duduk di persimpangan jalan, bagaimana Anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy Anda sebagai presiden. Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita. (vv)

Lanjutkan Membaca

Opini

People Power, Barang Halal yang Diharamkan

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh hersubenoarief

VAZNEWS.COM – People Power, Barang Halal yang Diharamkan. Kalau mau iseng buka-buka kembali rekam jejak digital, kita akan menemukan Jokowi dan timnya sudah menggunakan kata itu pada Pilpres 2014 dengan membentuk relawan Satgas Pilpres anti curang. Dalam foto terlihat Jokowi bersama sejumlah orang mengenakan ikat kepala. Di belakangnya tertulis People Power 2014. “Jangan main-main dengan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat.


Mulai sekarang berhati-hati lah menggunakan kata-kata people power. Barang halal yang dijamin konstitusi ini sekarang sudah menjadi barang haram.

Jika masih ngotot, kita akan kena pasal makar. Melawan pemerintahan yang sah. Dalam agama disebut sebagai bughot. Melakukan pemberontakan. Melawan pemimpin yang sah.

Dua-duanya konsekuensi hukumnya sama. Sangat berat. Sel penjara yang dingin menanti. Kegiatan politik kita akan diberangus.

Para penguasa sudah mewanti-wanti. Jangan sampai melakukan people power. Ancaman ini tidak main-main. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas menyatakan akan mengenakan pasal makar terhadap pelaku people power yang berniat menjatuhkan pemerintah.


Baca Juga:


Pengacara dan aktivis senior Egi Sudjana adalah korban pertama. Egi Sudjana sudah ditahan polisi. Dia dilaporkan akan berbuat makar.

Dalam terminologi hukum, kata people power, sudah mengalami kriminalisasi ( criminalization ). Sebuah tindakan yang semula bukan bersifat pidana, namun kemudian digolongkan menjadi perbuatan pidana.

Tokoh sekelas Bapak Reformasi seperti Amien Rais bahkan sampai harus mengubahnya menjadi “perlawanan rakyat.” Melihat gelagatnya kita tinggal menunggu waktu, kata ini juga akan kembali dikriminalisasi.

Hegemoni makna

Berubahnya makna ini sebenarnya berkaitan dengan masalah tafsir. Hegemoni kata, dan kuasa. Tergantung siapa yang menafsirkan, dan dimana posisi kita.

Bila berada pada posisi sebagai penguasa. Kita boleh menafsirkan sesuka hati. Kapan disebut sebagai makar, dan kapan tidak. Kepada siapa tafsir ini kita sematkan, juga boleh pilih sesuka hati.

Kepada lawan penguasa maknanya jelas. Kalau kebetulan posisi kita oposisi, maka tidak ada ampun. Kita akan mendapat stigma sebagai pelaku makar. Sebaliknya kepada kawan, sekutu penguasa, maknanya bisa berbeda. Mereka bisa menggunakan kata itu kapan saja, dan untuk apa saja.

Namanya juga penguasa, dia bebas melakukan apa saja. Tidak boleh protes. Kalau tetap ngotot, kita bisa kembali dikriminalisasi: Makar karena melawan tafsir dan makna kata dari penguasa.

Jejak digital membuktikan, dalam lima tahun terakhir kata people power, dan “kecurangan pemilu” sudah mengalami perubahan tafsir dan makna yang sangat radikal.

Kalau mau iseng buka-buka kembali rekam jejak digital, kita akan menemukan Jokowi dan timnya sudah menggunakan kata itu pada Pilpres 2014.

Saat itu Jokowi belum menjadi penguasa Indonesia. Dia masih menjadi Gubernur DKI. Maju berpasangan dengan Jusuf Kalla melawan Prabowo-Hatta.

Jokowi membentuk relawan Satgas Pilpres anti curang. Dalam foto terlihat Jokowi bersama sejumlah orang mengenakan ikat kepala. Di belakangnya tertulis People Power 2014. “Jangan main-main dengan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat!”


Baca Juga:


Para pendukung Jokowi dengan lantang menyerukan dilakukan people power jika sampai ada yang mencurangi pilpres. Sebuah buku dengan judul “Jokowi people power” diterbitkan.

Mereka semua aman-aman saja. Tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang ditangkap polisi. Para petinggi negara juga tidak mengancam dan menakut-nakuti.

Jokowi juga dikutip memperingatkan dengan tegas agar TNI, Polri dan PNS agar netral. ““Pokoknya kalau TNI, Polri, dan PNS tidak netral, ini saya sudah punya relawan-relawan ini nih,” tegasnya.

Dejavu! Sejarah memang selalu berulang. Pada saat itu sesungguhnya peringatan Jokowi tidak terlalu tepat. Namun toh tetap dia lakukan.

Kekhawatiran TNI, Polri, dan PNS bersikap tidak netral, tidak beralasan. Prabowo bukanlah seorang inkumben yang bisa menggerakkan aparat TNI, Polri dan PNS.

