Media Sosial VAZnews

Nasional

Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) membuka kembali sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona (covid-19) mulai tahun depan atau Januari 2021.

Diterbitkan

|

Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari 2021
Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari 2021 (foto: beritabaru)

VAZNEWS.COM – Menteri Pendidikan dan KebudayaanNadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) membuka kembali sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona (covid-19) mulai tahun depan atau Januari 2021.


Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka Dimulai Januari 2021. “Perbedaan besar di SKB sebelumnya, peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.Tapi Pemda menentukan sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail,” ujar Nadiem, pada Jumat (20/10).

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadi bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah sampai sekarang kalau

siap tatap muka ingin tatap muka, segera tingkatkan kesiapan untuk laksanakan ini,” sambungnya.

Ia juga mengatakan bahwa keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah (Pemda), kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.


Baca Juga:


Nadiem pun turut menegaskan, bahwa orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk memutuskan atau menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Meskipun, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

“Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan diwajibkan,” terang Nadiem.

Pada bulan sebelumnya, yakni Agustus 2020, Nadiem telah terlebih dulu mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemendikbud telah mencatat, setidaknya ada 43 persen siswa yang berada di area tersebut.

Sewaktu itu, keputusan membuka sekolah meskipun di tengah wabah dilakukan Nadiem karena PJJ di sejumlah daerah dianggap tidak berjalan optimal.

Kemudian, muncul pula kekhawatiran dampak buruk akibat PJJ dalam jangka panjang. Menurutnya, 88 persen sekolah di daerah tertinggal, terluar dan, terdepan berstatus zona hijau dan kuning.

Baca Juga: Kritisi Soal RUU Minol, Ketum PGI: Apa-apa Dilarang, Kapan Dewasanya?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Mengatakan bahwa masih banyak sekolah yang belum siap mengikuti aturan protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka.

Berbeda dengan KPAI, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) justru mengkritik penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah. Sebab menurut pantauan mereka, banyak pula sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah akan tetapi bebas dari sanksi.

Comments

Trending