Terhubung dengan kami

Nasional

PB HMI Desak Ketua KPU Arief Budiman Mundur Dari Jabatannya

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM PB HMI Desak Ketua KPU Arief Budiman Mundur Dari Jabatannya. Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Abubakar, mendesak Ketua KPU Arief Budiman mundur dari jabatannya.

Abubakar menilai Arief Budiman telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Banyaknya petugas kpps yang meninggl menjadi sorotan publik tidak terkecuali organisasi kemahasiswaan HMI.

“Ketua KPU mundur dari jabatannya karena gagal mengelola pemilu damai, adil, dan menggembirakan bagi rakyat,” kata Abubakar di Jakarta, Rabu (15/5).


Baca Juga:


Ia menuturkan, kegagalan KPU dalam pesta demokrasi tahun ini antara lain dapat dilihat dari kejadian meninggalnya ratusan petugas KPPS sejak 17 April lalu sampai hari ini. PB HMI pun meminta penyelenggara pemilu segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab kematian yang dinilai tidak wajar itu.

“Kami mendorong pembentukan TPF (tim pencari fakta) untuk mengevaluasi berbagai persoalan pemilu kemarin. KPU harus bersedia segera melakukan pergantian ketua jika kasus ini tidak dituntaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berpendapat, tim pencari fakta untuk mengusut penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu Serentak 2019 tidak perlu dibentuk. Dia meminta masyarakat berpikir positif bahwa setiap pekerjaan itu memiliki risiko, termasuk petugas KPPS.

“Saya berharap isu ini tidak berkembang liar hingga muncul isu-isu petugas KPPS diracun. Untuk apa pencari fakta itu? Enggak perlu. Ini kan tim yang diperlukan adalah tim yang tadi disampaikan menteri kesehatan ya untuk mencari faktor-faktor sisi kesehatan yang beban kerjanya, itu yang dicari,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

Sementara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku bahwa instansinya tak punya wewenang melakukan autopsi forensik terhadap jasad petugas KPPS yang meninggal. Kemenkes, menurut dia, hanya berwenang melakukan autopsi verbal. Autopsi verbal adalah metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal.

“Kemenkes tidak melakukan autopsi verbal pada semua korban. Namun, autopsi verbal dilakukan secara sampling oleh tim independen yang dibentuk,” kata Nila. [ins]

Komentar

Hukum

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup.

Diterbitkan

pada

Photo: © Disediakan oleh Merdeka.com

VAZNEWS.COM – Melalui Bambang Widjojanto, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil. Bambang Widjojanto, selaku tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta MK memeriksa dengan teliti kasus kecurangan pemilu 2019. Dengan demikian, kata Widjojanto MK tidak dinilai sebagai mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik. Tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri.” ujar Bambang Widjojanto di kantor MK, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2019.


Baca Juga:


Ia menjelaskan, bahwa yang paling mengerikan kalau menggunakan standar Pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan.

“Sehingga permohonan ini menjadi penting bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legacy,dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masyarakat di masa yang akan datang,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan calon presiden dan wapres.

Bambang Widjojanto Berharap MK Mengedepankan Sikap Jujur dan Adil

“Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana akan hadir dalam persidangan perdana sengketa Pemilu tahun ini di MK. “Insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang,” katanya. [viva]

Prev post

Lanjutkan Membaca

Hukum

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil

Diterbitkan

pada

VAZNEWS.COM – Terkait sengketa pilpres 2019, Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap negarawan dan dapat menghasilkan putusan yang adil.


Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Cawapres Sandiaga Uno mengatakan, gugatan sengketa akan diajukan pihaknya pada hari ini, Jumat (24/5). Tim yang akan menggugat ke MK itu, imbuhnya, akan dikomandoi langsung oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Pak Prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata Sandi, Kamis (23/5) kemarin.


Baca Juga:


Pemilu 2019 secara resmi telah masuk ke tahap sengketa Pemilu. Tak hanya pasangan capres-cawapres, seluruh partai politik juga dapat mengajukan gugatan ke MK.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap, seluruh Hakim MK mampu bekerja profesional sehingga menghasilkan putusan yang adil.

“Ketika masalah sudah digeser ke MK, kita minta Hakim MK jadi negarawan yang adil yang sejati,” tulisnya di Twitter, Kamis (23/5).

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta MK Jadi Hakim Yang Adil.“Agar apapun yang diputuskan bisa diterima. Tidak boleh sedikitpun berpikir partisan,” imbuh Refly. [rmol]

Dalam cuitannya, Refly mengaku ditelpon seseorang yang memintanya untuk bergabung kesalah satu paslon dalam menangani sengketa pemilu di MK, namun ia memilih bersikap netral.