Yang menjadi penguasa saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Benar bahwa besannya, Hatta Radjasa berpasangan dengan Prabowo. Namun SBY dan Partai Demokrat memilih posisi netral. Tidak mendukung Prabowo-Hatta.

Berbeda dengan sekarang. Jokowi adalah penguasa. Tudingan kecurangan oleh aparat pemerintah sangat nyata. Jokowi juga mengerahkan semua sumber daya dan anggaran pemerintah untuk memenangkannya. Tudingan itu sangat mudah dibuktikan.

Nah ketika kemudian ada yang berteriak people power, mengapa kemudian diancam dengan tindakan makar?

People power, adalah ekspresi kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan, maupun tulisan. Semua dijamin konstitusi.


Baca Juga:


Dalam pengertian protes massa. Pengerahan jutaan massa sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Terbukti berkali-kali gerakan tidak menimbulkan anarki, maupun chaos.

Selama tidak diprovokasi, semuanya aman-aman saja. Ibarat kata satu helai rumputpun dijaga jangan sampai rebah terinjak. Hal itu sudah terbukti. Puncaknya ketika berlangsung Aksi 212 di lapangan Monas Tahun 2016.

Karena itu sebenarnya tidak perlu ditakuti, ditakut-takuti, didramatisir, atau dibuat seolah akan ada perang besar. Indonesia akan kiamat.

Jadi tidak perlu pengerahan pasukan besar-besaran termasuk di luar daerah. Polisi dan TNI tidak perlu dibekali senjata berat dengan peluru tajam.

Perlengkapan Polri dan TNI yang dibiayai dari pajak rakyat itu seharusnya digunakan tepat guna. Digunakan Polri untuk menumpas kejahatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Digunakan TNI untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman asing.

Bukan untuk mengancam dan menakut-nakuti rakyat yang menuntut kecurangan pilpres. Menuntut pemilu yang berlangsung secara jujur, bersih dan adil.

Indonesia justru akan hancur ketika keadilan tidak ditegakkan. Ketika seluruh instrumen dan sumber daya negara digunakan secara curang dan tidak sah untuk melanggengkan kekuasaan.

Lagi pula Jenderal Tito sepertinya lupa. Tiga tahun lalu, rakyat yang akan menggelar people power, melakukan Aksi Bela Islam (ABI), juga sempat ditakut-takuti. Dihadang di bebagai titik, termasuk Mereka yang berasal dari luar Jawa. Toh tidak mempan juga.

Mari pak Jokowi kembali buka-buka file lama. Mari kita kembalikan kata people power kepada makna sesungguhnya. Rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusinya. Masyarakat hanya menuntut keadilan. Tidak lebih.

Tidak ada yang ingin memberontak. Melawan pemerintahan yang sah. Tidak usah paranoid lah. Takut dengan bayangan sendiri. Rakyat Indonesia sangat cinta dengan negerinya. Kita ingin damai-damai saja.

Woles aja bro! end


Oleh : Hersubeno Arief (Wartawan senior dan pemerhati publik)


Disclaimer : Kanal opini adalah sebuah media warga. Seluruh opini yang dimuat menjadi tanggung jawab penulis. Bagi pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Lanjutkan Membaca

Opini

Hersubeno Arief: Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Hersubeno Arief

VAZNEWS.COM – Berkali-kali Prabowo menyatakan akan mewakafkan sisa hidupnya untuk bangsa Indonesia. Dalam beberapa kesempatan dia juga pernah menyitir semboyan “Mati sahid atau hidup mulia!”


Hersubeno Arief: Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo. Prabowo Subianto membuat pernyataan dan keputusan politik menggetarkan. Menyikapi temuan berbagai kecurangan pelaksanaan Pilpres 2019, dia mengambil langkah dan keputusan tegas.

Menolak mengakui hasil pilpres. Dia juga menyatakan akan segera membuat surat wasiat.

“Sikap saya jelas. Saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini,” seru Prabowo dalam orasinya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Kendati begitu Prabowo menyatakan masih menaruh secercah harapan. Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menangkap aspirasi masyarakat dan berani mengambil keputusan yang benar.

“Kau (KPU) yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan. Kalau ketidakadilan, maka kau mengizinkan penjajahan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.


Baca Juga:


Hadirin menyambut orasi Prabowo dengan gema takbir dan pekik merdeka! Banyak hadirin yang haru dan meneteskan air mata.

Orasi Prabowo merupakan penegasan sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi “Kami menolak hasil penghitungan suara dari KPU yang sedang berjalan,” tegas Ketua BPN Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.

Sebelumnya dilakukan pemaparan data kecurangan dan perolehan suara dan Situng KPU oleh tim IT BPN.

SELANJUTNYA...

Lanjutkan Membaca

Trending