Media Sosial VAZnews.com

News

Masyarakat Lokal Minta UNESCO Turun Tangan Soal Jurassic Park NTT

Sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil peduli Pulau Komodo meminta kepada organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan dunia di bawah PBB atau UNESCO turun tangan mengkaji rencana pemerintah yang akan melakukan pemugaran situs warisan dunia Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Diterbitkan

|

Masyarakat Lokal Minta UNESCO Turun Tangan Soal Jurassic Park NTT
Masyarakat Lokal Minta UNESCO Turun Tangan Soal Jurassic Park NTT (foto: travel-dream)

VAZNEWS.COM – Sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil peduli Pulau Komodo meminta kepada organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan dunia di bawah PBB atau UNESCO turun tangan mengkaji rencana pemerintah yang akan melakukan pemugaran situs warisan dunia Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).


Masyarakat Lokal Minta UNESCO Turun Tangan Soal Jurassic Park NTT. Permintaan itu disampaikan mereka lewat surat yang dikirimkan langsung ke UNESCO pada 9 September lalu. Koordinator Garda Pemuda Komodo, satu dari tiga penandatangan surat itu menilai rencana pemerintah memugar Pulau Komodo untuk menggenjot sektor pariwisata telah mencederai warisan leluhur.

[the_ad id=”5067″]

“Kami selaku masyarakat asli Pulau Komodo yang sekian tahun telah diwasiatkan oleh leluhur untuk menjaga komodo sebagai saudara, telah dicederai oleh bangunan investasi di dalam alam Komodo,” kata Akbar kepada CNNIndonesia.com yang turut membenarkan surat itu, pada Senin (26/10/2020).


Baca Juga :


Di surat tersebut, mereka meminta UNESCO segera mengunjungi Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores untuk menginvestigasi situasi teranyar di pulau tersebut.

Kunjungan itu dilakukan guna mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia di pulau itu. Mereka juga meminta UNESCO bertemu para pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal.

Dalam suratnya kepada UNESCO, kelompok sipil mengaku khawatir terhadap gelombang investasi akan mengancam kelangsungan ekosistem satwa purba tersebut.

Menurut mereka rencana tersebut hanya akan menjadi monopoli perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Baca Juga: Jepang Beri RI Utang Rp 6,9 T Untuk Tangani Bencana

Bersama dengan kekhawatiran akan bahaya lingkungan yang akan diciptakan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki lahan, dan menurunnya lahan untuk pertanian dan perikanan di pulau-pulau tersebut,” tulis mereka dalam suratnya.

Selain itu, dalam suratnya kepada UNESCO, mereka menjelaskan bahwa pemerintah saat ini juga berencana akan membangun sebuah kawasan kompleks baru di Pulau Rinca dan Padar, yang berpotensi akan dapat mengancam habitat murni Komodo dan sejumlah spesies lain di pulau itu.

[the_ad id=”1235″]

Comments

Trending