Seorang kawan telepon saya pagi ini, minta bergabung ke Tim Paslon untuk sengketa di MK. Suatu kehormatan, tp saya menolak. Sy sdh ambil sikap netral di Pilpres ini, tdk ke 01 atau 02. Biarlah sy jd pengamat sj, trmsk mngamati MK nanti

Lanjutkan Membaca

Nasional

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi

Diterbitkan

pada

Oleh

VAZNEWS.COM Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, berisi sejumlah saran untuk Jokowi dalam menghadapi situasi politik terakhir khususnya dalam hal munculnya aksi-aksi demonstrasi.

Rizal melihat beberapa hari belakangan ini, Indonesia mengalami sebuah runtutan kejadian traumatik dan sangat menyedihkan. Polisi menghadapi ratusan ribu demonstran, yang menyampaikan hak-hak konstitutional mereka, dengan melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

“Mereka dihadapi dengan tindakan yang brutal. Rakyat tak bersalah dipukuli atau ditembaki. Sangat banyak yang terluka, dan beberapa lainnya tewas dengan mengenaskan,” kata Rizal dalam surat terbukanya yang diterima VIVA, Jumat, 24 Mei 2019.

Namun, Rizal mengatakan tak ada tanda-tanda rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis mereka itu menjadi takut. Walaupun menghadapi intimidasi dan kebrutalan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin dihadapi dengan kekerasan, semakin bertambah gairah perlawanan yang akan membawa bangsa ini masuk ke situasi konflik, yang tentu saja tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak menguntungkan siapapun.

“Hal tersebut harus dihindari karena kita semua menginginkan masa depan yang cerah untuk rakyat dan bangsa kita,” ujarnya.

Prihatin Kondisi Bangsa, Rizal Ramli Tulis Surat Terbuka Untuk Jokowi. Dalam rangka mengembalikan kedamaian dan untuk menjaga demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, berikut ini adalah saran Rizal kepada Jokowi selaku presiden:


Baca Juga:


Pertama, pemerintahan Anda harus menghentikan kriminalisasi terhadap oposisi, terutama tuduhan pengkhianatan (treason, makar). Sebagai presiden, Anda seharusnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan makar hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mencoba menggulingkan pemerintahan. Tokoh-tokoh oposisi tidak pernah menganjurkan tindakan makar, karena memang mereka bukan kelompok bersenjata dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan sebagai patriot, mereka juga tak akan melakukan hal itu.

Mereka, seperti banyak tokoh-tokoh lainnya, mendukung hak-hak rakyat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 e, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Rakyat melakukan protes damai melawan apa yang mereka percayai sebagai kecurangan pemilu.

Jika pemerintahan Anda terus menggunakan tuduhan-tuduhan makar, sebagai alat intimidasi dan pemberangusan terhadap perbedaan pendapat, Anda harus sadar akan konsekuensinya. Cara itu hanya akan membenarkan pendapat-pendapat bahwa Anda dan pemerintahan Anda tidak ada niat untuk menyelesaikan perselisihan kecurangan secara adil dan imparsial. Sikap tersebut justru akan semakin memperkuat tekad rakyat untuk berdiri dan memperjuangkan demokrasi dan hak-hak konstitutional mereka. Jika ini terjadi, akan semakin merusak legitimasi Anda sebagai presiden.

Kedua, merupakan hal yang sangat penting bahwa Anda memerintahkan aparatur keamanan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran. Agar polisi diperintahkan untuk tidak menggunakan amunisi lethal dan tajam.

da yang mengatakan bahwa Anda bisa membohongi orang beberapa kali, tapi tidak setiap waktu. Tapi dengan kemajuan media sosial saat ini, nyaris tidak mungkin membohongi semua rakyat.

Di samping penembakan orang, kita telah melihat penggunaaan cara-cara kekerasan yang tidak berperasaan dan brutal untuk melawan demonstran. Kita melihat orang terluka parah terbaring di jalanan dan dibawa ke rumah sakit.

Dengan menutup mata terhadap tindakan kekerasan aparat, menunjukkan sikap tidak jujur dan sikap anti-demokrasi.

Tindakan kekerasan oleh aparat hanya akan memicu kemarahan dan tindakan anarkis di jalanan. Sebagai  presiden, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aparat tidak menggunakan kekerasan untuk melawan demonstrasi.


Baca Juga:

Ketiga, dan yang paling penting, Anda harus mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massive pada pemilihan presiden. Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi kita.

Kita semua memahami bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite, dan sering dengan mudah mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, sebagai presiden, Anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil.

Untuk hal ini, saya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU, membuka semua data untuk dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu. Hal ini penting agar pemerintah menyetujui untuk memenuhi permintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian. Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut. Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untuk melakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebagai penutup, sebagai teman Anda dan bekas menteri, saya percaya Anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan Anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang, hampir lima tahun kemudian, Anda duduk di persimpangan jalan, bagaimana Anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy Anda sebagai presiden. Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa Anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita. (vv)

Lanjutkan Membaca

Trending