Media Sosial VAZnews

News

Megawati Diusulkan JBMI Jadi Pahlawan Demokrasi, Apa Alasannya?

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diusulkan menjadi pahlawan demokrasi. Inisiatif itu datang dari organisasi masyarakat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI).

Diterbitkan

|

Megawati Diusulkan JBMI Jadi Pahlawan Demokrasi, Apa Alasannya
Megawati Diusulkan JBMI Jadi Pahlawan Demokrasi, Apa Alasannya? (foto: harianjogja)

VAZNEWS.COM – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diusulkan menjadi pahlawan demokrasi. Inisiatif itu datang dari organisasi masyarakat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI).


Megawati Diusulkan JBMI Jadi Pahlawan Demokrasi, Apa Alasannya?. “Kami mengajukan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi,” kata Ketua Umum DPP JBMI Albiner Sitompul, pada Rabu (21/10/2020).

Usul agar Megawati menjadi pahlawan demokrasi disebutnya berbeda dengan definisi pahlawan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009, di mana gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia. Menurut Albiner usulan itu dimaksud dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November mendatang.


Baca Juga:


“Namun dalam maksud kami ini adalah Ibu Megawati adalah tonggak sejarah perjuangan demokrasi. Maka kami sarankan beliau adalah ibu demokrasi atau apa pun sebutannya, kami usulkan di dalam memperingati Hari Pahlawan ini. Beliau adalah pahlawan demokrasi, bukan pahlawan nasional,” kata Albiner.

Ia juga mengatakan usulannya sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial. Tembusan surat itu juga ditujukan kepada Presiden ke-5 tersebut.

“(Disampaikan ke) Menteri Sosial, sudah kami kirim, kami sudah berkirim surat ke Kementerian Sosial, dan kami tembusi Ibu Megawati. Iya, (pahlawan demokrasi), bukan pahlawan nasional seperti di UU Nomor 20 Tahun 2009, (karena Megawati) masih hidup,” jelas Ketua Umum DPP JBMI tersebut.

Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Puan:”Pemerintah Harus Bekerja Lebih Keras”

Albiner menyebut pihaknya mengusulkan gelar pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi untuk Megawati dan diberikan sebelum atau saat Hari Pahlawan.

“Karena, kalaupun nanti diubah UU itu bahwa pahlawan itu tidak serta-merta harus yang sudah gugur, kita harus melakukan pengajuan ke MK kan, harus diubah. Karena tidak ada di situ, maka kami sebutnya khusus pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi, yang mana pun diberikan pemerintah,” ungkap Albiner.

Comments

Trending