Media Sosial VAZnews.com

Politik

Najwa Shihab Dipolisikan Perihal ‘Kursi Kosong’, Bagaimana Nasibnya?

Diterbitkan

|

Najwa Shihab Dipolisikan Perihal 'Kursi Kosong', Bagaimana Nasibnya
Najwa Shihab Dipolisikan Perihal 'Kursi Kosong', Bagaimana Nasibnya? (foto: prfmnews-pikiranrakyat)

VAZNEWS.COM – Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi Soembarto, melaporkan Jurnalis Najwa Shihab (Nana) ke Polda Metro Jaya terkait wawancaranya terhadap kursi kosong yang dipublikasikan pada 28 September 2020 melalui media elektronik.


Najwa Shihab Dipolisikan Perihal ‘Kursi Kosong’, Bagaimana Nasibnya?. Silvia menjelaskan alasan pihaknya melaporkan Nana karena diduga telah melakukan penghinaan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas aksinya mewawancarai kursi kosong yang telah dilakukan oleh Najwa Shihab.

[the_ad id=”5067″]

“Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab telah melukai hati kami sebagai pembela Presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo dan saatnya kami relawan bersuara karena kami takutkan kejadian Najwa Shihab akan berulang,” ujar Silvia, pada Selasa (6/10/2020).


Baca Juga:


Najwa Shihab pun angkat bicara terkait perihal upaya pelaporan Relawan Jokowi Bersatu yang ditujukan kepada dirinya setelah mewawancarai ‘kursi kosong’ yang seolah-olah Menkes Terawan Agus Putranto. Najwa pun menegaskan siap untuk memberikan keterangan terkait tayangan wawancara tersebut.

“Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu,” ujar Najwa, pada Selasa (6/10/2020).

Najwa juga menjelaskan bahwasannya tayangan kursi kosong itu semata-mata dimaksudkan agar pejabat publik tampil menjelaskan persoalan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Najwa menyoroti minimnya kemunculan Menkes Terawan ke hadapan publik sejak kasus Corona semakin meningkat.

“Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi,”kata Najwa.

Selain itu, sambung Najwa, tayangan kursi kosong ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Namun, dia mengatakan hal itu belum pernah dilakukan di Indonesia.

“Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya,” kata Najwa.

Menurut  Silvia Devi Soembarto selaku Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, aksi Najwa Shihab wawancara ‘kursi kosong’ tersebut merupakan tindakan cyber bullying.

Baca Juga: Keluar Dari Partai Amanat Nasional, Ini Nama Partai Baru Amien Rais!

[the_ad id=”1235″]

Silvia menambahkan, pihaknya tergerak untuk melaporkan Najwa Shihab, karena Menteri Terawan adalah representasi Presiden Joko Widodo. Namun laporannya tersebut ditolak polisi. Polisi mengarahkan Silvia untuk melapor ke Dewan Pers karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis, yang dilindungi oleh UU Pers.

“Jadi tadi diarahkan oleh polisi ke Dewan Pers karena kasus ini ada hukum yang berlaku di luar hukum perdata dan pidana. Diminta rekomendasi dan referensi (Dewan Pers). Contohnya Dewan Pers punya UU Pers mana saja pasal yang dilanggar. Kode etik mana yang dilanggar, gitu,” ujar silvia.

Comments

Trending