Media Sosial VAZnews.com

Politik

MUI Minta Pemerintah Untuk Plototi RUU HIP

Diterbitkan

|

MUI Minta Pemerintah Untuk Plototi RUU HIP
Photo: © Disediakan oleh Aminet

VAZNEWS.COM – Menurut MUI, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus terus dikawal walaupun pembahasannya saat ini ditunda.


[the_ad id=”1235″]

MUI Minta Pemerintah Untuk Plototi RUU HIP. MUI minta pemerintah untuk tidak lengah atau istilahnya plototi RUU HIP. Sebab MUI menganggap DPR maupun pemerintah punya kebiasaah meloloskan UU kontroversial.

Hal ini sangat penting sebagai langkah antisipatif, agar pembahasan RUU benar-benar dihentikan oleh pemerintah dan DPR.

“Kita harus mengawal terus. Jadi Wantim MUI bersama dengan pimpinan MUI serta ormas-ormas Islam tetap berkewajiban untuk mengawal pernyataan pemerintah. Dalam hal ini Wakil Presiden kemarin mengatakan bahwa pembahasan RUU HIP ini ditund”. Sebut Wakil Ketua Wantim MUI, Azyumardi Azra pada Rabu 17 Juni 2020.


Baca Juga:


“Nanti kita (MUI) menginginkan supaya itu bukan hanya sekadar ditunda, tapi dihentikan secara permanen. Untuk itu kita harus terus mengawalnya,” tambah Azyumardi Azra.

Gurubesar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengatakan jika pengawalan ini diperlukan. Sebab, apabila mencermati kecenderungan yang dilakukan pemerintah dan DPR belakangan ini, selalu mengesahkan sejumlah RUU kontroversial.

Adapun isi dari RUU HIP yang menuai kontroversi di antaranya adalah Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Baca Juga: APBN Terpakai Untuk Covid-19, Bagaimana Nasib Pilkada 2020?

[the_ad id=”1235″]

“Jadi harus tetap dikawal terus, jangan sampai misalnya kita lengah. Sebab, sekarang ini gejala dari DPR maupun pemerintah kalau masyarakatnya udah diam, tiba-tiba diundangkan saja tanpa konsultasi dengan masyarakat atau publik,” tutur Azyumardi.

“Ini sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Seperti misalnya RUU KPK, penetapan revisi Undang-Undang Minerba, penetapan Undang-Undang mengenai pengelolaan keuangan pandemik juga seperti itu. Oleh sebsb itu, saya rasa kita punya kewajiban untuk tetap menjaga dan mengawasinya,” pungkas Azyumardi.

Comments

Trending