Terhubung dengan VAZnews.com

Nasional

PB HMI Desak Ketua KPU Arief Budiman Mundur Dari Jabatannya

Diterbitkan

|

VAZNEWS.COM PB HMI Desak Ketua KPU Arief Budiman Mundur Dari Jabatannya. Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Abubakar, mendesak Ketua KPU Arief Budiman mundur dari jabatannya.

Abubakar menilai Arief Budiman telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Banyaknya petugas kpps yang meninggl menjadi sorotan publik tidak terkecuali organisasi kemahasiswaan HMI.

“Ketua KPU mundur dari jabatannya karena gagal mengelola pemilu damai, adil, dan menggembirakan bagi rakyat,” kata Abubakar di Jakarta, Rabu (15/5).


Baca Juga:


Ia menuturkan, kegagalan KPU dalam pesta demokrasi tahun ini antara lain dapat dilihat dari kejadian meninggalnya ratusan petugas KPPS sejak 17 April lalu sampai hari ini. PB HMI pun meminta penyelenggara pemilu segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab kematian yang dinilai tidak wajar itu.

“Kami mendorong pembentukan TPF (tim pencari fakta) untuk mengevaluasi berbagai persoalan pemilu kemarin. KPU harus bersedia segera melakukan pergantian ketua jika kasus ini tidak dituntaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berpendapat, tim pencari fakta untuk mengusut penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu Serentak 2019 tidak perlu dibentuk. Dia meminta masyarakat berpikir positif bahwa setiap pekerjaan itu memiliki risiko, termasuk petugas KPPS.

“Saya berharap isu ini tidak berkembang liar hingga muncul isu-isu petugas KPPS diracun. Untuk apa pencari fakta itu? Enggak perlu. Ini kan tim yang diperlukan adalah tim yang tadi disampaikan menteri kesehatan ya untuk mencari faktor-faktor sisi kesehatan yang beban kerjanya, itu yang dicari,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Sementara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku bahwa instansinya tak punya wewenang melakukan autopsi forensik terhadap jasad petugas KPPS yang meninggal. Kemenkes, menurut dia, hanya berwenang melakukan autopsi verbal. Autopsi verbal adalah metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal.

“Kemenkes tidak melakukan autopsi verbal pada semua korban. Namun, autopsi verbal dilakukan secara sampling oleh tim independen yang dibentuk,” kata Nila. [ins]

Komentar

Nasional

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW

Diterbitkan

|

Oleh

Kebakaran Hutan Riau, Said Didu ke Wiranto Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang menyebut permasalahan Karhutla adalah tangggung jawab daerah.


Said Didu ke Wiranto: Pembagian Sertifikat Tanah domain Ketua RW. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegur pemerintah daerah Riau terkait kebakaran hutan dan lahan Karhutla.

Wiranto mengatakan seharusnya pemerintah daerah mampu mandiri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi.

Permasalahan Karhutla, menurut Wiranto, adalah tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari tingkat kepala desa, hingga Gubernur.

Hal tersebut dikataka Wiranto dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan topik penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).


Baca Juga:


Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat hanya berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama terjadi setiap tahunnya.

“(Kebakaran hutan) Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada (pemerintah) pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini (karhutla) dan tahu harus berbuat apa,” tegas Wiranto, seperti dilansirlaman Republika.

Jokowi bagikan sertifikat tanah

Presiden RI, Joko Widodo terlihat sedang membagi-bagikan sesuatu kepada Masyarakat.

Said Didu, melalui akun twitter pribadi miliknya menanggapi pernyataan Wiranto yang menyebut kebakaran hutan di Riau adalah domain pemerintah daerah (pemda).

Eks Sekretaris Kementerian BUMN itu, dalam cuitannya seolah mengkritik pernyataan tersebut dengan mengungkit kepala negara (Jokowi) yang sempat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat bawah.

Baca Juga: Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

“Pembagian sertifikat tanah adalah domain Ketua RW. Itu saja”, tulisnya di akun twitter @msaid_didu, selasa (17/9/2019).

