Terhubung dengan VAZnews.com
[the_ad id="3299"]

Politik

Tanggapi Usulan Amien Rais, PDIP: Tidak Ada Power Sharing

Diterbitkan

|

Tanggapi Usulan Amien Rais, PDIP Tidak Ada Power Sharing
Photo: © Disediakan oleh Merdeka

VAZNEWS.COM – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Amien Rais terkait konsep power sharing 55-45 buat penguasa dan oposisi. Hasto menolak usulan untuk bagi-bagi kekuasaan.


Tanggapi Usulan Amien Rais, PDIP: Tidak Ada Power Sharing. PDI Perjuangan menyatakan tidak sejalan dengan keinginan Amien Rais soal bagi-bagi kekuasaan lewat konsep power sharing 55-45 buat penguasa dan oposisi.

Seperti disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Indonesia tidak mengenal power sharing sebagaimana sistem parlementer. Di Indonesia, semua pihak yang bertarung sebenarnya punya tanggung jawab sama dalam membangun Indonesia. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

“Jadi kami tidak ada power sharing atau persentase sebagaimana disampaikan Pak Amien Rais tersebut,” kata Hasto menjawab wartawan, Senin (22/7/2019).


Baca Juga:


Dan harus ditegaskan juga, kata Hasto, arah kebijakan terhadap koalisi pascapemilu akan dibahas oleh Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol koalisi pendukung. Dalam hal ini Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Dan bagi kami, idealnya koalisi itu harus dibangun sebelum pelaksanaan pemilu presiden, karena di situlah cermin kehendak rakyat terhadap siapa pemimpin nasionalnya,” kata Hasto.

Pihaknya yakin dengan kemampuan KIK mengawal pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Kata Hasto, pada 2014-2019 Jokowi didukung oleh sekitar 40 persen kekuatan koalisi di Parlemen.

Baca Juga: Komisioner Pusat Minta KPU Daerah Hati-hati Tetapkan Caleg Terpilih

Dan dengan kekuatan itu mampu membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat dengan baik karena menghasilkan kinerja baik. “Apalagi kekuatan saat ini kan sudah 60% lebih,” imbuhnya.

“Ini menjadi modal politik yang cukup kuat bagi Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin,” pungkas Hasto.


Source: Artikel asli

Komentar

Politik

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga

Diterbitkan

|

Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga
Photo: © Disediakan oleh Medcom.id

VAZNEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diketahui hadir dalam acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Ia mengaku mendapat undangan langsung dari pihak Istana.


Ahok Ngaku Diundang Istana di Pelantikan Jokowi Sebagai Keluarga. Pelantikan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR MPR RI dihadiri banyak tokoh politik.

Ahok yang sebelumnya juga sempat menjadi wakil Jokowi di DKI Jakarta itu terlihat hadir di acara pelantikan tersebut berjejer dengan puluhan tokoh politik lainnya.

Sosok Ahok menjadi perhatian, namanya diketahiu tidak ada dalam daftar tamu. Namun menariknya, kader baru PDI Perjuangan itu hadir sebagai tamu undangan khuhsus.


Baca Juga:


Saat ditanya awak media terkait kapasitas dirinya menghadiri pelantikan Jokowi, Ahok malah mengaku tidak tahu. Dengan tertawa ia mengatakan, kemungkinan dirinya diundang sebagai bagian dari keluarga Jokowi.

“Aku datang sebagai .. enggak tahu, bagian keluarga kali ya,” kata Ahok sambil cengengesan di Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta.

Ahok Ngaku Diundang Istana

Namun demikian, Ahok mengaku bahwa ia mendapat undangan menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf secara khusus dan langsung dari pihak Istana Negara.

“Ini yang ngundang beliau-beliau dari Istana.” Ujarnya.

Ahok juga mengaku tidak mengetahui secara persis perihal nama atau orang yang mengundangnya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Saya enggak tahu (siapa yang mengundang), pokoknya saya dapat undangan (dari istana) saja,” sambungnya.

Ahok juga mengatakan, dirinya turut berbahagia atas dilantiknya pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Baca Juga: Takut Gagal Dilantik, Relawan Alap-Alap Jokowi Siap Pasang Badan

Ia mengharapkan ada perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik di lima tahun kedepan di tangan Jokowi-Ma’ruf.

“Harapan untuk Pak Jokowi semua cita-cita apa yang ada dalam hasrat beliau untuk membangun negeri ini bisa terwujud dalam lima tahun ini,” tutup Ahok, melansir dari kompas.

Sebelumnya

Lanjut Baca

Politik

Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati

Diterbitkan

|

Oleh

Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati

VAZNEWS.COM – Gurubesar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman, Muhammad Fauzan mengingatkan Presiden Jokowi untuk konsisten terhadap RUU KPK. Ia mengatakan tak seharusnya Presiden bersikap mencla-mencle terkait apa yang telah ia putuskan sendiri.


