Terhubung dengan VAZnews.com

Politik

Pegiat Anti Korupsi Sebut Sikap Jokowi Tak Jelas Terkait KPK

Diterbitkan

|

Pegiat Anti Korupsi Sebut Sikap Jokowi Tak Jelas Terkait KPK
Photo: © Disediakan oleh tempo

VAZNEWS.COM – Pegiat Anti Korupsi yang juga Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki sikap yang jelas terkait penguatan Institusi KPK.


Pegiat Anti Korupsi Sebut Sikap Jokowi Tak Jelas Terkait KPK. Feri Amsari mengatakan selama ini sikap Jokowi berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah jelas. Hal itu bisa dilihat dari polemik revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.

“Selama ini presiden (Jokowi) selalu swing ya. Tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini,” kata Feri di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, (8/9/2019).

Menurut Feri, mestinya Jokowi harus mengambil langkah tegas untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.


Baca Juga:


Apalagi jika merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menurut Feri Revisi UU KPK ini cacat formil.

Pembahasan revisi UU KPK bukanlah merupakan Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dengan demikian, menurut Feri, jika Jokowi paham dengan aturan tersebut, sejak awal harusnya pembahasan revisi UU KPK ini sudah dihentikannya.

“Mestinya presiden (Jokowi) sebagai alternatif aspirasi publik dalam pembentukan peraturan undang-undang menolak gagasan perubahan atau revisi dari Undang-undang KPK. Sikapnya tegas, ini harus tegas,” ujar Feri Amsari.

Baca Juga: Moeldoko Sebut 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi Sudah Final

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan bahwa DPR memiliki wewengang untuk membuat undang-undang. Namun di Ayat 2 Pasal 20 ini juga disebutkan bahwa terkait RUU pembahasannya harus dilakukan bersama Presiden demi mendapatkan persetujuan bersama.

Dengan acuan UUD 1945, Feri mengatakan sudah semestinya Jokowi selaku Presiden tidak melayangkan surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk merevisi undang-undang tersebut KPK tersebut.


Source: Artikel asli

Komentar

Politik

Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah

Diterbitkan

|

Oleh

Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah
Photo: © Disediakan oleh Tagar

VAZNEWS.COM – Sang miliuner Sukanto Tanoto siap mengembalikan lahan konsesi di Kaltim ke pemerintah


Sukanto Tanoto Akan Kembalikan Konsesi Lahan Ke Pemerintah. Sukanto Tanoto merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang memulai usaha di industri pengolahan kayu.

Pada tahun 2013, Sukanto masuk daftar pengusaha terkaya di Indonesia dengan nilai aset sebesar 2,3 milyar dollar. Awalnya ia sebagai pemasok peralatan dan kebutuhan bagi perusahaan minyak Negara yaitu Pertamina. Sukanto Tanoto memulai usahanya di bidang kehutanan pada tahun 1972.


Baca Juga:


Kabarnya Sukanto Tanoto akan mengembalikan lahan konsesi di Kalimantan Timur ke pemerintah. Lahan ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Pihak Sukanto saat ini tengah menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Pihaknya yakin, jika pemerintah akan memberikan solusi terbaik.

Sementara itu pihak pemerintah menyatakan, pengambilalihan lahan bisa dilakukan tanpa ganti rugi. Rencananya pemerintah akan mengambil lahan tersebut secara bertahap.

Upaya Tanoto untuk mengembalikan lahan konsesi berupa hutan tanaman industri (HTI) yang disampaikan melalui perusahaan miliknya APRIL Group. Corporate Affairs Director APRIL Group Agung Laksamana menyatakan, pihaknya siap dalam mengembalikan lahan konsesi tersebut kepada pemerintah. Perusahaan sedang menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Menurut informasi yang kami dapat baru-baru ini. Letak Ibu Kota baru ini akan berada di dalam area PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Kami mensuport rencana tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak pemerintah”. Ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/9/2019).

Agung menjelaskan, IHM adalah perusahaan industri yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun di Kalimantan Timur. IHM sendiri merupakan pemasok strategis dengan kontribusi yang signifikan kepada anak usaha APRIL Group yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper  atau yang disingkat dengan PT RAPP.

“Kita tunggu arahan pemerintah berikutnya. Kami yakin pemerintah punya solusi bagi kami” jelas Agung.

Agung juga mengakui akan ada dampak pada kegiatan operasional perusahaan dengan adanya perencanaan pembangunan ibu kota baru di wilayah HTI itu. Saat ini, pihaknya sedang mengukur dampak yang terjadi terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

“Namun, kami percaya kepada Pemerintah yang akan memberikan pertimbangan dan solusi terbaik dalam hal ini” pungkas Agung .

Sebelumnya

Lanjut Baca

Hukum

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi

Diterbitkan

|

Oleh

Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi
Photo: © Disediakan oleh tribunnews

VAZNEWS.COM – Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menganggap Presiden Jokowi dan DPR terkesan menutup diri dan mengabaikan suara rakyat. Jokowi akhirnya mengesahkan revisi UU KPK.


