Terhubung dengan VAZnews.com

Hukum

Menhan Sesalkan Penahanan Kivlan Zen dan Soenarko

Terus terang saja di sana yang diperiksa banyak yang purnawirawan, itu senior saya, ada adik-adik angkatan saya. Sebagai sama-sama purnawirawan, sebetulnya saya melihat ini tidak baik, ini tidak boleh terjadi, kenapa bisa begitu?

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu merespon penetapan tersangka sejumlah purnawirawan TNI dengan pasal makar. Menurutnya, hal itu tidak baik.


Menhan Sesalkan Penahanan Kivlan Zen dan Soenarko. Menhan, Ryamizard Ryacudu mengaku sedih atas kasus dugaan makar yang menjerat sejumlah purnawirawan TNI.

Hal ini disampaikan Ryamizard merespon kasus makar yang menjerat mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko dan mantan Kepala Staf Kostrad TNI AD Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Keduanya kini berstatus tersangka dan ditahan di Rutan POM Guntur.

Ryamizard yang juga Mantan Kepala Staf TNI AD itu menyayangkan hal ini terjadi. Sebab, menurut Ryamizard, para koleganya itu merupakan tokoh-tokoh yang sudah teruji puluhan tahun mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Terus terang saja di sana yang diperiksa banyak yang purnawirawan, itu senior saya, ada adik-adik angkatan saya. Sebagai sama-sama purnawirawan, sebetulnya saya melihat ini tidak baik, ini tidak boleh terjadi, kenapa bisa begitu?. Jangan menghilangkan image. Mereka-mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019).


Baca Juga:


Menhan Sesalkan Penahanan Kivlan Zen dan Soenarko. Ryamizard juga berharap kasus yang dihadapi para purnawirawan itu tidak menodai citra militer. Menurut Ryamizard, para purnawirawan itu merupakan sisa tokoh militer dari banyaknya para prajurit yang gugur saat bertugas di TNI.

“Banyak teman kita gugur di Aceh, Papua, terutama di Timor Timur. Nah (purnawirawan) ini sisa-sisa yang belum gugur ini, kenapa jadi (terjerat makar) begitu? Kalau boleh dikatakan sedih, sedih saya. Bagi saya, tidak ada 01, 02,” ujar dia.

Ryamizard menegaskan, pernyataan ini disampaikan bukan dalam rangka membela kubu 01 atau 02. Dia mengaku selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya.

“Menyikapi situasi nasional saat ini, perlu saya tegaskan bahwa saya adalah sebagai Menteri Pertahanan, akan selalu berfikir positif dan berdiri di atas semua pihak atau anak bangsa,” ujarnya.

Dia juga menyoroti kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurut Ryamizard, pesta demokrasi yang sudah berakhir seharusnya disertai dengan upaya rekonsiliasi. Segala upaya yang ditempuh harus berdasarkan konstitusi.

“Kita ini kan mengadakan pesta demokrasi, pesta sudah berakhir, harusnya salam-salaman. Tapi terjadi ketidakpuasan, itu biasa. Tapi kalau kita lihat betul, kurang puas kan ada tempat mengadu. Kurang puas kenapa, ada curang, sampaikan ke KPU, Bawaslu. (KPU dan Bawaslu) itu semuanya dipilih bersama kok, kesepakatan bersama, tanda tangan bersama, setuju dengan Bawaslunya, KPU-nya, ada orang 01 dan 02-nya,” terang Ryamizard.

Terkait kasus makar yang disinggung Ryamizard, setidaknya ada dua mantan elite TNI yang terbelit proses hukum yakni mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko dan mantan Kepala Staf Kostrad TNI AD Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Polisi sudah menetapkan Soenarko sebagai tersangka kepemilikan senjata api. Sedangkan Kivlan Zen menjadi tersangka kepemilikan senjata api dan kasus dugaan makar. [ts]

Komentar

Hukum

Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01

Diterbitkan

pada

Oleh

Saksi pemohon/Hairul Anas

VAZNEWS.COM – Calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hairul Anas memberikan kesaksian di sidang MK. Ia mengungkap ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi‘ ada dalam materi training TKN Jokowi-Ma’ruf.


Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi masih terus berlanjut hingga dinihari, Kamis (20/6).

Salah satu yang bersaksi pada dinihari tadi adalah Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) Hairul Anas.