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi sempat turun langsung membagi-bagikan sertifkat tanah kepada masyarakat dalam kunjungannya ke daerah-daerah.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Nasional

Aset Negara Di DKI Jakarta Kabarnya Akan Ditawarkan Pihak Swasta

Diterbitkan

|

Aset Negara Di DKI Jakarta Kabarnya Akan Ditawarkan Pihak Swasta
Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Kabar tentang pindahnya Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kaltim memberikan peluang bagi pihak swasta untuk mengelola aset negara


Aset Negara Di DKI Jakarta Kabarnya Akan Ditawarkan Pihak Swasta. Aset milik Negara yang berada di DKI Jakarta dengan potensi lebih dari Rp 1.100 T,  kabarnya akan ditawarkan ke swasta untuk dikelola setidaknya pada 2020 mendatang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan. “Kemungkinannya menurut perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini setelah evaluasi aset. Potensi aset milik Negara mencapai angka di atas Rp1.100 triliun. Dan semua itu berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru, ada sekitar setengahnya yang nantinya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta”.  Rabu (18/9/2019).


Baca Juga:


Bentuk kerja sama tersebut salah satunya yaitu berbentuk Build Operate Transfer (BOT). BOT merupakan salah satu bentuk pendanaan proyek yang memungkinkan swasta turut andil dari pendanaan, merancang dan membangun.

“Kita menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan barang milik negara yang paling mungkin menarik bagi swasta ada dua. Ada yang build operate transfer dan juga bangun guna serah maupun yang bersifat kerjasama pemanfaatan dengan suatu durasi waktu 30 tahun kira-kira”. Sambung Bambang.


Baca Juga:


Selain itu Kepala Bappenas juga menekankan. Ada beberapa bagian aset milik Negara yang secara kepemilikan tidak dapat diserahkan kepada swasta. Seperti contohnya, sekolah dan rumah sakit, yang merupakan fasilitas umum. Diproyeksikan, swasta baru dapat melakukan penawaran untuk pengelolaan kepemilikan aset milik Negara yang berada di DKI Jakarta mulai tahun 2020. Setelah masterplan pembentukan ibu kota baru selesai.

“Kemungkinan paling cepat tahun depan. Karena kita harus menyelesaikan dulu master plan dari ibu kota baru ini. Masterplan dapat selesai seluruhnya segera di tahun ini” pungkas Bambang.

 

Lanjut Baca

Nasional

Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T

Diterbitkan

|

Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T
Photo: © Disediakan oleh detikcom

VAZNEWS.COM – Pemerintah mengatakan miliki aset sekitar Rp 1.100 triliun di Jakarta saat ini.


Aset Negara Untuk Pindah Ibu Kota Negara Terhitung Rp 1.100 T. Teka-teki akan dipindahkanya ibu kota Negara Indonesia mengundang banyak pertanyaan dari rakyat Indonesia. Dari mana anggaran dana yang akan digunakan Pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota Negara ini.

Pemerintah Indonesia mengklaim miliki aset sekitar Rp 1.123 T di Ibu Kota saat ini yaitu Jakarta. Aset ini dinilai bisa menjadi modal pendanaan dalam pemindahan ibu kota Negara Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan jika aset tersebut diperoleh berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan. Namun, jumlahya masih di proses oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Baca Juga:


“Revaluasi aset Negara di Jakarta hasil hitungan Ditjen Kekayaan Negara, hasil sementara di atas Rp 1.100 triliun. Tapi ini semua masih di proses oleh audit BPK”. Ungkap Bambang saat berada di kantornya, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Bambang menyatakan, aset-aset itu berbentuk fisik atau disebut juga Barang Milik Negara (BMN). BMN itu sendiri mulai dari gedung-gedung pusat pemerintahan seperti kantor-kantor kementerian, komplek MPR-DPR, hingga kompleks rumah dinas para pejabat Negara.

Bambang kembali menuturkan. “Ini tidak hanya kantor kementerian, DPR/MPR, rumah dinas saya saat ini di Jakarta pun aset pemerintah”. Kesemua aset itu nantinya akan dijadikan sebagai modal melalui kerja sama pengelolaan aset. Setidaknya ada sekitar Rp 600 triliun nilai aset yang bisa dikerjasamakan menurutnya.

“Sebagian dari aset itu sekitar Rp 500-600 triliun dapat dioptimalkan untuk dikerjasamakan pada kerja sama pengelolaan aset” ungkap Bambang.

“Jadi pembiayaan APBN diperoleh dari hasil kerja sama pemanfaatan aset. Serah guna bangunan, dan lain-lain sebagainya. Intinya pembiyayaan dari APBN didapat dari pengelolaan BMN, bukan dari penerimaan pajak” pungkas Bambang.

Lanjut Baca

Trending