Revisi UU KPK, LBH Jakarta: Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi. Arif Maulana kesal terkait sikap Pemerintah dan DPR yang pada akhirnya mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya Jokowi dan DPR sudah mengkhianati amanat reformasi.

“Amanat reformasi sudah dikhianati oleh Presiden Jokowi dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Reformasi (sudah) dikorupsi, demokrasi dikorupsi, dan amanat reformasi kita juga (ikut) dikorupsi,” kata Arief, kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Selain mengatakan Jokowi dan DPR Khianati Amanat Reformasi, Arif Maulana juga menilai proses pengesahan revisi UU KPK sudah cacat secara formil sejak awal. Apalagi dalam prosesnya, menurut Arif pemerintah dan DPR seakan menutup diri.


Baca Juga:


Dengan disahkannya revisi UU KPK, hal ini menurut Arif telah membuktikan ada upaya nyata dalam pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Suara rakyat diabaikan, sengaja diabaikan bahkan, dan tidak dipedulikan oleh DPR yang katanya wakil rakyat, dan oleh Presiden (Jokowi) yang dipilih oleh rakyat.” ujar Arif.

“Kurang apalagi ketika ratusan (dosen) guru besar, kampus, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan sipil yang lain menyampaikan pesan jangan lemahkan KPK,” katanya menambahkan.

“Mereka menolak revisi UU KPK, karena itu jelas akan memangkas berbagai kewenangan penting yang dimiliki lembaga antirasuah KPK. Dan juga akan mengebiri independensi KPK, kurang apa lagi sehingga mereka (Pemerintah-DPR) masih tutup mata dan mengesahkan RUU KPK,” katanya.

Baca Juga: Eks Caleg PDIP, Kapitra Sebut Menolak Revisi UU KPK Perbuatan Makar

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam rapat paripurna DPR telah mengetuk palu sebagai penanda disahkannya revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK .

Berbagai penolakan dari Rakyat tak mempengaruhi DPR dan pemerintah. Perubahan UU KPK ini tetap disahkan oleh Jokowi dan dipastikan akan menjadi undang-undang yang sah.

Lanjut Baca

Nasional

Eko Listiyanto; Papua Lebih Membutuhkan Pendidikan

Diterbitkan

|

Oleh

Eko Listiyanto; Papua Lebih Membutuhkan Pendidikan
Photo: © Disediakan oleh inilahcom

VAZNEWS.COM – Presiden RI rencanakan pembangunan istana presiden tahun depan di tanah papua.


Eko Listiyanto; Papua Lebih Membutuhkan Pendidikan. Eko Listiyanto adalah ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Beliau menyebutkan, sarana yang lebih penting dibangun di tanah Papua adalah sarana pendidikan dan kesehatan.

“Kalau menurut saya yang paling penting di Papua ya sarana dasar, kesehatan dan pendidikan,” ungkap Eko.

Menurut Eko, Papua sangat minim masalah pendidikan dan kesehatan. Dengan minimnya sarana tersebut, masyarakat Papua jauh dari kata sejahtera. Pendidikan dan kesehatan dapat menunjang pola pikir masyarakat Papua. Sehingga, masyarakat Papua memiliki bekal utuh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.


Baca Juga:


Eko Juga mengatakan “SDM itu kan luas, satu lagi juga upaya peningkatan kesejahteraan. Jadi bagaimana membangun aspek-aspek pemberdayaan di sana terutama ekonomi. Ini kan problemnya kan Papua sekarang menjadi provinsi yang kemiskinannya tinggi.

Sehingga dia butuh solusi secara ekonomi. Terkait dengan pemberdayaan, misalnya bagaimana membuat value sebuah produk, bagaimana berekonomi”.

Eko kembali menegaskan. “Kalau kemudian pilihannya keterbatasan maka skala prioritas lebih kepada aspek kemanusiaannya dulu. Bukan pada infrastrukturnya. Karena kalau dia katakanlah tetap disupport dari segi kebutuhan peningkatan skill, pendidikan, dan kesehatan mereka. Maka secara intensif mereka akan berusaha bagaimana membenahi daerahnya, infrastruktur dan lain-lain”.

Baca Juga: Gerindra Usul Jokowi Berkantor di Papua, Ini Kata Ngabalin

“Misal puskesmas kalau terlalu jauh dijangkau. Mungkin bisa bidan atau tenaga paramedis yang bisa melayani ke kampung-kampung yang ada di sana. Konteks-konteks budaya masuk di situ, itu sangatlah penting,”tutur  Eko.

Menurut Eko, pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan istana presiden bukanlah hal yang mendesak. “Saya rasa belum ada urgensinya membangun istana di Papua” pungkas Eko.

Lanjut Baca

Trending