Soal RUU KPK, Jokowi Jangan Mencla-Mencle Kalau Ingin Dihormati. Sikap tegas dan konsisten Presiden Jokowi kembali dipertaruhkan terkait polemik revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang sudah disahkan bersama DPR.

Pakar hukum Tata Negara, Muhammad Fauzan menyinggung momen dimana Jokowi mengirimkan surat presiden (supres) untuk membahas RUU KPK bersama DPR.

Saat itu, Jokowi mengaku setuju dengan revisi UU KPK tersebut. Jokowi juga sempat menyinggung terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK yang menurutnya perlu dibentuk.


Baca Juga:


Jokowi kala itu, cerita Fauzan, memandang perlu adanya Dewan Pengawas agar KPK dapat bekerja dalam prinsip check and balances. Dengan adanya Dewan Pengawas, maka KPK akan terhindar dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Fauzan juga mengaku sempat memuji langkah Jokowi ketika ia menyampaikan poin-poin yang dakan disetujui dalam RUU KPK.

“Saya berpikir inilah sikap tegas presiden (Jokowi) pilihan rakyat. Perkataan raja menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dilarang mencla-mencle kalau ingin dihormati,” ujar Fauzan, mengutip dari laman RMOL Senin (7/10/2019).

Pengesahan revisi UU KPK oleh DPR dan Pemerintah kemudian menuai polemik. Jokowi dinilai tidak kuasa menahan desakan publik untuk menerbitkan Perppu KPK. Jokowi kemudian melempar tiga opsi untuk RUU KPK, yakni melalui legislative review, judicial review dan mengeluarkan perppu.

“Presiden (Jokowi) memberikan keterangan akan mempertimbangkan dan mengkalkulasi kemungkinan diterbitkannya Perppu (KPK) jelas Fauzan.

“Itu adalah kewenangan presiden dan konstitutional. Tetapi saya hanya ingin presiden (Joko Widodo) konsisten dengan yang telah disampaikan pada konpres yang pertama,” tegasnya.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

Lebih lanjut, Fauzan berharap agar Jokowi tidak mencla-mencle sebagai Presiden. Untuk pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU KPK, Fauzan menyarankan agar menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hal itu untuk mendidik masyarakat agar menempuh jalur hukum yang konstitusional,” tutup Fauzan.

Lanjut Baca

Politik

DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis?

Diterbitkan

|

Oleh

DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis
Photo: © Disediakan oleh lampungpro

VAZNEWS.COM – Pengamat politik, Jajat Nurjaman menilai terpilihnya ketua DPR dan MPR dari partai politik pengusung pemerintah dapat berakibat buruk. Menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak seharusnya terikat oleh pengaruh kekuasaan.


DPR dan MPR Dikuasai Parpol Pengusung Jokowi, Yakin Bisa Kritis?. Dua lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Mermusyawaratan Rakyat (MPR) akan kembali mengalami krisis kepercayaan jika tidak mampu melaksakan fungsi legislasi secara independen.

Seperti diketahui, ketua DPR RI terpilih merupakan kader PDI Perjuangan yang notabene adalah parpol utama pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma’ruf. Begitu juga dengan posisi ketua MPR yang diduduki oleh perwakilan dari partai Golkar.

Baik PDIP maupun Golkar adalah parpol pengusung Jokowi. Untuk periode 2019-2024, DPR akan dipimpin oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Sementara untuk ketua MPR akan dijabat oleh Bambang Soesatyo dari Partai Golkar.


Baca Juga:


Melihat fakta di atas, Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman berpendapat seharusnya baik DPR maupun MPR tidak boleh terikat oleh pengaruh kekuasaan politik manapun termasuk dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Jajat Nurjaman khawatir kedua lembaga tersebut menjadi tumpul dan tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Lembaga tersebut, terutama DPR diharapkan agar selalu melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan dan berani mengkritisi kebijakan-kebijan yang dirasa tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Ditanya Soal UU KPK, Mulan Jameela: Pokoknya Menolak!

“Lembaga ini (DPR dan MPR) harus mampu memaksimalkan perannya untuk melakukan check and balances terhadap roda pemerintahan.” kata Jajat, mengutip dari laman RMOL, Senin (7/10/2019).

“Kita semua tidak ingin lembaga legislasi (DPR) akan kehilangan wibawa dan terkesan tidak memiliki peran signifikan. Sebelum kepercayaan publik memburuk, saya pikir hal ini perlu jadi perhatian bersama,” sambungnya.

Lanjut Baca

Trending