Terhubung Dengan Kami

Politik

Pegiat Anti Korupsi Sebut Sikap Jokowi Tak Jelas Terkait KPK

Diterbitkan

|

Pegiat Anti Korupsi Sebut Sikap Jokowi Tak Jelas Terkait KPK
Photo: © Disediakan oleh tempo

VAZNEWS.COM – Pegiat Anti Korupsi yang juga Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki sikap yang jelas terkait penguatan Institusi KPK.


Pegiat Anti Korupsi Sebut Sikap Jokowi Tak Jelas Terkait KPK. Feri Amsari mengatakan selama ini sikap Jokowi berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah jelas. Hal itu bisa dilihat dari polemik revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.

“Selama ini presiden (Jokowi) selalu swing ya. Tidak jelas sikapnya dalam hal KPK ini,” kata Feri di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, (8/9/2019).

Menurut Feri, mestinya Jokowi harus mengambil langkah tegas untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.


Baca Juga:


Apalagi jika merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menurut Feri Revisi UU KPK ini cacat formil.

Pembahasan revisi UU KPK bukanlah merupakan Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dengan demikian, menurut Feri, jika Jokowi paham dengan aturan tersebut, sejak awal harusnya pembahasan revisi UU KPK ini sudah dihentikannya.

“Mestinya presiden (Jokowi) sebagai alternatif aspirasi publik dalam pembentukan peraturan undang-undang menolak gagasan perubahan atau revisi dari Undang-undang KPK. Sikapnya tegas, ini harus tegas,” ujar Feri Amsari.

Baca Juga: Moeldoko Sebut 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi Sudah Final

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan bahwa DPR memiliki wewengang untuk membuat undang-undang. Namun di Ayat 2 Pasal 20 ini juga disebutkan bahwa terkait RUU pembahasannya harus dilakukan bersama Presiden demi mendapatkan persetujuan bersama.

Dengan acuan UUD 1945, Feri mengatakan sudah semestinya Jokowi selaku Presiden tidak melayangkan surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk merevisi undang-undang tersebut KPK tersebut.


Source: Artikel asli

Trending