Salah satu keterangan Hairul cukup mengejutkan. Pasalnya, ia menyebut ada materi di kubu 01 Jokowi-Maruf yang menyebut bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi.


Baca Juga:


Hairul menjelaskan, materi itu disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf kepada para saksi. Sementara ia mendengar pemaparan materi itu dari Wakil Ketua TKN, Moeldoko saat mengikuti pelatihan saksi pada 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale, Jakarta.

“Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01. Kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari. Saya hadir diutus wakil PBB,” ujar Hairul, Kamis (20/6).

Pada saat pelatihan itu, Hairul mengaku mendapatkan sejumlah materi. Salah satu materi yang disampaikan adalah soal kecurangan bagian dari demokrasi yang disampaikan Moeldoko.

“Saya mendapat materi di mana ingatan saya ada slide-nya. Pertama ada satu slide materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’. Materi ini diunggah ke suatu drive, dan ditayangkan pada saat Bapak Moeldoko kalu tidak salah,” papar Hairul.

Keterangan Hairul pun mengusik rasa ingin tahu dari Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Ia kemudian menanyakan maksud dari materi itu apakah menjelaskan bagaimana membuat kecurangan atau menjelaskan kecurang suatu yang wajar terjadi dalam demokrasi.


Baca Juga:


“Cenderung yang kedua, kecurangan itu adalah suatu kewajaran,” jawab Hairul.

Diketahui, Hairul juga menjadi salah satu relawan IT BPN Prabowo-Sandi usai hari pencoblosan 17 April. Ia juga membuat robot yang berhasil mengungkap dugaan kecurangan dalam Sistem Informasi Perhitungan (Situng) milik KPU.


Caleg PBB: Ada Materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’ di Kubu 01. [rml]

Prev post

Lanjut Baca

Hukum

Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno

Diterbitkan

pada

Oleh

Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Polemik posisi Cawapres 01 Maruf Amin terus berhembus. Ekonom senior Rizal Ramli dan mantan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut berkomentar


Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. Rizal dengan tegas menyebut jabatan Maruf di dua bank syariah itu masuk ke ranah etika yang tidak pantas dilakukan oleh sosok yang hendak menjadi orang nomor dua di republik ini.

Rizal mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.


Baca Juga:


“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyataan Rizal Ramli kemudian diamini oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Ia membandingkan langkah Maruf dengan keputusan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang rela melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demi etika, Pak Sandiaga Uno melepas jabatan Wagub, padahal tidak dilarang oleh Undang-Undang,” singkat Said Didu.

Sandiaga Uno diketahui menjadi pasangan Anies Baswedan saat Pilkada DKI tahun 2017 silam. Keduanya kemudian terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah mengalahkan kandidat petahana saat itu.


Baca Juga:


Namun, jabatan sebagai Wakil Gubernur direlakan begitu saja oleh Sandiaga Uno. Ia melepas jabatan itu saat resmi ditunjuk untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat itu Sandi diperkenankan oleh Undang-Undang untuk mengambil cuti ketimbang mengundurkan diri.


Said Didu: Demi Etika, Seharusnya Maruf Amin Meniru Sandiaga Uno. [trs]

Lanjut Baca

Hukum

Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh kompas

VAZNEWS.COM – Tim hukum 02 berjanji akan bongkar kecurangan pilpres 2019 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nanti. Saksi-saksi telah dikumpulkan, namun pihak BPN meminta jaminan perlindungan saksi mereka.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, ada sekitar 30 saksi yang dikumpulkan tim hukum 02 untuk membongkar bukti kecurangan dalam Pilpres 2019.

Namun, ia mengatakan, para saksi yang berasal dari sejumlah daerah itu meminta jaminan keselamatan untuk bersaksi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca Juga:


“Mereka (saksi) yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi,” kata Andre di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Andre mengatakan, tim hukum akan menyurati MK untuk meminta keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Ia mengatakan, demi keselamatan para saksi, pihaknya dapat menggunakan sejumlah metode yang disarankan LPSK. Misalnya, bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference.

“Berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi,” ujarnya.


Baca Juga:


Tak hanya bagi saksi, Andre mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga mendorong LPSK turut melindungi dan menjamin keselamatan seluruh hakim MK.

“Agar terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019,” jelasnya.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres [trs]

Lanjut Baca

Trending